Home Opini Penerapan Shari’ah Governance di Bank Syariah di Oman (3)

Penerapan Shari’ah Governance di Bank Syariah di Oman (3)

156
0
SHARE
Muhammad Iman Sastra Mihajat, Ph.D

Oleh : Muhammad Iman Sastra Mihajat

1.2 Kompetensi

Dalam IBRF terdapat beberapa penilaian untuk memastikan SSB diisi oleh orang yang memiliki keahlian dan kelimuwan yang mumpuni untuk menduduki jabatan tersebut. Setidaknya, anggota SSB wajib memiliki latar belakang syariah, minimal memiliki ijazah akademik S1 di bidang syariah termasuk didalamnya usul fikih dan fikih muamalah dari kampus yang memiliki reputasi baik di dalam maupun luar negeri. Anggota SSB haruslah seseorang yang memiliki pemahaman yang cukup tentang praktek perbankan konvensional dan perbankan syariah termasuk didalamnya mengenai regulasi dan hukum.

Maka dari itu, untuk mempertahankan kompetensi anggota SSB ini, bank sentral mewajibkan bank syariah untuk mengirimkan rencana training dan perkembangan keilmuwan anggota SSB dengan memberikan mereka training yang cukup yang relevan dengan fungsinya sebagai pengawas Syariah.

1.3 Keterbatasan ulama syariah lokal

Bank sentral Oman sangat mendorong agar institusi keuangan syariah dalam negerinya memberdayakan anggota SSB dari dalam negeri mereka termasuk pemberdayaan keahlian lokal di departemen syariah. Akan tetapi, dikarenakan syarat-syarat untuk menempati posisi ini telah ditekankan oleh bank sentral untuk memiliki standar kualifikasi tertentu, maka bukan hal mudah bagi oman untuk mendapatkan kualitas SDM seperti yang disyaratkan oleh bank sentral. Khususnya anggota SSB yang memiliki keahlian syariah dan mengerti praktek perbankan syariah dan konvensional.

Maka dari itu, untuk menyiasati ini, dari 3 anggota SSB, bank sentral mensyaratkan satu ulama syariah lokal yang memiliki latar belakang syariah untuk menempati posisi ini, akan tetapi mereka akan belajar dari beberapa pertemuan dewan syariah yang diadakan tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan syariah yang ada di bank dan juga bagaimana memberikan fatwa kepada bank syariah termasuk proses didalamnya.

Maka dari itu, akan lebih baik bagi bank sentral untuk menurunkan standar untuk menjadi anggota SSB dan SDM yang akan mengisi departmen syariah, sehingga SDM lokal mampu terserap dengan baik.

1.4 Training mengenai praktek operasional perbankan

Agar institusi keuangan syariah memiliki anggota SSB dan SDM departemen syariah di perbankan syariah tangguh dan sesuai dengan yang diharapkan, bank sentral mewajibkan bank syariah untuk memberikan fasilitas training minimum kepada anggota SSB dan tim syariahnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariah sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan syariah yang ada di bank. Fasilitas training ini haruslah tercantum pada Rencana Pelatihan Tahunan yang harus dikirim ke bank sentral setiap tahunnya. Akan tetapi, bukanlah hal mudah untuk mengimplementasikan aturan ini dikarenakan pelatihan yang berkaitan dengan syariah di Oman sangat lah sedikit dan terbatas.

1.5  Level Kepala Syariah

Dalam hal level kepala syariah, di IBRF tidak dijelaskan secara detail level manajerial yang harus dimiliki seorang kepala syariah. Akan tetapi untuk level kepala bank syariah untuk BUS dan UUS dijelaskan secara detail yaitu, seorang kepala bank syariah haruslah seseorang yang memiliki level tertinggi di perusahaan tersebut, jika ia BUS, maka ia haruslah menduduki level CEO atau presiden direktur. Akan tetapi jika ia UUS, maka kepala bank syariah haruslah memiliki level tinggi setingkat AGM, DGM dan GM dan langsung laporan ke CEO. Akan tetapi untuk level kepala syariah, seharusnya juga disebutkan misalnya untuk level UUS, minimal setingkat excetuive manager, sedangkan untuk BUS haruslah di level manajerial tertinggi seperti AGM, DGM atau GM.

  1. Tantangan

Tantangan yang paling besar dihadapi oleh bank syariah di Oman saat ini terletak pada masalah biaya yang harus ditanggung oleh institusi keuangan syariah disebabkan harus mengimplementasikan good sharia governance element di GCG mereka. Selain itu, untuk mempertahankan SDM yang sudah mereka punyai agar tidak mudah pindah ke bank syariah lainnya juga menjadi masalah mendasar di sini. Ditambah lagi, untuk menghire posisi tertentu, biasanya bank memilih head hunter untuk mencari SDM yang bermutu sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ini menjadi biaya yang tidak sedikit bagi industri yang harus mereka tanggung.

Maka dari itu, rata-rata posisi penting di sini diisi oleh orang asing yang sudah memiliki kemampuan seperti yang disyaratkan oleh bank sentral. Meskipun demikian, bank lokal juga diwajibkan untuk tidak mengisi seluruh unit yang ada di elemen ini oleh orang lokal agar mereka mampu belajar dan bersaing kedepannya. Wajar dari aspek kementrian SDM mereka, presentasi SDM lokal dalam setiap institusi termasuk perbankan syariah haruslah mencapai level tertentu.

Selain itu, ilmu fikih muamalah bukanlah hal yang mudah untuk dipelajari apalagi ini berkaitan dengan bisnis perbankan. Perlu waktu untuk memahaminya sehingga ilmu ini bisa dipraktekkan di perbankan syariah secara umum. Ditambah lagi, di dalam pelajaran fikih muamalah, kita akan menemukan banyak sekali pendapat para ulama dalam menyikapi suatu persoalan. Maka dari itu, ada beberapa mazhab yang bisa diambil rujukan dalam penerapan syariah di dalam aktifitas bisnis perbankan syariah.

Dikarenakan banyaknya mazhab dan akan adanya perbedaan dari para ulama syariah yang ada di bank bank syariah, maka pendapat tertinggi yang bisa dijadikan rujukan adalah pendapatnya dewan pengawas syariah tertinggi yang ada di bank sentral Oman atau dikenal dengan HSSA. HSSA inilah yang bertugas mengharmonisasi pendapat syariah yang ada di Oman.

Selain itu, bank sentral juga mensyaratkan untuk posisi kepala syariah haruslah ulama syariah yang memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman di perbankan syariah, untuk memenuhi kriteria ini, tidak mudah bagi bank syariah untuk mendapatkan seseorang yang memiliki kualifikasi ini. Apalagi ia harus memiliki track record dalam hal publikasi ilmiahnya.

Sebagai penutup, bank syariah di Oman termasuk yang masih sangat muda dibandingkan negara-negara lainnya yang sudah mengimplementasikan bank syariah puluhan tahun lamanya. Akan tetapi, dalam hal pangsa pasar, bank syariah Oman sudah mampu menyentuh di angka 13% lebih pada tahun 2019. Dibandingkan bank syariah negara lain seperti Indonesia yang sudah memulai operasionalnya 27 tahun silam, pangsa pasar Indonesia saat ini hanya mampu menyentuh di angka 5%.  Maka dari itu, untuk mempertahankan good sharia governance yang ada, persepsi publik terhadap bank syariah, kepercayaan, dan pertumbuhan presentasi yang baik, maka bank sentral Oman harus membuat berbagai macam langkah agar reputasi baik ini tetap terjaga dengan.

Salah satu rekomendasi untuk memperbaiki IBRF yang ada saat ini adalah level kepala syariah haruslah dijelaskan dalam kerangka aturan ini sebagaimana dijelaskan secara detail untuk level kepala bank syariah untuk UUS dan BUS. Dalam IBRF itu dijelaskan secara detail level manajerial untuk seorang kepala bank syariah di BUS dan UUS. Hal ini juga harus dijelaskan juga untuk level kepala syariah.

Sehingga aturan-aturan syariah yang sudah difatwakan oleh HSSA dan SSB dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada intervensi manajemen bank syariah dalam hal ini.[]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.