Home Opini Penerapan Shari’ah Governance di Bank Syariah di Oman (2)

Penerapan Shari’ah Governance di Bank Syariah di Oman (2)

367
0
SHARE
Muhammad Iman Sastra Mihajat, Ph.D

Oleh : Muhammad Iman Sastra Mihajat

Pentingnya Shari’ah Governance di Perbankan Syariah Di Oman

Menurut IBRF, kerangka ke 2 tentang General Obligations dan Governance bahwa shari’ah governance adalah sebuah sistem di mana institusi keuangan syariah mampu mematuhi ketentuan syariah di seluruh aktifitas yang dikerjakan. Kerangka sharia governance dan tuntunannya ini adalah sebuah tool agar bank syariah bisa patuh terhadap tuntunan syariah disebabkan kebutuhan yang unik dibandingkan bank konvensional lainnya.

Akan tetapi, implementasi sharia governance sesuai dengan kerangka yang sudah ditetapkan oleh bank sentral menjadi tantangan sendiri bagi bank-bank syariah di Oman. Karena risiko-risiko yang tidak biasa ada di bank konvensional itu didapati ada di bank syariah seperti risiko tidak patuhnya bank terhadap ketentuan syariah. Ketika risiko ketidakpatuhan terhadap syariah ini gagal dilaksanakan oleh bank syariah, maka bank tidak hanya akan mengalami kerugian material, tapi juga non materi seperti ketidakpercayaan publik terhadap kesyariahan bank syariah tersebut.

Maka dari itu, penerapan sharia governance dengan baik adalah sesuatu hal yang wajib di lakukan oleh bank syariah sehingga mereka mampu untuk menjaga kesyariahan transaksi dan aktifitas mereka. Bank syariah juga dituntut untuk mampu mengidentifikasi sejak dini potensi-potensi pelanggaran syariah yang akan terjadi ke depan sehingga tidak terjadi pelanggaran syariah di dalam aktifitas bisnis mereka.

Kerangka Shari’ah Governance Perbankan Syariah di Oman

Sebagai entitas Syariah, bank syariah beroperasi tidak hanya berdasarkan good corporate governance (GCG), tapi di dalam GCG tersebut ada juga sharia governance yang membedakannya dengan bank konvensional pada umunya. Salah satu elemennya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah atau di sini dikenal dengan SSB. Dewan pengawas ini terdiri dari ulama syariah yang spesialis di bidang fikih muamalat, ia juga faham terhadap ilmu ekonomi dan perbankan. Tugas utama dewan pengawas adalah memberikan pengarahan terhadap urusan-urusan syariah yang ada di bank syariah tersebut.

Dalam hal operasional yang sifatnya harian, bank sentral dalam IBRF nya telah mewajibkan setiap bank syariah memiliki department syariah yang meliputi Internal Sharia Reviewer atau Head of Sharia, unit Risiko syariah, unit audit syariah dan unit kepatuhan syariah, elemen inilah yang memastikan aktifitas perbankan sesuai dengan ketentuan syariah. Implementasi elemen ini dapat membantu bank syariah tersebut memastikan di setiap aspek mereka mematuhi ketentuan syariah di dalam operasionalnya. Elemen ini juga yang membedakan secara mencolok antara bank konvensional dengan bank syariah.

Pentingnya sharia governance bagi institusi keuangan syariah juga ditekankan oleh bank sentral di IBRF. Ada dua tujuan utama dalam penerapan kerangkan sharia governance: pertama, menyediakan sistem struktur untuk membawahi seluruh aktifitas bisnis perbankan syariah dalam memastikan kepatuhannya terhadap nilai syariah setiap saat dan setiap waktu. Kedua, agar bank syariah membangun kepercayaan dan persepsi stakeholder termasuk persepsi publik bahwa bank syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pada umumnya, bank sentral dalam IBRF dan AAOIFI menekankan 7 elemen penting yang harus dimiliki institusi keuangan syariah. Yaitu :

  1. Shari’ah Supervisory Board: Appointment, composition and report, ini juga disebutkan di IBRF.
  2. Shari’ah Review: Institusi Keuangan Syariah haruslah memiliki Internal Shari’ah Reviewer (ISR) sebagai kepala Departmen Syariah.
  3. Shari’ah Compliance Unit: Institusi Keuangan Syariah haruslah memiliki shari’ah compliance unit untuk review seluruh aktifitas bisnis yang di bank syariah,
  4. Audit and Governance Committee untuk Perbankan Syariah, di IBRF, Institusi Keuangan Syariah haruslah memiliki Shari’ah Audit unit di bawah Departmen Shari’ah di bawah arahan kepala Syariah,
  5. Shari’ah Supervisory Board Independen, juga terdapat di IBRF,
  6. Statement of Governance Principles untuk institusi keuangan syariah, ini juga disebutkan di IBRF,
  7. Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure untuk institusi keuangan syariah.

Dari table di atas, dalam prakteknya bahwa ada 6 elemen yang harus dimiliki untuk penerapan bank syariah dengan baik, 5 diantaranya harus ada di bank syariah yang beroperasi dan satu harus dimiliki oleh bank sentral.

  1. High Shari’ah Supervisory Authority (HSSA) di Central Bank of Oman
  2. Shari’ah Supervisory Board di Bank Syariah
  3. Internal Shari’ah Reviewer (ISR) di Bank Syariah
  4. Shari’ah Compliance Unit di bawah ISR
  5. Shari’ah Audit Unit di bawah ISR
  6. Shari’ah Risk Control di bawah Risk Management Division dan laporan juga ke ISR

Agar penerapan syariah governance ini berjalan dengan baik, ini adalah tugas pemegang saham dan manajemen agar kerangka sharia governance ini bisa diterapkan dengan baik dan benar sehingga seluruh aktifitas bisnisnya mampu patuh terhadap nilai-nilai syariah. Maka dari itu, training mengenai pentingnya syariah dan penerapan sharia governance dengan baik harus di berikan kepada para pemangku kebijakan di level bank sentral dan manajemen bank syariah.

Permasalahan dan Tantangan Good Sharia Governance di Perbankan Syariah di Oman

  1. Permasalahan

1.1 Independensi

Independensi SSB dan Departmen Syariah adalah kunci bagi institusi keuangan syariah dalam mematuhi aturan syariah di dalam seluruh aktifitas bisnisnya. Sehingga kepercayaan publik terhadap institusi ini meningkat. Karena masyarakat pada umumnya ketika ingin bertransaksi di bank syariah di Oman, mereka menanyakan adakah fatwa yang mengatakan bahwa produk ini telah sesuai dengan kaidah syariah. Maka dari itu, sudah seharusnya bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh SSB di bank syariah tersebut bebas dari pengaruh para pemegang saham dan manejemen bank. Maka dari itu, bank sentral mensyaratkan bahwa SSB di bank syariah tersebut bukanlah staff atau karyawan yang bekerja di bank syariah yang ikut dalam manajerial.

Akan tetapi, pemilihan SSB sendiri ditetapkan oleh bank tersebut yang menyebabkan kurangnya independensi mereka dalam memberikan fatwa. Maka, untuk mengurangi risiko ini, penilaian kinerja SSB bukan dilakukan oleh manajemen akan tetapi oleh para komisaris bank atau di Oman disebut dengan Board of Directors. Lebih dari itu, untuk memberhentikan SSB dan Kepala Syariah, manajemen haruslah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari para pemegang saham di RUPS.

Selain itu, manajemen juga harus mengirimkan surat kepada bank sentral alasan yang kuat kenapa SSB dan kepala syariah tersebut berhenti. Maka dari itu, bank sentral dalam auditnya haruslah mendapatkan penjelasan mendalam dari kepala syariah apakah indepensi mereka terusik dalam menjalan tugas atau tidak.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.