Home Opini Silang Pendapat Untuk Berdamai 

Silang Pendapat Untuk Berdamai 

201
0
SHARE

Prof.Dr. Bachtiar Aly

(Pakar Komunikasi Senior, Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR-RI, Dubes RI untuk Mesir Periode 2002-2005)

 

Wasathiyyah.com — Ralf Dahrendorf, Sosiolog Jerman yang mengajar di Inggris, pernah mengatakan, konflik adalah elemen sentral kehidupan masyarakat dan penggerak terjadinya perubahan sosial.

Salah satu manifestasi konflik sosial adalah pertengkaran atau perselisihan. Di sini penulis menggunakan kata silang pendapat mengenai suatu permasalahan. Contoh aktual adalah silang pendapat dalam kebijakan penanganan pandemi.

Terdapat dua posisi dalam cara mengatasi peneyebaran virus Covid-19. Posisi pertama adalah mereka yang mewakili kebijakan lockdown. Pemerintah propinsi DKI Jakarta memelopori gagasan ini, yaitu melakukan isolasi total di sebuah daerah yang mulai terjangkit pandemi. Yang diutamakan adalah menyelamatkan jiwa manusia dan menghentikan penyebaran virus ke daerah lainnya.  Kebijakan ini merujuk pada keberhasilan negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi wabah pendemi, seperti China, Korea Selatan, Jepang, Jerman dll.

Posisi kedua adalah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang merupakan kebijakan pemerintah, yaitu PP Nomor 21 Tahun 2020.  Dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu  wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan, PMK Nomor  9 Tahun 2020.

Di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2 dijelaskan, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.

Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada intinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak.

Kebijakan PSBB ini pada berusaha menjaga keseimbangan antara upaya pencegahan penyebaran wabah dan kepentingan ekonomi masyarakat.

Diskrepansi antara Konsep Kebijakan dan Implementasi

Akhirnya disepakati, kewenangan untuk mengatasi penyebaran wabah merupakan kewenangan pemerintah pusat.  Pemerintahan Daerah melaksanakan kebijakan tersebut. Masyarakatpun merasa lega dan berharap agar pandemi dapat segera diatasi.

Pada 13 Maret 2020, pemerintah kemudian membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 yang dipimpin Doni Munardo dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung pada Presiden. Gugus Tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melibatkan berbagai Kementrian,  Kepolisian, TNI dan Pemerintah Daerah.

Konsep Kebijakan Pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di atas kertas dapat dikatakan sudah cukup baik dan komprehensif. Namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan.  Terjadi kesimpangsiuran dalam penerapannya. Gugus Tugas Covid-19 seolah diabaikan fungsinya. Kewenangannya dalam koordinasi dan komunikasi seperti dilangkahi berbagai penjelasan yang simpang siur dari beberapa Kementrian, termasuk Pimpinan Negara.

Silang pendapat mengenai pengertian mudik dan pulang kampung, boleh tidaknya mudik, diijinkannya kegiatan transportasi umum, pembukaan pasar swalayan dan dibolehkannya warga di bawah 45 tahun untuk melakukan kegiatan di luar rumah, sementara rumah ibadah ditutup dan seterusnya.  Tidak konsistennya pemerintah dalam menerapkan kebijakannya menimbulkan kebingungan masyarakat. Terjadi erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah terlihat sudah kewalahan dalam menerapkan kebijakannya. Pihak tenaga medis berteriak mengeluhkan semakin bertambahnya korban yang meninggal. Sementara pihak Kepolisian dan TNI terlihat letih. Menjelang hari raya Idul Fitri terjadi kerumunan orang banyak di pusat perbelanjaan dan di pasar tradisional. Sementara ratusan ribu kendaraan mengalir menuju berbagai kota.  Ada diskrepansi antara kebijakan dan  implementasi.

Masyarakat disalahkan, karena tidak disiplin.  Tidak terlontar pertanyaan, mengapa mereka tidak disiplin? Kegaduhan ini akan terus berlanjut dan semakin menurunkan wibawa Pemerintah. Di sisi lain bertambah kecemasan, bahwa akibat pelonggaran dan pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah akan berakibat fatal dalam beberapa bulan mendatang. Diperkirakan jumlah korban pandemi akan meningkat dan menyebar ke berbagai daerah dengan cepat.

Management Pemerintahan yang Berkualitas

Melihat carut marutnya management pemerintah, tidak hanya dalam penanganan Covid-19, tapi juga dalam berbagai bidang, menurut hemat penulis ada sesuatu yang tidak beres dan perlu segera dibenahi.

Kita bisa melihat dan belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menerapkan management pemerintah yang solid. Salah satu contoh misalnya  pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Clinton. Ada Penasihat ekonomi yang dipimpin oleh Prof. Joseph Stiglitz dan timnya, yang merumuskan dan menerapkan visi Clinton tentang upaya menyehatkan perekonomian Amerika. Ada juru bicara Gedung Putih yang handal. Ada Penasihat Keamanan seperti Henry Kissinger di bawah Richard Nixon atau Zbigniew  Brzezinski di bawah Jimmy Carter.

Atau pemerintahan Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapur sampai China memiliki penasihat yang berkualitas. Pimpinan negara dan pemerintahan tetap berwibawa dan disegani warganya serta dunia internasional.

Di Jerman, yang memberikan penjelasan tentang pandemi Covid -19 adalah pimpinan Robert Koch Institut. Dalam konperensi pers, Kanzelir Angela Merkel hadir memberikan kata pembukaan. Selanjutnya pimpinan Robert Koch Institut memberikan penjelasan lebih detil tentang perkembangan pandemi.

Menteri Kesehatan Jerman berbicara mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil. Di sisi lain Menteri Keuangannya juga berbicara tentang kemungkinankemungkinan yang akan terjadi dan begaimana kebijakan ekonomi Jerman untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pengusaha dan masyarakat akibat pandemi. Semuanya terkoordinir dengan baik. Tidak saling menihilkan atau memotong kebijakan utama.

Intinya, mereka menjaga kewibawaan pimpinan negaranya. Pimpinan negaranya juga bijak dan cerdas. Tidak terpancing untuk berbicara panjang lebar di luar bidang yang dikuasainya. Banyak hal dapat didelegasikan kepada para pembantunya.

Silang Pendapat Untuk Berdamai

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang semakin berkembang. Di satu sisi masyarakat disalahkan, karena tidak disiplin. Di sisi  lain. pemerintah dinilai tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri.

Semuanya berakibat pada silang pendapat yang semakin keras dan tajam. Sampai mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara.  Beliau yang berpengalaman dalam pemerintahan dan misi perdamaian tersebut melontarkan kritikan keras terhadap kebijakan Presiden Jokowi mengenai upaya berdamai dengan virus. Selanjutnya JK  mengatakan, jika mau berdamai, kedua belah pihak harus bersedia berdamai. Dalam hal ini virusnya belum mau berdamai. Artinya, virus belum dapat diatasi dan jangan melonggarkan PSBB.

Silang pendapat tersebut sebaiknya diartikan sebagai hal yang positif dan memperbaiki keadaan. Jangan disalahartikan sebagai konflik yang tidak bisa didamaikan lagi. Pihak pemerintah sebaiknya dapat menerima dengan legowo dan memperbaiki koordinasi dan komunikasi di dalam dan di luar pemerintahan. Akan lebih bijak lagi,  jika tidak terjadi polemik terbuka, karena beberapa bulan sebelumnya Jusuf Kalla juga bagian dari rejim ini. Keduanya dapat bertemu langsung atau berbicara melalui telpon. Toh mereka pernah berduet dan bekerja sama dengan baik.

Besok,  kita sebagai umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Pintu terbuka lebar untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Di saat situasi darurat pandemi, konsolidasi seluruh pemimpin bangsa dan masyarakat merupakan hal yang utama. Maaf lahir dan batin!

Banda Aceh, 23 Mei 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.