Home Opini Penerapan Shari’ah Governance di Bank Syariah di Oman (1)

Penerapan Shari’ah Governance di Bank Syariah di Oman (1)

709
0
SHARE
Muhammad Iman Sastra Mihajat, Ph.D

Muhammad Iman Sastra Mihajat, Ph.D

Head of Sharia di Oman Arab Bank

Oman telah mengoperasikan dan menggerakkan industri perbankan syariah dan keuangan Islam seperti yang juga sudah dilakukan negara timur tengah lainnya. Akan tetapi, Oman termasuk yang terlambat dalam memulai industri ini, apalagi jika dibandingkan negara tetangganya, UAE yang telah memulai sejak tahun 1973 dengan Dubai Islamic Bank-nya.

Namun meski demikian, Bank Central Oman atau CBO (Central Bank of Oman) sangatlah memperhatikan aspek syariah dalam regulasinya karena mereka belajar dari permasalahan yang dialami oleh negara-negara yang telah menerapkan bank syariah lebih dulu. Misalnya, dari aspek Sharia Governance ada beberapa poin yang ternyata tidak tercover oleh negara-negara yang telah lama mengoperasikan bank syariah seperti Malaysia dan Indonesia. Bahkan Indonesia sekalipun yang telah beroperasi sejak tahun 1992, hingga saat ini BI ataupun OJK tidak memiliki regulasi tentang Sharia Governance.

Pada aspek Sharia Governance, CBO telah memiliki dewan syariah yang berada dalam struktur bank central itu sendiri yang disebut dengan High Sharia Supervisory Authoritya (HSSA) atau Dewan Pengawas Syariah Tertinggi. Di level bank syariah, CBO mewajibkan seluruh bank syariah memiliki setiap komponen yang wajib dimiliki untuk menerapkan Sharia Governance ini diantaranya Sharia Supervisory Board (SSB) atau Dewan Pengawas Syariah untuk level banknya, Internal Sharia Reviewer atau Head of Sharia, Unit Sharia Compliance, unit Risiko Sharia, dan Unit Audit Sharia. Komponen inilah yang memastikan bahwa yang dilakukan bank syariah di Oman, baik itu transaksi bisnis yang mereka lakukan, income dan keuntungan yang mereka terima telah sesuai dengan hukum syariah.

Dari luar, CBO juga mewajibkan untuk adanya audit sharia external, sebagai penilai dari luar yang memastikan apa yang telah bank syariah tersebut lakukan telah sesuai dengan nilai-nilai syariah yang tercantum dalam fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh SSB dan HSSA di level regulator.

Meskipun Oman telah melakukan gebrakan-gebrakan hebat dalam regulasinya, ada beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh industri ini dalam mengimplementasikan sharia governance dengan baik.

Maka dari itu, tulisan ini akan membahas permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bank-bank syariah dalam menerapkan standar Sharia governance dengan baik.

Bank Syariah di Oman

Perlu kita ketahui, perbankan dan keuangan syariah di Oman mulai beroperasi sejak awal tahun 2013 setelah keluarnya Royal Decree Nomor 69/2012 pada tanggal 6 Desember 2012. Tujuan dari keluarnya Royal Decree ini adalah untuk menambahkan 6 peraturan baru yaitu Undang-undang Perbankan Nomor 120-126 di bawah seksi yang berjudul “Bank Islam”.

Peraturan baru ini mencakup Kerangka Aturan, Supervisi dan pengawasan terhadap Perbankan Syariah, Jurisdiksi Gubernur Bank Sentral untuk membuat aturan dan tatanan termasuk otoritasnya memberikan lisensi bank syariah baik UUS maupun BUS. Selain itu, dalam Royal Decree 114/2000 juga telah diamandemenkan beberapa provisi dalam Banking Law nya. Maka dari itu, untuk  memperkuat Royal Decree ini, CBO telah mengeluarkan surat edarannya Circular IB 1 pada tanggal 18 Desember  2012 mengadopsi beberapa aturan yang berkaitan tentang kerangka perbankan syariah yang mengatur aktifitas bisnis dan operasionalnya. Termasuk didalamnya syarat modal minimum untuk BUS 100 Juta Rial Oman sedangkan untuk UUS adalah 10 juta Rial Oman dan 20 Juta Rial Oman untuk bank asing yang ingin membuka cabang syariahnya.

Telatnya penerapan bank syariah di Oman telah dimanfaatkan dengan baik oleh CBO dengan menerapkan aturan yang kuat yang mereka sebut dengan Islamic Banking Regulatory Framework (IBRF) atau kerangka regulasi perbankan syariah yang didesign oleh para pakar di bidangnya dari beberbagai negara. Kerangka regulasi ini mengatur Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bagi bank konvensional yang ingin membuka bisnis di bidang syariah.

Hingga saat ini, Oman telah memiliki dua bank umum syariah yaitu Bank Nizwa dan Alizz Islamic Bank, dan 6 UUS yaitu (Al Yusr Islamic Banking yang dimiliki oleh Oman Arab Bank, Meethaq Islamic Banking yang dimiliki oleh Bank Muscat, Muzn Islamic Banking yang dimiliki oleh National Bank of Oman, Sohar Islamic Bank yang dimiliki oleh Bak Sohar International, Maysarah Islamic Bank yang dimiliki oleh Bank Dhofar, dan Al Hilal Islamic Bank yang dimiliki oleh Bank Al Ahli).

Dikarenakan perbankan syariah di Oman ini didukung penuh oleh Bank Sentral dan elemen pemerintahnya, termasuk dari regulasinya, maka tidak heran ketika pada akhir tahun 2015, total market sharia bank syariah di Oman telah mampu menembus 7,75% dari total asset perbankan di Oman. Bahkan pada bulan juni 2016, pangsa pasar bank syariah di Oman telah mampu menyentuh di angka 8,42% atau setara dengan OMR 2.650 juta dan memiliki 71 kantor cabang di seluruh kota di Oman. Sedangkan pada bulan Maret 2018, total pangsa pasar perbankan syariah telah mampu menanjak tajam ke angka 12,4% atau setara dengan OMR 3,991 miliar.

Pesatnya perkembangan ini dikarenakan mereka belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah ada di negara-negara yang telah menerapkan bank syariah. Contohnya, sampai saat ini bank sentral tidak membolehkan akad bay’ al-inah dan tawarruq dalam produk-produk bank syariah di Oman dikarenakan banyak dari para akademisi dan para ulama yang menentang akad ini untuk di implementasikan di bank syariah.

Pencapaian dahsyat ini sepertinya akan terus berlangsung sampai 5 tahun ke depan. Akan tetapi, Oman tidak boleh lengah pada pertumbuhan yang baik ini, karena bagaimanapun, bank syariah tetap mengalami beberapa permasalahan yang patut dipertimbangkan agar  pertumbuhan perbankan syariah di negara ini tetap berjalan dengan baik.

Permasalahan umum yang saat ini sedang dialami adalah tingkat awareness masyarakat terhadap transaksi dan aktifitas perbankan syariah yang disebabkan oleh kurangnya tenaga profesional di bidang ini dengan kualifikasi yang mumpuni. Meskipun saat ini sudah banyak yang sudah memiliki sertifikasi di bidang perbankan syariah, akan tetapi jumlah ini belum terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan pasar.

Tantangan ini harusnya disikapi oleh semua stakeholder perbankan syariah, tidak hanya bank sentral dan industri saja, akan tetapi pemerintah dan masyarakat haruslah ikut menutupi kekurangan. Khususnya di area-area yang berkaitan dengan isu-isu syariah. Pemain yang paling berperan pada isue syariah ini adalah elemen-elemen yang disebutkan dalam kerangka sharia governance di IBRF.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + twelve =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.