Home Opini Apakah Normalisasi Menjadi Kemenangan Bagi Israel?

Apakah Normalisasi Menjadi Kemenangan Bagi Israel?

22
0
SHARE

Oleh : Dr. Adnan Abu Amer

Kepala Departemen Ilmu Politik Ummah University, Gaza

Penandatangan kesepakatan normalisasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain telah menimbulkan kehebohan di Timur Tengah. Dengan kesekapatan ini nampaknya Israel semakin mendapatkan keleluasaan politik di kawasan untuk memperluas hubungan perdagangan dan keuangan. Serta memperkuat poros Arab-Israel melawan Iran. Kesepakatan ini bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina tanpa ada konsesi dari Israel.

Perkembangan ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan penting di panggung politik Timur Tengah. Apakah kesepakatan normalisasi ini menjadi potret kesuksesan diplomasi Israel dan sekaligus menjadi bukti semakin termarginalnya Palestina dalam peta politik Arab? Apakah Palestina telah kehilangan kekuasaan veto-nya? Dan, apakah UEA bisa sungguh-sungguh merealisasikan alibinya untuk menjadi jembatan perdamaian bagi masalah Palestina?

Hilangnya Kekuasaan Veto Palestina

Selama beberapa dekade ini, ada semacam konsensus di antara negara-negara Arab bahwa setiap kesepakatan dengan Israel harus dikondisikan dengan pengaturan tanah untuk perdamaian yang mencakup penarikan Israel dari wilayah yang diduduki selama perang 1967. Artinya, Israel harus menyerahkan wilayah untuk pembentukan negara Palestina merdeka sebagai imbalan untuk normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.

Konsensus ini telah memberikan kekuasaan veto secara tak terucapkan kepada bangsa Palestina tentang normalisasi. Artinya, resolusi bagi Palestina adalah satu-satunya jalan bagi Israel jika ingin membangun kesepakatan normalisasi dengan negara-negara Arab.

Apa yang telah dilakukan UEA dan Bahrain yang menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel merupakan bentuk pengesampingan konsensus negara-negara Arab tersebut. Kesepakatan ini sekaligus juga membuka apa yang sebenarnya telah terjadi secara informal selama beberapa tahun terakhir antara Tel Aviv dan Abu Dhabi.

Dengan kesepakatan itu, UEA dan Bahrain telah mengabaikan perdamaian jangka panjang di kawasan Arab. Abu Dhabi dan Manama telah secara efektif memberikan apa yang sangat diinginkan Israel selama ini yaitu hubungan politik terbuka, perdagangan dan dukungan untuk konfrontasi anti-Iran, tanpa konsesi nyata apapun untuk masalah Palestina.

Bagi Palestina, kesepakatan normalisasi itu menjadi upaya yang sangat jelas untuk mempertahankan status quo dan memungkinkan Israel untuk terus mencaplok tanah Palestina, menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina dan menggusur lahan mereka serta memenjarakan bahkan membunuhi mereka. Ini justru bertolakbelakang dengan klaim UEA. Normalisasi mereka tidak menghentikan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel.

Israel tidak dapat menyembunyikan optimisme mereka bahwa kesepakatan dengan UEA dan Bahrain akan membuka jalan hubungan penuh dengan negara lainnya seperti Oman, Arab Saudi, Maroko hingga Sudan. Dan, jika normalisasi itu terus berlanjut dengan semakin banyaknya negara di kawasan yang menjalin kesepakatan dengan Israel, maka artinya Palestina telah kehilangan ‘hak veto’ mereka dan perjuangan Palestina untuk menjadi negara merdeka telah kehilangan kekuatan politiknya di hadapan negara-negara Arab.

Meski kesepakatan normalisasi terdengar buruk bagi Palestina, penting untuk tidak melebih-lebihkan signifikansinya. Abu Dhabi, Tel Aviv dan Washington telah menggembar-gemborkan kesepakatan ini sebagai inisiatif “perdamaian untuk perdamaian” (sebagai lawan dari “tanah untuk perdamaian). Mereka mencoba untuk mensejajarkan kesepakatan ini dengan kesepakatan damai antara Mesir, Yordania dan Israel di masa lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti kebanyakan orang Israel, tahu betul bahwa perbandingan semacam itu tidak realistis.

Bagaimanapun, baik Bahrain maupun UEA tidak berperang dengan Israel. Mereka juga tidak memiliki perbatasan yang sama seperti perbatasan Mesir – Yordania yang berbatasan langsung dan berperang dengan Israel. Kesepakatan yang ditandatangani tiga negara yang disebutkan terakhir ini tidak hanya mengakhiri permusuhan tetapi juga memaksa Israel untuk angkat kaki dari wilayah didudukinya.

Sementara dalam kesekatan antara UAE – Bahrain dengan Israel tidak terkandung kesepakatan semacam itu.

UEA Sebagai Juru Damai?

Separah apapun kesepakatan itu bagi Palestina, hal itu tidak membuat masalah Palestina menjadi hilang. Terlepas dari segala kontroversi dan kebisingan yang ditimbulkannya, Israel menyadari bahwa kesepakatan dengan negara-negara Arab tidak akan mampu menyingkirkan orang-orang Palestina. Kesepakatan mereka tidak akan menghapus bangsa Palestina dari sejarah dan realita.

Tampaknya ada harapan dari golongan moderat Israel bahwa UEA akan menjadi juru damai baru di kawasan Timur Tengah. Mereka diharapkan bisa menggunakan kesepakatan itu sebagai batu loncatan dan menggunakan pengaruhnya untuk membantu menyelesaikan konflik Israel – Palestina.

Dalam sebuah artikel baru-baru ini, seorang diplomat Israel Nadav Tamir menulis tentang kemungkinan Abu Dhabi memulai lembaran baru negosiasi antara otoritas Palestina dengan Tel Aviv.

Namun, pemikiran seperti itu diperkirakan tidak mungkin terjadi mengingat hubungan Ramallah dan Abu Dhabi sedang berada di titik terendah sepanjang sejarah hubungan keduanya. Ramallah telah menegaskan bahwa kesepakatan Emirat dengan Israel sebagai pengkhianatan dan mengecamnya dengan sangat keras.

Tamir memaparkan bahwa jika UEA gagal memainkan perannya sebagai juru damai antara Israel dan Palestina, ia khawatir kesekapatan normalisasi itu dapat berbalik dari pencapaian taktis menjadi kerugian strategis.

Dalam jangka pendek, kesepakatan normalisasi itu hanya membuat Palestina jadi terisolasi dan ini menguntungkan Hamas, organisasi yang selama ini sudah dikesampingkan oleh Israel yang telah lama memanfaatkan otoritas Ramallah untuk secara tidak langsung mendepolitisasi dan mengontrol penduduk Palestina.

Sedangkan dalam jangka panjang, normalisasi antara Arab dan Israel tanpa konsesi bagi Palestina akan menghilangkan pengaruh utama Arab dalam menegakkan solusi dua negara, yang mana hal ini dapat menjadi bumerang.

Palestina yang sedang dalam kondisi lemah mungkin akan semakin tak berdaya dan tinggal menyerahkan pemerintahan kota dan desa Palestina di Tepi Barat kepada penjajah mereka, Israel. Kondisi ini hanya akan memperpanjang dan semakin menegaskan praktik apertheid Israel, memberikan hak penuh kepada Yahudi Israel sambil menindas dan mendiskriminasi penduduk Palestina.

Kondisi tersebut kemungkinan akan semakin memberikan bahan bakar lebih kepada gerakan-gerakan akar rumput transnasional untuk menekan balik Israel dan mengembalikan hak-hak bangsa Palestina.

Dalam pengertian ini, penolakan terus-menerus atas kenegaraan bagi Palestina oleh elit penguasa sayap kanan Israel dan runtuhnya dukungan untuk Israel dari generasi muda di Eropa Barat dan Amerika menempatkan negara itu bahkan lebih tegas di jalan menuju solusi satu negara di mana orang Israel dan Palestina akan memiliki hak yang sama. Hal ini secara efektif menjadi tanda berakhirnya impian Zionis memiliki sebuah negara Yahudi di seluruh wilayah Palestina yang bersejarah.

Kepemimpinan Israel saat ini terlampau berpandangan sempit untuk melihat perkembangan potensial ini. Netanyahu sedang menikmati masa-masa pencitraan yang ia pikir sukses untuk mengamankan dukungan pada pemilu nanti dan akan menyelamatkannya dari jeratan hukum beberapa kasus korupsi. Perdana menteri ini mungkin akan tercatat sebagai orang yang membuka rongga untuk jurang yang mengakhiri negara eksklusif Yahudi di atas tanah Palestina.

Jadi, apa yang nampak seperti kerugian besar bagi perjungan Palestina ternyata menjadi ancaman yang jauh lebih besar bagi proyek Zionis. Cepat atau lambat, Israel harus menghadapi konsekwensi menolak status negara Palestina.[]

(WST/RS/aljazeera)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.