Home Kegiatan Alumni Pernyataannya Disoal Kader HTI, Dewan Pakar PSQ Beri Jawaban Menohok

Pernyataannya Disoal Kader HTI, Dewan Pakar PSQ Beri Jawaban Menohok

402
0
SHARE
Muchlis Hanafi

Wasathiyyah.com, Jakarta — Pusat Studi al-Quran (PSQ) menggelar diskusi rutin Kajian Membumikan al-Quran (MQ) bertajuk ‘Dari Ideologi Khilafah ke Manusia Khalifah: al-Quran, Kontestasi Ideologi, dan Pragmatisme Politik’.

Acara yang digelar di Kantor PSQ Jalan Kertamukti 63, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (20/12/2018) itu menghadirkan dua pemateri yakni Ketua Organisasi Internasional Alumni al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) dan Dewan Pakar PSQ Muchlis M. Hanafi.

Masing-masing narasumber membeberkan paparannya tentang khilafah. Muchlis Hanafi dalam penjelasannya menyampaikan bahwa dalam Alquran maupun hadits tidak disebutkan secara tersurat soal suatu bentuk kepemimpinan atau yang dipahami sebagian pihak khilafah.

“Hubungan agama dan negara sudah dibahas founding father kita sejak dulu dan bentuk pemerintahan Indonesia sudah final,” kata dia.

Menurutnya, sebanyak 57 negara-nagara arab yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) bisa dikatakan sebagai khilafah. Sebab, kata Muchlis, ada satu kaidah ta’addud al-khilâfah bi ta’addud al-wilâyah atau secara bebas dipahami khilafah boleh banyak sebagaimana banyaknya wilayah.

Karena itu, terang dia, jika dikonteksualiasasikan dengan kekinian, para pemimpin-pemimpin muslim di setiap negara saat ini adalah khalifah.

Usai masing-masing pemateri menyampaikan paparannya, moderator lantas memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk bertanya atau memberikan pandangannya terkait tema yang dibahas.

Berdasarkan pantauan wasathiyyah.com di lokasi acara, dalam sesi tanya jawab, ada satu peserta yang tanggapannya mendapat perhatian khusus dari seluruh hadirin.

“nama saya Andi Badren, dari dari Hizbut Tahrir Indonesia” kata Andi mengawali tanggapannya seraya disambut suara heboh dari peserta diskusi.

Andi mengaku, dirinya tidak sepakat dengan apa yang dilontarkan pemateri Muchlis Hanafi tentang ta’addud al-khilâfah bi ta’addud al-wilâyah

Menurutnya, dalam konteks boleh dan tidak bolehnya kaum muslimin memiliki dua khalifah atau lebih (ta’addud al-khalifah) memang terbagi dua kelompok. Jumhur mengatakan tidak boleh, sementara kelompok lain mengatakan boleh.

“Perlu kita tegaskan argumentasi jumhur yang mengatakan tidak boleh ada banyak khalifah, landasannya syar’i sementara kelompok yang mengatakan boleh, landasannya ‘aqli sehingga mestinya kita tidak mengambil landasan kelompok tersebut,” ungkap dia.

Menjawab komentar Andi, Muchlis Hanafi memberikan jawaban menohok. Ia pun mempertanyakan dalil syar’i yang disinggung oleh Andi.

“Dalil syar’inya mana, apakah dalam Alquran dan hadits ada soal bentuk negara, yang ada Alquran dan hadits menyinggung soal prinsip-prinsip bernegara dan itu yang diajarkan. Faktanya sejak masa khalifah yang pertama sampai jatuhnya Turki Utsmani tahun 1924 kita tidak menemukan bentuknya, jadi macam-
macam bentuknya (sebuah kepemimpinan, red). Jadi dalil syar’inya perlu diperjelas lagi,” pinta pria berkacamata yang juga Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama tersebut.(WST/YN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.