Home TGB's Note Makna Khilafah dan Bentuk NKRI

Makna Khilafah dan Bentuk NKRI

322
0
SHARE
makna khilafah dan bentuk nkri sebagai daulah islam menurut pendapat dan definisi ulama

Tinjauan Khilafah dan Poin-poin Dasar Praktik Hukum Islam di Indonesia sebagai Daarul Islam*

Oleh: DR. Muhammad Zainul Majdi (TGB)

Pertama, keseluruhan pembahasan tentang kepemimpinan adalah bab fikih, bukan bab akidah. Karenanya, tidak boleh ada istilah mengkafirkan dan menganggap orang lain kurang Islam-nya dibandingkan kita, hanya karena perbedaan pandangan politik atau  karena berbeda dalam memaknakan kalimat khilaafah dan khaalifah, apakah satu bentuk pemerintahan tersendiri atau kepemimpinan spiritual, dalam artian nilai-nilai yang harus hadir di dalam pemerintahan apa pun sehingga pemerintahan itu bisa disebut sebagai khilafah?

Perbedaan pandangan dalam konteks ini bisa diterima –menurut pandangan Islam–,  Pasalnya, dalam ahlusunnah wal jamaah, kepemimpinan menurut bahasa sering disebut alkhilaafah atau alimaamah,  itu bagian dari fikih . Lain halnya dengan Syiah, yang memasukkan imamah sebagai bagian dari akidah.

Oleh karena itu, jangan sampai ketika dibilang  “syiah”, ia paling marah.  Padahal, ketika bicara tentang imaamah, semangatnya melebihi orang Syiah, bahkan hingga mengkafirkan dan menganggap ukuran ke-Islamannya kurang, hanya karena perbedaan pandangan dalam memahami khilaafah atau kepemimpinan dalam Islam ini.

Kedua, bahwa kepemimpinan atau al-khilaafah dan al-imaamah dalam bahasa yang lain, kedua kalimat yang sering dipakai oleh para ulama, selalu dibahas dalam konteks fungsi. Mereka tidak menyebutnya tentang satu sistem khusus (haikal nau’iyah),  tapi selalu bicara tentang fungsi.

Salah satunya ialah Imamul Haramain mengatakan definisi al-khilaafah,

رياسة عامة، و زعامة تامة، تتعلق بالخاصة والعامة، مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية

“riasatun ‘aamah wa ja’aamatun taamah,  tata’allaqu bil khooshoti wal ‘aamah, muhimatuhaa, hifzhul hauzah wa ri’aayatur roo’iyah”,  (yaitu kepemimpinan totalitas dan sempurna, menyangkut hubungan pribadi dan publik dalam misi menjaga wilayah dan melindungi rakyat).  Semua bicara tentang fungsi.

Jadi kepemimpinan dalam Islam yang dipahami oleh fuqaha kita, itu selalu berbicara tentang fungsi.

Semua ulama mengatakan kepemimpinan (khilaafah al imaamah) hukumnya wajib. Karena memang harus ada kepemimpinan . Secara akal kita, kepemimpinan itu diperlukan supaya dunia ini tertata agar hak dan kewajiban bisa diatur (dhorurah aqliyah wa umara syiyasatiyah). Selain itu, supaya ada representasi dan pihak yang bertanggungjawab mengatur terotorial dalam menghadapi pihak luar (hifzul haujah wa ri’aayatur roo’iyah).

Sedangkan praktiknya (mumaarosatus syar’iyah), di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (liyaquuman naasu bilqisthi). Maka, untuk melaksanakan alqiyaam alqisthi bainan naas tersebut, perlunya kepemimpinan atau pemerintahan. Saya tegaskan kata khilaafah di sini diartikan kepemimpinan bukan bentuk khilaafah tertentu yang dipahami sebagian kelompok. Jadi, kepemimpinan iya betul dan wajib ada sebagai dhoruuroh aqliyah wa mumaarosatus syar’iyah.

Ketiga, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kita sering mendengar istilah daulah islamiyah. Apa daulah islamiyah? Negara Islam. Sebenarnya, di dalam bahasa fikih tidak ada istilah ad-daulah islamiyah. Jika kita membuka kitab-kitab fikih, tidak ditemukan pembahasan secara khusus tentang addaulah islamiyah, yang ada adalah daarul kufri waa daarul islam.

Apa itu daarul islam? Apabila kita baca dalam karangan para ulama, ada yang mendasarkan kriteria kategorinya kepada demokratis, mu’zhom sukaaniha muslimun, yaitu mayoritas penduduknya umat Islam.  Indonesia termasuk di dalamnya.

Menurut Imam Ibnu Taimiyah  dalam al-fatawa addiniyyah, jika sebagian besar yang tinggal di suatu negara adalah mayoritas muslim (aktsariyah muslim) maka disebut daarul islam atau daulah islamiyah.

Ada juga yang mengatakan, yaitu zhuhurus syarath. Yaitu, adanya kondisi bahwa syariat bisa ditunaikan dengan nyaman. Dan sebagai ukuran syariat yang sering digunakan oleh para ulama adalah shalat. Oleh karena itu, Indonesia sudah termasuk seratus persen daulah islam. Kita punya mesjid dan mushala terbanyak di dunia.

Bahkan, Imam Nawawi dan sebagian ulama Syafi’iyah mengatakan, ukurannya adalah rumah tangga. Selama di dalam rumah kita masih bisa melaksanakan syariat Islam maka dia masuk syarat sebagai darul islam. Maknanya luas sekali.

Ada juga yang mengatakan ukuran daarul islam itu adalah al-amnu lilmuslimin, yaitu rasa aman. Kita sudah cukup aman tinggal di Indonesia, kita bisa kemana saja mengekspresikan keislaman kita secara lahir dan bathin. Bahkan ekspresi berislam di Indonesia ini jauh lebih leluasa dibanding negara-negara lain, bahkan, –maaf– di tempat lahirnya Islam di Timur Tengah. Di Indonesia, siapa pun yang menjadi khatib boleh naik ke mimbar, selama takmirnya mau. Sedangkan di negara Mesir, tidak bisa seperti itu, sekalipun dia seorang doktor tafsir.  Dia tidak bisa sekonyong-konyong bisa naik ke mimbar khutbah di Mesjid, karena harus melalui proses perizinan dengan mendapatkan sertifikat izin menjadi khatib. Majlis-majlis taklim model kita di Indonesia, seperti majlis taklim kaum ibu-ibu ziarah ke makam Wali Songo, tidak akan ditemukan di sana. Namun, di Indonesia bebas. Jika kita ingin membuat organisasi Islam, kita hanya tinggal mendaftar ke Kemendagri. Tidak ada negara Islam di dunia ini seperti Indonesia yang dengan mudah bisa membuat ormas Islam dan berkumpul-kumpul. Bahkan, mohon maaf, bendera yang bertuliskan lafaz laa ilaaha illallaah muhammadur rosuulullaah, di sini dapat dikibar-kibarkan di depan istana. Coba jika kita kibarkan di Arab Saudi dengan mengibarkan bendera hitam bertuliskan laa ilaaha illallaah muhammadur rosuulullaah di depan istana, tentu akan jadi masalah besar.

Jika demikian, apakah Saudi Arabia menunjukkan anti-Islam?  Tidak. Karena sudah tidak netral lagi berdasarkan mumaarosah dan kronologi kehadirannya di pentas politik, karena ada pengusungnya.

Dengan demikian, jika kita berbicara tentang ekspresi Islam, berhentilah mengatakan bahwa di Indonesia ini kita dikriminalisasi, kita digencet. Saya pernah mendapat kiriman video seseorang yang bicara bahwa kita ini dikriminalisasi, umat Islam digencet. Ini namanya, Haaluhu yukadzibu qoulahu, keadaan orang tersebut membohongi ucapannya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ada ulama dikriminalisasi, Islam digencet, sedangkan Anda sendiri dari masjid ke masjid keliling, berceramah di mana-mana hingga ratusan tempat, dari satu provinsi ke provinsi lain. Itu sama saja dengan orang yang lagi makan di restoran mewah, di depannya ada segala macam hidangan, lalu dia mengatakan, di Indonesia ini kita susah makan. Kondisi seperti ini berbahaya.  Kita tidak bersyukur. Yaitu hanya karena kepentingan politik.

Kita ambil contoh, ada seseorang yang dijadikan simbol kriminalisasi, hingga ia pergi jauh dan tidak bisa kembali. Pernah saya tanya, kenapa tidak ada ucapan kriminalisasi ketika beliau dipenjara tahun 2008. Padahal ini bukan lagi disangkakan, tapi dipenjara? Mana yang sekarang bicara tentang kriminialisasi tahun 2008, ketika beliau dipenjara? Apakah tiba-tiba baru sadar semua sekarang? Apakah sekarang kita baru baligh? Apakah kita semua ashhabul kahfi, lalu tiba-tiba terjaga sekarang dan kemudian mengatakan, berdasarkan pristiwa itu kriminalisasi terjadi? Ataukah karena dulu tidak ada kepentingan dan sekarang ada kepentingan? Ketika beliau dulu dipenjara, tidak ada yang mengatakan dikriminalisasi pada waktu itu, tidak ada mobilisasi, tidak ada yang mengatakan pemerintah mengkriminalkan umat Islam. Padahal, tokoh tersebut yang mengatakan tentang keriminaliasi, dulu juga ada orangnya.  Ini satu introspeksi bagi kita semua.

Intinya saya ingin mengatakan, yuk kita bersyukur ke Indonesia, bahwa kita ber-Islam di Indonesia ini mendapatkan peluang berekspresi yang luar biasa lebar dan luasnya, hampir-hampir tidak ada pagar. Bahkan, sering sekali kemudian kebebasan itu menyebabkan tercipatanya panggung-panggung yang diisi dengan hal-hal yang tidak menghadirkan keindahan akhlak Islam dan tidak membuat orang cinta kepada Islam. Jangankan membuat orang di luar terkagum-kagum pada akhlak kita, malahan bisa membuat kita yang sudah ada di rumah merasa resah.

Keempat, ketika berbicara tentang darul islam dan darul kufr, konteksnya adalah fikih, bukan membuat demarkasi. Kita selaku umat Islam memiliki asas al hidayah, wad dawah, wal akhlaq dalam berhubungan dengan siapa pun

Dalam satu hadits yang diuraikan Imam As Subqi disebutkan

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

“Sungguh satu orang saja diberi petunjuk (oleh Allah) melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah.”

Maka memberi hidayah satu orang itu jauh lebih berharga daripada untanya. Beliau juga menyampaikan ilustrasi bab qobla wa ba’dahu ladzi, bagaimana sejak Hijrah sampai perjanjian Hudaibiyah hanya beberapa orang yang masuk Islam.  Kemudian ledakan ber-Islam itu terjadi pasca-Hudaibiyah. Kenapa pasca-Hudaibiyah ledakan berislam baru terjadi, berbondong-bondong orang masuk Islam? Itu karena pola demarkasi atau batas pemisah antara umat Islam, baginda Rasulullah, para sahabat, dan non-muslim, itu sudah bukan lagi adawah (permusuhan), tapi ada hudnah (perdamaian). Jadi, perdamaian itu tanah yang paling subur untuk hadirnya Islam.

Saya termasuk orang yang sangat tidak setuju atas adanya analisa bahwa saat-saat peperangan adalah saat-saat yang paling berharga bagi umat Islam. Tidak. Justru yang paling berharga adalah saat perdamaian. Kalaupun terjadi peperangan, itu mekanisme pengecualian untuk menolak kezhaliman.

Sekali lagi, daarul islam waa daarul kufr atau daarul haq, itu konteksnya fikih, bukan dalam konteks untuk membatasi interaksi antara umat Islam dengan manusia. Justru interaksi kebersamaan itu bisa membuat kita menghadirkan contoh hidayah, dakwah, dan akhlak islamiyah.

Kelima, khilafah itu kepemimpinan, bukan satu sistem tertentu. Maka saya mengatakan bahwa sistem sekarang yang ada di Indonesia itu sama validnya dengan sistem kekhalifahan tunggal. Kenapa? Karena semua definisi tentang kepemimpinan itu sudah bisa terlaksana di Indonesia, baik bil fi’li atau bil quwah. Baik juga secara ril sudah terlaksana maupun bisa terlaksana. Misalnya, kalau kita berbicara tentang akidah, siapa yang membatasi akidah Islam? Tidak ada. Bahkan negara berdiri paling depan ketika kaum atheis berusaha untuk mengatheiskan Indonesia atau menyingkirkan ketuhanan yang Mahaesa. Tidak hanya umat Islam, tapi juga perangkat negara.

Kalau kita bicara tentang syariah, Indonesia salah satu negara yang paling progresif di dalam mengadopsi dan mempositifkan hukum-hukum Islam yang ada. Kalau kita lihat dari sisi keuangan perbankan syariah, Indonesia adalah penerbit sukuk (obligasi syariah) terbesar di dunia. Kalah negara-negara Arab. Hukum keluarga (ahwalu syahsiyah) juga dipasilitasi oleh negara.  Begitu pula dengan hukum pidana Islam (hudud). Jika misalnya para wakil rakyat dengan komitmen bersama mengusulkan agar bisa diadopsi bentuk hukuman yang ada dalam Islam (hudud) ke dalam pidana kita, itu sah-sah saja di DPR. Masalah dapat atau tidak itu tergantung dari kekompakan bersama. Tidak ada larangan di DPR untuk menyampaikan aspirasi tentang sesuatu yang mengadopsi, jangankan nilai, bahkan bentuk spesifik hukum Islam. Artinya apa? Kalau kita lihat dari keseluruhan rangkaian definisi tentang kepemimpinan (khilaafah), yaitu untuk menjaga agama, untuk memakmurkan dunia, menjaga teritorial, memakmurkan rakyat, menghadirkan keadilan, mengembalikan hak orang lain, itu semua ada di Indoenesia, baik yang sudah terwujud secara konkret maupun dimungkinkan oleh praturannya. Maka saya menyampaikan NKRI ini dalam bentuk sekarang valid, jumhuriyah ini valid. Sama validnya dengan kekhalifahan dalam bentuk yang dulu. Karena semua fungsi-fungsi kepemimpinan dan pemerintahan yang telah didefinisikan para ulama, itu dimungkinkan untuk terlaksana di Indonesia. Yang belum terjadi, bisa diproses. Masalah prosesnya iya apa enggak tergantung dari kesepakatan.

 

* Tulisan ini disarikan dan disunting dari “Ideologi Khilafah ke Manusia Khalifah” dalam acara Diskusi Rutin Kajian Membumikan Al-Quran (KMQ) yang diselenggarakan Pusat Studi Al-Quran (PSQ). Ciputat, Tangerang Selatan (20/12/2018).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.