Home Opini Krisis Iklim, Apa yang Harus Dilakukan Umat Islam Indonesia? (1)

Krisis Iklim, Apa yang Harus Dilakukan Umat Islam Indonesia? (1)

680
0
SHARE

Oleh: Parid Ridwanuddin

Saat Ibu Kota Jakarta dipenuhi peserta aksi Reuni 212 yang berpusat di Monas pada tanggal 2 Desember 2018 lalu, pada saat yang sama sekitar 70.000 orang berkumpul di Brussel, Belgia untuk menyerukan isu krisis iklim dan isu keadilan iklim dalam rangka menyambut perhelatan akbar, Conference of the Parties (COP) ke-24 yang dilaksanakan di Kota Katowice, Polandia, pada 3 – 14 Desember 2018. COP ke-24 mempertemukan berbagai pihak, khususnya para pemimpin negara guna mengevaluasi dan merumuskan kembali strategi untuk merespon dampak krisis iklim yang semakin memburuk.

Dampak buruk krisis iklim dapat dirasakan dalam berbagai sektor kehidupan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, mencatat sejumlah dampak buruk dalam berbagai sektor seperti pertanian, kelautan, kehutanan, kesehatan, serta kuantitas dan kualitas air. Dalam hal kesehatan, misalnya, peningkatan intesitas sinar ultra violet yang mencapai permukaan bumi akibat rusaknya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan penurunan daya tahan tubuh sehingga manusia menjadi rentan terhadap penyakit. Manusia menjadi lebih rentan terhadap asma dan alergi, penyakit kardiovaskular, jantung dan stroke.

Dalam konteks pertanian, suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Krisis iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen. Hal ini akan berdampak terhadap kedaulatan pangan dan lebih jauh akan mengakibatkan krisis pangan.

Di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dampak krisis iklim dapat dilihat dari peningkatan permukaan air laut yang menyebabkan bergesernya batas daratan di daerah pesisir yang kemudian menenggelamkan sebagian daerah pesisir ataupun pemukiman di daerah pesisir. Tak hanya itu, kenaikan suhu bumi yang menyebabkan mencairnya es pada dataran kutub-kutub bumi menyebabkan peningkatan permukaan air laut yang akan menenggelamkan pulau-pulau kecil.

Krisis iklim adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh semua entitas di muka bumi. Krisis ini merupakan akumulasi sekaligus transformasi dari berbagai kerusakan ekologis yang selama ini terjadi akibat pilihan pembangunan yang dipilih oleh manusia yang bercorak ekstraktif dan ekspolitatif. Lebih jauh, krisis iklim merupakan manifestasi dari krisis spiritual-eksistensial dan krisis paradigma manusia dalam memposisikan relasi manusia dengan alam.

Kegagalan para pemimpin dunia

Pada tahun 2018, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menerbitkan satu laporan mengenai kenaikan suhu bumi. Bumi mengalami peningkatan suhu sebesar 1,5 derajat celcius. Angka ini merefleksikan percepatan kenaikan suhu bumi dibandingkan dengan masa sebelum revolusi Industri. Dengan kata lain, dalam rentang waktu kurang lebih lima abad ini, suhu bumi naik dengan sangat cepat tanpa menujukkan tanda-tanda penurunan. Penggunaan energi fosil seperti batu bara pada awal revolusi industri disebut-sebut sebagai akar terjadinya krisis iklim seperti saat ini.

Sejumlah pertemuan pemimpin dunia telah digelar untuk membahas persoalan ini, setidaknya 24 pertemuan resmi antar pemerintah telah diselenggarakan. Sejak pertemuan pertama pada tahun 1995 di Berlin, Jerman, sampai dengan pertemuan ke-24, tahun 2018 di Katowice, Polandia, para pemimpin dunia gagal menyelamatkan bumi.

Kegagalan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu: pertama, negara-negara industri seperti Amerika dan Cina tak mau tunduk pada kesepatakan internasional untuk mengurangi emisi karbon. Diantara kesepakatan penting yang perlu disebut dalam hal ini adalah Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Menurut negara-negara industri seperti Amerika dan Cina, pengurangan emisi karbon akan berdampak terhadap industri dan akan mengakibatkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar; kedua, negara industri seperti Cina masih tidak bisa lepas dari penggunaan energi fosil yang kotor seperti batu bara dan minyak bumi. Direktur Pusat Penelitian Perubahan Iklim, di Universitas East Anglia, Kanada, Corinne Le Quere, mencatat bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara menyumbang 40% emisi CO2 atau lebih dari dua per lima listrik dunia. Cina setidaknya telah menyumbang 27% dari emisi total global, dan menunjukkan pertumbuhan 4,7 persen pada 2018. Negara-negara di dunia tidak memiliki keberanian untuk menekan negara-negara industri seperti Cina, Amerika dan negara lainnya, padahal terbukti paling banyak mencemari planet ini.

Di dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia pun gagal menyelesaikan krisis iklim yang berdampak buruk terhadap masyarakat. Akarnya adalah kebijakan yang masih memunggungi keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia tak segan-segan memperluas perkebunan sawit skala besar yang menyebabkan deforestasi. Padahal, pada tahun 2017, Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi penting yang menyebutkan bahwa 73% penyebab pemanasan global adalah deforestasi yang didorong oleh ekspansi sawit di hutan-hutan tropis.

Luasan perkebunan sawit terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Luasan sawit pada tahun 2017 tercatat sebanyak 12.307.677 ha, padahal pada tahun 2010 tercatat hanya 8.385.394 ha. Artinya, ada peningkatan luas lahan lebih dari 3 juta ha dalam rentang waktu tujuh tahun. Sebagai bagian dari ekosistem dunia, kerusakan hutan di Indonesia menyumbang lebih dari 80% deforestasi global hingga tahun 2030. Hutan Kalimantan dan Sumatera termasuk dalam 11 wilayah di dunia  yang berada di barisan depan deforestasi. Inilah kegagalan pemerintah Indonesia yang pertama.

Kegagalan yang kedua, pemerintah Indonesia terlalu mengobral konsensi tambang, khususnya batu bara untuk kepentingan energi. Padahal, Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan yang melimpah. Di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2018-2027, pemerintah menetapkan ratusan proyek pembangunan PLTU batu bara yang lokasinya banyak di berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyek ini tentu akan menghancurkan ekosistem darat dan laut Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain, pemerintah telah gagal merencanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kegagalan yang ketiga, pemerintah Indonesia mengizinkan ekspansi proyek reklamasi pantai yang terbukti menghancurkan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan hutan serta perbuktian di banyak tempat. Proyek pengurukan pantai ini terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016, proyek reklamasi ini tercatat di 16 lokasi. Angka ini mengalami penambahan pada tahun 2017 menjadi 38 lokasi. Selain merusak alam, reklamasi juga semakin menguatkan ketidakadilan sosial-ekonomi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Apa yang harus dilakukan oleh Umat Islam?

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, umat Islam di Indonesia belum melihat krisis iklim sebagai satu tantangan nyata yang akan berdampak serius terhadap banyak aspek dalam kehidupan. Di kalangan umat Islam, pembicaraan mengenai krisis iklim adalah hal yang sangat langka. Padahal, di dalam kehidupan sehari-hari dampaknya nyata krisis iklim sangat terasa, mulai dari meningkatnya temperatur, sulitnya air saat musim kemarau, juga bencana banjir yang selalu melanda saat musim hujan tiba, gagalnya panen, naiknya permukaan air laur, dan lain-lain.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sejumlah Fatwa terkait dengan lingkungan, yaitu:  Fatwa MUI No. 22/2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan; Fatwa MUI No. 47/2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Pencegahan Kerusakan Lingkungan; Fatwa No. 4/2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Namun dalam prakitknya, fatwa itu tidak benar-benar dijalankan oleh umat Islam di Indonesia.

Sekali lagi, ini adalah penanda bahwa umat Islam di Indonesia masih memiliki kesadaran yang sangat rendah mengenai isu keberlanjutan lingkungan dan isu krisis iklim. Kesadaran umat Islam yang masih sangat rendah ini dilukiskan oleh Seyyed Hossein Nasr, Seorang Guru Besar Studi Islam di Amerika, sebagai orang yang berjalan dalam keadaan tertidur. Nasr mengatakan: “Saat berhadapan dengan kasus kerusakan lingkungan, umat Islam seperti orang yang berjalan sambil tertidur.”

Umat Islam harus berkepentingan dengan isu krisis iklim karena sejumlah alasan, yaitu: pertama, secara teologis, umat Islam diperintahkan untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan planet bumi. Bahkan al-Qur’an, dalam banyak ayat, dengan sangat tegas melarang berbuat kerusakan di atas muka bumi; kedua, secara historis, Nabi Muhammad dan juga para sahabat telah memberikan teladan mulia dalam menjaga alam, salah satunya dengan menetapkan kawasan Hima untuk daerah konservasi air; ketiga, secara ekologis, jika lingkungan rusak maka akan berdampak terhadap berbagai ibadah ritual dalam Islam. Contohnya, krisis air akibat rusaknya hutan akan berdampak terhadap kualitas ibadah shalat. Lebih jauh, umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan peradaban ekologis yang mampu menjadi rumah besar bagi seluruh masyarakat dunia; keempat, secara filosofis, krisis ekologis yang mendorong krisis iklim adalah manifetsasi dari krisis paradigma (fikrah) atau krisis spiritualitas yang melanda umat manusia saat ini, dimana alam dilihat secara instrumental dengan kalkulasi untung dan rugi semata. Padahal, Islam mengajarkan bahwa alam memiliki nilai spiritual pada dirinya karena bertasbih kepada Allah Swt.

Dalam menyikapi krisis iklim dan berbagai dampaknya, umat Islam dalam konteks global telah memiliki pengalaman dalam hal memberikan respon serius, yang tercatat sebanyak tiga kali, yaitu: pertama, kelompok agamawan menggelar konsultasi internasional sekaligus konsultasi antar-iman di Genval, Belgia pada Mei 1994 guna menyambut konferensi internasional PBB mengenai Kependudukan dan Pembangunan yang dihelat di Kairo, Mesir  pada 5-13 September 1994. Salah satu poin penting yang dihasilkan dari konsultasi internasional itu menyatakan, agama-agama yang berpusat pada Tuhan berbicara mengenai lingkungan alam sebagai karya sang pencipta dan oleh karena itu suci. Selain itu, para agamawan menekankan bahwa kesejahteraan manusia di seluruh dunia bergantung pada kualitas udara, air, dan juga tanah. (Chapman, 2000)

 

(Bersambung ke bagian 2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.