Home Opini Tantangan Ekonomi Tahun 2019

Tantangan Ekonomi Tahun 2019

555
0
SHARE
Agus Herta Sumarto

Oleh : Agus Herta Sumarto

Dosen FEB UMB dan Peneliti INDEF

Pada tahun 2019 kondisi ekonomi Indonesia akan kembali dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan. Selain hajatan politik nasional pemilihan presiden yang akan menguras konsentrasi dan energi, Indonesia juga dihadapkan pada kondisi geopolitik internasional yang tidak stabil. Bagi para pelaku ekonomi, pemilihan presiden dan instabilitas geopolitik internasional memunculkan risiko bagi aktivitas perekonomiannya. Oleh karena itu, cukup wajar jika sebagian para pelaku ekonomi lebih memilih untuk “wait and see” daripada melakukan ekspansi usahanya. 

Terlepas dari hajatan politik yang akan dilaksanakan tahun 2019 nanti dan siapa yang akan terpilih menjadi presiden berikutnya, ekonomi nasional diwariskan pada kondisi yang kurang ideal. Presiden terpilih nanti akan menghadapi situasi ekonomi yang cukup berat terutama fundamental ekonomi yang masih keropos. Jika presiden dan wakil presiden terpilih nanti tidak dapat mengelola kondisi ekonomi dengan baik maka tidak menutup kemungkinan ekonomi Indonesia akan semakin suram.

Ada beberapa tantangan ekonomi yang akan membayangi kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mendatang. Tantangan pertama adalah kondisi defisit transaksi berjalan. Defisit tansaksi berjalan secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2018 sudah mencapai 2,86 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran Indonesia lebih besar daripada pendapatannya atau sesuai dengan peribahasa “lebih besar pasak daripada tiang”. Defisit transaksi berjalan inilah yang menjadi biang kerok dari volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) selama ini.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah defisit transaksi berjalan ini mengalami tren yang meningkat. Pada triwulan I 2018, defisit transaksi berjalan hanya mencapai negatif USD5,6 miliar atau setara -2,17 persen dari PDB. Pada triwulan II 2018 defisit transaksi berjalan ini semakin membesar menjadi negatif USD8 miliar atau -3,02 persen dari PDB. Pada triwulan III 2018 defisit ini semakin membengkak menjadi negatif USD8,8 miliar atau -3,37 persen dari PDB. Padahal dalam undang-undang keuangan negara diamanatkan bahwa defisit transaksi berjalan tidak boleh lebih dari -3,0 persen. Jika hal ini terjadi maka presiden telah melanggar undang-undang dan sebagai konsekuensinya presiden bisa dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Defisit transaksi berjalan ini memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terutama terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Semakin besar defisit transaksi berjalan maka akan semakin besar pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena capital outflow-nya akan semakin besar. Jika hal ini tetap dibiarkan maka sampai kapanpun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan pernah stabil dan cenderung akan terus melemah.

Permasalahan defisit transaksi berjalan ini sebenarnya merupakan masalah klasik yang terjadi sejak akhir tahun 2011 silam. Namun sampai sekarang ini masalah transaksi berjalan ini masih belum bisa diselesaikan dengan baik. Salah satu penyebab utama dari negatifnya transaksi berjalan Indonesia adalah meningkatnya impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Kemampuan produksi minyak mentah Indonesia hanya mencapai sekitar 750 ribu barrel per hari. Di sisi lain, konsumsi BBM penduduk Indonesia terus meningkat dan saat ini telah mencapai 1,4 juta barrel per hari. Dengan demikian kebutuhan terhadap dolar dalam kaitannya dengan konsumsi BBM akan terus meningkat. Kondisi ini diperburuk dengan volatilitas harga minyak mentah dunia yang tidak pernah stabil dan dipengaruhi oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah.

Hal lain yang ikut memperparah defisit transaksi berjalan Indonesia adalah tren konsumsi masyarakat terhadap barang-barang impor terus meningkat. Perubahan pola belanja dari pasar spot ke pasar on-line semakin memperparah tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang impor. Hal ini terjadi karena lebih dari 95 persen barang-barang yang dijual di pasar on-line (e-commerce) adalah barang-barang impor. Padahal pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat cepat. Pertumbuhan e-commerce ini mulai memakan banyak korban. Beberapa gerai ritel telah melakukan penutupan gerainya di beberapa tempat seperti gerai Matahari, Ramayana, dan Pasaraya.

Tantangan ekonomi berikutnya yang menjadi permasalahan urgent dalam sistem perekonomian Indonesia adalah fenomena deindustrialisasi. Sektor industri adalah sektor yang paling produktif dalam sistem perekonomian suatu negara. Semakin baik dan semakin tinggi kontribusi sektor industri terhadap perekonomian suatu negara maka akan semakin kuat perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu, negara-negara maju selalu menargetkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomiannya di atas 30 persen.

Indonesia pernah mengalami masa emas sektor industri yaitu ketika pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kontribusi sektor industi terhadap pertumbuhan ekonomi pernah mencapai angka 30 persen. Namun setelah Orde Baru tumbang, pertumbuhan sektor industi mengelami tren perlambatan. Bahkan kontribusi sektor industi terhadap perekonomian nasional terus mengalami penurunan. Saat ini kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Indonesia sudah di bawah 20 persen yaitu hanya tinggal 19,6 persen.

Sektor industri ini merupakan sektor kunci yang memiliki multiplier effect terbesar terhadap perekonomian nasional. Sektor industri dapat menarik sektor-sektor hulu dan menggenjot sektor-sektor hilir sehingga perekonomian dapat tumbuh dengan sangat cepat. Di sisi lain, sektor industri juga menjadi sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam jumlah besar sehingga dengan tumbuhnya sektor industri maka angka pengangguran pun akan mengalami penurunan.

Fenomena deindustrialisasi ini menjadi salah satu penyebab utama dari tingginya defisit transaksi berjalan Indonesia. Lumpuhnya industri dalam negeri menjadikan barang-barang kebutuhan masyarakat harus dipasok dari impor. Kondisi ini semakin parah seiring dengan lemahnya daya saing produk-produk sektor industri Indonesia. Produk-produk dalam negeri seringkali lebih mahal dengan kualitas yang lebih rendah dibanding barang-barang impor. Hal inilah yang kemudian memicu konsumen Inodnesia beralih ke barang-barang impor. Jika fenomena deindustrialisasi tidak dihentikan maka berhentilah bermimpi Indonesia menjadi negara yang kuat dalam bidang ekonominya.

Oleh karena itu, siapapun presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti akan dihadapkan pada kondisi dan tantangan ekonomi yang sangat sulit. Siapapun presiden dan wakil presiden kelak, tidak akan mudah untuk mengeluarkan Indonesia dari kondisi ekonomi yang tidak amenguntungkan ini. Bahkan jika tidak hati-hati dan menganggap remeh seperti pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK, permasalahan ekonomi Indonesia akan semakin parah dan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali masuk ke jurang krisis ekonomi seperti pada tahun 1997/1998 silam.[]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.