Home Opini Konstitusionalitas Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif As-Siyasah

Konstitusionalitas Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif As-Siyasah

69
0
SHARE

Oleh: Ahmad Sadzali

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Wasathiyyah.com–Perdebatan soal pemimpin non-Muslim bagi umat Islam akan selalu mewarnai kontestasi demokrasi di Indonesia. Jika ada calon dalam Pemilu yang berasal dari non-Muslim, maka Surat al-Maidah ayat 51, Ali Imran ayat 28, an-Nisa ayat 141, dan ayat-ayat sejenis lainnya mendadak laris dikutip. Maksud dan tafsiran ayat-ayat suci tersebut ditarik ke sana dan ke sini, sesuai dengan kepentingan politik masing-masing. Dampaknya ayat-ayat al-Quran sangat rentan mengalami politisasi.

Demi kepentingan politis tertentu, sebagian orang menggiring penafsiran Surat al-Maidah ayat 51 dan sejenisnya itu menjadi dasar hukum pengharaman memilih pemimpin non-Muslim bagi umat Islam. Sedangkan sebagian yang lain, juga demi kepentingan politis pragmatis, akan menjelaskan mati-matian bahwa ayat-ayat itu tidak mengandung larangan memilih pemimpin non-Muslim. Dampak yang muncul sebagai akibat dari polemik penafsiran Surat al-Maidah ayat 51 dan ayat-ayat sejenisnya ini memang cukup besar. Paling tidak ini akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis.

Masalah Khilafiyah

Sebelum berbicara hukum memilih pemimpin non-Muslim bagi umat Islam, seharusnya yang dilakukan adalah memperjelas ranah kepemimpinan itu terlebih dahulu. Para ulama sepakat bahwa seorang non-Muslim tidak dapat dijadikan pemimpin umat Islam dalam konteks Imamah Qubra (khilafah Islamiyah). Akan tetapi dalam konteks negara-negara kecil dan daerah-daerah kecil, para ulama berbeda pendapat hukum dalam memilih pemimpin non-Muslim bagi umat Islam.

Dalam kajian Penulis, perbedaan pendapat tersebut setidaknya disebabkan beberapa prinsip mendasar seperti: (1) hakikat pemerintahan itu menjalankan fungsi agama ataukah fungsi sipil; (2) penerimaan dan penolakan terhadap sistem demokrasi di negara mayoritas Muslim yang memungkinkan terpilihnya non-Muslim sebagai pemimpin; dan (3) perdebatan penafsiran Surat al-Maidah ayat 51 dan ayat-ayat sejenisnya.

Menjadi terlalu sederhana jika menghukumi pemimpin non-Muslim hanya dengan mengutip ayat-ayat seperti Al-Maidah: 51 dan sejenisnya saja. Padahal banyak aspek yang perlu dikaji secara holistik dan komprehensif sebagai konsideran sebelum dikeluarkannya suatu hukum.

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa hakikat pemerintahan adalah menjalankan fungsi agama, beralasan bahwa tugas pemimpin adalah menjalankan hukum Allah, seperti yang terkandung di dalam Surat Yusuf ayat 40. Dengan begitu, mereka tentu akan menolak kepemimpinan non-Muslim bagi umat Islam, sebab hanya orang Islam saja yang dianggap dapat menjalankan hukum Allah.

Sementara itu kelompok yang memandang bahwa hakikat fungsi pemerintahan yang dijalankan adalah fungsi urusan sipil, maka tidak begitu mempersoalkan status agama seorang pemimpin, sebab dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi.

Kedua, kelompok yang pada dasarnya menolak demokrasi di negara Muslim, maka akan mengharamkan pemimpin non-Muslim. Sebab dalam pandangan mereka, kemungkinan bagi non-Muslim menjadi pemimpin adalah salah satu alasan mengapa mereka menolak demokrasi. Sehingga menjadi paradoks ketika demokrasi diterima, namun non-Muslim dilarang menjadi pemimpin.

Sementara kelompok yang menerima demokrasi di negara Muslim, tidak begitu mempermasalahkan kemungkinan munculnya pemimpin non-Muslim bagi umat Islam. Karena bagi mereka, pada dasarnya fungsi kepemimpinan bersifat administratif untuk urusan-urusan sipil.

Ketiga, perbedaan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang bernuansa pengharaman pemimpin non-Muslim bagi umat Islam. Kelompok yang mengharamkan pemimpin non-Muslim akan berlandaskan pada dzahir Surat an-Nisa ayat 141, al-Maidah ayat 51, Ali Imran ayat 28, dan ayat-ayat lainnya yang senada. Namun bagi yang memperbolehkan pemimpin non-Muslim berpendapat bahwa di dalam Surat an-Nisa ayat 141 sebenarnya tidak menunjukkan syarat pemimpin harus beragama Islam, sebab ayat tersebut berbicara tentang keadaaan umat manusia di Hari Kiamat.

Sedangkan maksud dari larangan mengambil pemimpin kafir, Yahudi dan Nasrani di dalam Surat al-Maidah ayat 51 maupun Ali Imran ayat 28 dikaitkan dengan pertolongan, dimana adanya anggapan bahwa orang kafir tidak akan menolong umat Islam. Namun jika anggapan tersebut tidak benar, maka tidak ada masalah menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin, dalam konteks hubungan kerjasama antara Muslim dengan non-Muslim. Hal ini dipertegas di dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8-9.

Berdasarkan tiga aspek perbedaan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum non-Muslim menjadi pemimpin atas umat Islam berada pada zona khilafiyah (perbedaan pendapat).

Khuruj Minal Khilaf

Untuk menyikapi khilafiyah pemimpin non-Muslim, maka ada baiknya mengedepankan kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabbun, yang berarti bahwa keluar dari perbedaan adalah dianjurkan. Maksudnya adalah menghindari perpecahan umat hanya karena perbedaan pendapat sangatlah dianjurkan, terlebih jika hanya didasari oleh nafsu pragmatis belaka.

Salah satu cara keluar dari perbedaan pendapat ini adalah dengan cara mengembalikannya pada akad awal berdirinya negara ini yang tertuang di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sistem politik yang telah disepakati berdasarkan konstitusi adalah demokrasi. Secara konstitusional, semua warga negara memiliki hak politik yang sama, baik untuk memilih maupun dipilih. Pentingnya menghormati akad berupa konstitusi ini didasarkan Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-muslimuun ‘inda syuruthihim, orang Islam adalah menurut kesepakatan mereka. Artinya umat Islam harus menjalankan kesepakatan yang sudah mereka buat.

Alhasil, biarlah proses demokratisasi berjalan sesuai dengan arahnya yang telah digariskan berdasarkan konstitusi. Secara konstitusional, non-Muslim tidak boleh dilarang untuk mencoba peruntungan jadi pemimpin lewat sarana demokrasi. Meskipun secara politik terbuka pintu yang lebar untuk tidak memilihnya. Wallahu’alam.[WST/YNF]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.