Home Opini Mengubah Negara dalam Perspektif As-Siyasah

Mengubah Negara dalam Perspektif As-Siyasah

477
0
SHARE

Oleh: Ahmad Sadzali

Dosen Fakulas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Wasathiyyah.com — Ancaman disintegrasi bangsa masih terus gentayangan hingga saat ini. Ancaman terberatnya tentu saja pada level ideologi. Di Indonesia, salah satu ancaman datang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang meski sudah dibubarkan, tapi aroma ideologi khilafahnya masih dapat dirasakan. Bahkan di beberapa kesempatan, bendera yang diidentikkan dengan HTI masih sering muncul.

Secara kasat mata, selama ini HTI sangat getol mengkritisi sistem politik yang berjalan di Indonesia. Selain itu, seperti yang jamak diketahui, gerakan HTI bertujuan untuk membentuk khilafah islamiyah. Dua hal inilah yang sangat lekat dengan ideologi HTI.

Kritikan HTI yang kerap menganggap kegagalan Indonesia adalah bermula dari kerusakan konsep negaranya, perlu dicermati dengan seksama. Konstruksi berpikir HTI untuk mencapai tujuannya, yaitu mendirikan khilafah islamiyah, diawali dengan pembeberan fakta-fakta kegagalan sistem yang dianut saat ini. Misalnya, mereka kerap mengkritik kapitalisme dan menunjukkan bahaya-bahaya kapitalisme. Begitu juga dengan demokrasi dan konsep negara bangsa (nation state).

Setelah melakukan dekonstruksi terhadap sistem yang berlaku, mereka kemudian menghadirkan tawaran alternatif, yaitu khilafah islamiyah. Argumentasi yang dibangun adalah khilafah merupakan sistem politik dan pemerintahan yang islami. Dan hanya dengan sistem yang islami itulah kesejahteraan dan kemajuan dapat dicapai.

Konsep khilafah islamiyah sendiri sebetulnya masih menjadi diskursus yang belum tuntas dalam kajian hukum tata negara Islam (fiqhu al-siyasah al-syar’iyyah). Terjadi tarik ulur antara khilafah sebagai sebuah bentuk formal sistem, dengan khilafah sebagai nilai substansial atau prinsip-prinsip dari suatu sistem.

Namun terlepas dari diskursus tentang khilafah tersebut, tulisan ini akan terfokus pada pengubahan konsep suatu negara. Mengubah konsep maupun dasar negara, sama dengan mengubah negara itu sendiri. Lalu apakah ada yang salah dengan upaya mengubah negara? Ataukah konsep negara bersifat absolut sehingga tidak dapat diubah sampai kapan pun juga?

Pertimbangan Mengubah Negara

Mengacu kepada teori kedaulatan rakyat, maka negara pada dasarnya adalah sebuah kesepakatan (kontrak sosial). Kemudian mengacu kepada teori kedaulatan Tuhan, maka negara merupakan ciptaan dan anugerah dari Tuhan. Tuhan bisa saja memberikan kekuasaan negara kepada siapa dikehendaki, dan tentu bisa juga mencabut kekuasaan negara itu.

Berdasarkan pada dua teori tersebut, sebenarnya tidak ada konsep negara yang absolut dan kekal. Dari perspektif kedaulatan rakyat, konsep suatu negara bisa saja berubah jika seluruh rakyat sepakat untuk mengubahnya. Dan dari perspektif kedaulatan Tuhan, negara bahkan bisa bubar jika Tuhan menghendakinya. Dan fakta historis pun telah banyak yang membuktikannya.

Oleh karenanya, jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada konsep negara yang berjalan saat ini, karena mungkin dinilai masih belum mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka ada dua opsi yang dapat kita lakukan. Pertama, konsep negara ini tetap dipertahankan dengan dilakukan berbagai pembenahan dan perbaikan. Kedua, konsep negaranya diganti dengan konsep baru, baik dilakukan secara konstitusional—jika konstitusinya memang membuka peluang untuk itu—maupun secara inkonstitusional seperti revolusi.

Maka dari dua opsi ini, manakah yang kita pilih? Saya mencoba menganalisanya dari perspektif kaidah hukum Islam.

Kaidah hukum Islam mengatakan, “al-akhdzu bi akhaffi dhararain.” Bahwa mengambil keputusan yang risiko kerusakannya paling kecil dari dua opsi yang sama-sama mengandung risiko, lebih diutamakan. Mengubah konsep suatu negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali risiko kerusakan yang muncul dari pengubahan konsep negara secara radikal. Mulai dari risiko konflik sosial dan perpecahan, hingga terjadinya pertumpahan darah.

Kaidah hukum Islam lainnya mengatakan, ”tarkul-mafaasid muqaddamun ‘alaa jalbil-mashalih.” Artinya, mencegah kerusakan lebih utama daripada mencari kemaslahatan. Dalam tawaran alternatif konsep negara yang baru bisa saja mengandung kemaslahatan dan kebaikan. Namun jika penggantian konsep negara yang lama itu justeru menimbulkan berbagai kerusakan seperti pertumpahan darah, maka mempertahankan konsep yang lama lebih diutamakan daripada menggantinya dengan konsep yang baru.

Maka kemudian di sinilah kaidah hukum Islam yang lain berlaku, yaitu baqaausy-syaii ahwanu min ibtidaaihi”. Artinya, membiarkan sesuatu itu tetap lebih mudah daripada memulainya dari awal. Mempertahankan konsep yang ada saat ini kemudian memperbaikinya, lebih mudah daripada harus menggantinya dan memulai dari awal lagi. Apalagi fakta sejarah telah menunjukkan betapa rumit dan susahnya bangsa ini mencapai kesepakatan luhur dalam bernegara yang tertuang di dalam konstitusi.

Lagi pula, belum tentu kegagalan negara mewujudkan sejahtera disebabkan karena kesalahan konsep negara. Bisa jadi karena faktor manusianya. Karena sebaik apapun konsep negara, jika tidak dijalankan oleh manusia yang baik, maka negara itu tetap tidak akan berjalan dengan baik. Maka faktor ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih dalam sistem demokrasi, pemimpin negara berasal dari rakyat. Logikanya, jika rakyatnya baik maka pemimpin yang lahir dari rahim rakyat itu juga akan baik. Sebaliknya, jika rakyatnya buruk maka besar potensinya pemimpin yang lahir juga buruk.

Alhasil, mengubah konsep negara bukanlah opsi yang tepat. Lebih baik kita mempertahankan konsep negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila ini, sembari memperbaikinya. Yakinlah bahwa konsep negara Pancasila adalah jalan keluar terbaik bagi bangsa dan negara. Dan justeru yang semestinya diubah adalah kualitas manusianya agar lebih baik lagi dalam menjalankan negara. (WST/YNF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.