Category: Opini

Oleh : Fitria Puspitasari

Mahasiswi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. 

Mampukah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045?

Indonesia memiliki predikat sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mewujudkan swasembada beras dengan produksi 25,8 ton. Pencapaian tersebut mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO atau Food and Agriculture Organization) pada tahun 1985.

Berdasarkan ketentuan FAO, suatu negara dikatakan mencapai swasembada apabila dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional dan maksimal 10 persen melakukan impor.

Pada dasarnya, sektor pertanian adalah sektor kunci bagi ketahanan pangan nasional karena pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia untuk bertahan hidup. Tidak diragukan lagi, sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sekitar 27,33 persen penduduk usia kerja yang menjadikan pertanian sebagai sumber penghasilan mereka.

Namun, bekerja sebagai petani rupanya tidak menjadi minat utama lagi saat ini. Petani dikenal sebagai kaum miskin dan tidak memiliki prospek masa depan. Penyusutan tenaga kerja pertanian terus terjadi setiap tahunnya yang jika tidak dihentikan maka Indonesia dipastikan krisis tenaga tani dimasa mendatang.

Darurat Tenaga Pertanian

Dalam 10 tahun terakhir sektor pertanian terus mengalami penyusutan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan data Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, pada bulan Februari tahun 2020 jumlah tenaga kerja pertanian mencapai 35,00 juta orang atau 20,70 persen dari jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2019 sebesar 35,42 juta orang, maka jumlah tersebut mengalami penyusutan sebesar 1,17 persen. 

Generasi tenaga kerja pertanian terus terancam dan kian menyusut jumlahnya. Beberapa faktor menjadi alasan terus berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian.

Pertama, terus menyusutnya lahan pertanian di Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat mahalnya harga benih atau bibit komoditas pertanian dan terus meningkatnya harga pupuk, sedangkan para petani memiliki keterbatasan modal untuk meningkatkan produktivitasnya.

Karena tuntutan untuk menghidupi keluarganya yang bergantung dengan bertani mau tidak mau mereka harus mencari alternatif lain seperti menjual lahannya untuk kepentingan jalan tol atau beralih ke pekerjaan lain untuk terus menyambung hidup. Berkurangnya lahan juga akan mempengaruhi jumlah produksi pangan yang bisa mengancam kedaulatan pangan nasional karena akan bergantung terhadap impor negara lain.

Kedua, kesejahteraan petani yang masih senjang. Petani Indonesia memang masih rawan terhadap kesejateraan sehingga petani dikenal dengan kaum miskin. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa upah buruh tani pada bulan Juni tahun 2020 sebesar Rp 55.503 per hari naik 0,19 persen dibanding bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp 55.396, namun di beberapa daerah upah buruh tani masih di bawah upah minimum yang artinya kenaikan upah belum dirasakan secara merata dan belum terealisasikan secara menyeluruh.

Ketiga, urbanisasi yang kian meningkat. Banyaknya masyarakat desa yang bepikir bahwa kota lebih baik menjadi alasan mereka melakukan urbanisasi untuk mengadu nasib yang lebih baik. Keadaan ini akan menyebabkan jumlah penduduk desa berkurang yang juga mengakibatkan regenerasi tenaga pertanian semakin sulit untuk dilakukan.

Keempat, generasi milenial yang enggan terjun menjadi petani menjadi penyebab utama dari sulitnya regenerasi tenaga kerja pertanian. Anak muda zaman sekarang lebih tertarik menjadi karyawan kantoran yang berangkat pagi dan pulang sore, duduk di bangku nyaman, dan menerima gaji rutin setiap bulan dibanding harus bekerja di ladang, membawa cangkul, bermain dengan lumpur, dan bersenda gurau dengan alam. 

Upaya Regenerasi

Regenerasi tenaga pertanian terus digaungkan agar sektor pertanian dapat terus diandalkan dan tidak menghilangkan gelar Indonesia sebagai negara agraris. Zaman sudah semakin moderen, maka pertanian Indonesia dituntut untuk selalu berinovasi dan melakukan suatu gebrakan agar pertanian Indonesia terus tumbuh dan bergerak maju.

Belum lagi cita-cita besar Indonesia yang ingin menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045 yang tentu saja jika berhasil diwujudkan akan menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai dan menjadi sejarah bagi pertanian Indonesia. Untuk mencapai itu semua tentunya dibutuhkan berbagai upaya nyata agar keinginan tersebut bukan hanya sekedar menjadi mimpi belaka.

Pertama, modernisasi pertanian (alistan). Saat ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan dengan teknologi. Teknologi memiliki peran penting untuk meningkatan produktivitas pertanian dan dapat memangkas biaya produksi sampai 30 persen. Teknologi juga dapat menjadi alternatif dari menyusutnya jumlah tenaga kerja pertanian.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah dapat melakukan pembinaan terhadap petani untuk melakukan diversifikasi komoditas pertanian yang memiliki profit tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Ketiga, ekspansi lahan. Hingga saat ini, sentra produksi pertanian masih berpusat di Pulau Jawa yang kenyataannya kian menyempit. Oleh karena itu, membuka lahan pertanian di luar pulau Jawa dapat menjadi salah satu solusi tepat memperluas lahan pertanian.

Keempat, investasi sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek baik apabila diberikan suntikan dana yang cukup. Bukan hanya produktivitasnya yang meningkat, tapi juga dapat mengurangi jumlah pengangguran karena pertanian menjadi sumber penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia.

Kelima, pembangunan sarana penunjang seperti waduk, irigasi, dan jalan menuju lahan pertanian. Keenam, sosialisasi tentang pertanian moderen untuk menarik kaum milenial.

Ketujuh, peran orang tua sangat penting untuk menentukan nasib anaknya dimasa depan. Orang tua diharapkan dapat menanamkan minat bertani kepada anaknya sebagai salah satu pekerjaan yang layak dan menjanjikan. Belum lagi kaum milenial yang lebih melek teknologi sehingga semakin mempermudah mereka dalam mensukseskan dan memoderenisasikan sektor pertanian.

Sumber utama regenerasi tenaga kerja sektor pertanian adalah generasi milenial karena generasi tersebutlah yang mendominasi jumlah penduduk di Indonesia. Untuk menarik minat kaum milenial menjadi petani, tentunya harus dimulai dengan mengubah persfektif mereka terhadap pertanian. Jadikan pertanian adalah suatu pekerjaan yang elit layaknya bekerja di kantor, bukan sektor rendahan, dan dapat memiliki masa depan cemerlang.

Dukungan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, universitas, dan juga masyarakatnya sendiri sangat penting untuk terus melakukan inovasi dan memajukan teknologi sektor pertanian. Sebagai contoh, Indonesia dapat terus mensosialisasikan Indoor Farming dan Urban Farming sebagai solusi menyempitnya lahan pertanian di perkotaan.

Tepat ditahun ke-100, Indonesia ingin mewujudkan cita-cita besarnya menjadi lumbung pangan dunia. Hal tersebut sedikit tidak realistis karena Indonesia yang menjadi negara agraris saja masih mengimpor bahan pangan dari negara yang notabenya tidak sekaya Indonesia.

Namun, apabila Indonesia dapat memaksimalkan upaya regenerasi dan terus bertekad melakukan pembaruan terhadap sektor pertanian, maka cita-cita menjadi lumbung pangan dunia bukan hal yang mustahil. Ibu pertiwi, semoga mimpimu segera terwujud![]

Oleh: Ahmad Sadzali

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Wasathiyyah.com–Perdebatan soal pemimpin non-Muslim bagi umat Islam akan selalu mewarnai kontestasi demokrasi di Indonesia. Jika ada calon dalam Pemilu yang berasal dari non-Muslim, maka Surat al-Maidah ayat 51, Ali Imran ayat 28, an-Nisa ayat 141, dan ayat-ayat sejenis lainnya mendadak laris dikutip. Maksud dan tafsiran ayat-ayat suci tersebut ditarik ke sana dan ke sini, sesuai dengan kepentingan politik masing-masing. Dampaknya ayat-ayat al-Quran sangat rentan mengalami politisasi.

Demi kepentingan politis tertentu, sebagian orang menggiring penafsiran Surat al-Maidah ayat 51 dan sejenisnya itu menjadi dasar hukum pengharaman memilih pemimpin non-Muslim bagi umat Islam. Sedangkan sebagian yang lain, juga demi kepentingan politis pragmatis, akan menjelaskan mati-matian bahwa ayat-ayat itu tidak mengandung larangan memilih pemimpin non-Muslim. Dampak yang muncul sebagai akibat dari polemik penafsiran Surat al-Maidah ayat 51 dan ayat-ayat sejenisnya ini memang cukup besar. Paling tidak ini akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis.

Masalah Khilafiyah

Sebelum berbicara hukum memilih pemimpin non-Muslim bagi umat Islam, seharusnya yang dilakukan adalah memperjelas ranah kepemimpinan itu terlebih dahulu. Para ulama sepakat bahwa seorang non-Muslim tidak dapat dijadikan pemimpin umat Islam dalam konteks Imamah Qubra (khilafah Islamiyah). Akan tetapi dalam konteks negara-negara kecil dan daerah-daerah kecil, para ulama berbeda pendapat hukum dalam memilih pemimpin non-Muslim bagi umat Islam.

Dalam kajian Penulis, perbedaan pendapat tersebut setidaknya disebabkan beberapa prinsip mendasar seperti: (1) hakikat pemerintahan itu menjalankan fungsi agama ataukah fungsi sipil; (2) penerimaan dan penolakan terhadap sistem demokrasi di negara mayoritas Muslim yang memungkinkan terpilihnya non-Muslim sebagai pemimpin; dan (3) perdebatan penafsiran Surat al-Maidah ayat 51 dan ayat-ayat sejenisnya.

Menjadi terlalu sederhana jika menghukumi pemimpin non-Muslim hanya dengan mengutip ayat-ayat seperti Al-Maidah: 51 dan sejenisnya saja. Padahal banyak aspek yang perlu dikaji secara holistik dan komprehensif sebagai konsideran sebelum dikeluarkannya suatu hukum.

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa hakikat pemerintahan adalah menjalankan fungsi agama, beralasan bahwa tugas pemimpin adalah menjalankan hukum Allah, seperti yang terkandung di dalam Surat Yusuf ayat 40. Dengan begitu, mereka tentu akan menolak kepemimpinan non-Muslim bagi umat Islam, sebab hanya orang Islam saja yang dianggap dapat menjalankan hukum Allah.

Sementara itu kelompok yang memandang bahwa hakikat fungsi pemerintahan yang dijalankan adalah fungsi urusan sipil, maka tidak begitu mempersoalkan status agama seorang pemimpin, sebab dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi.

Kedua, kelompok yang pada dasarnya menolak demokrasi di negara Muslim, maka akan mengharamkan pemimpin non-Muslim. Sebab dalam pandangan mereka, kemungkinan bagi non-Muslim menjadi pemimpin adalah salah satu alasan mengapa mereka menolak demokrasi. Sehingga menjadi paradoks ketika demokrasi diterima, namun non-Muslim dilarang menjadi pemimpin.

Sementara kelompok yang menerima demokrasi di negara Muslim, tidak begitu mempermasalahkan kemungkinan munculnya pemimpin non-Muslim bagi umat Islam. Karena bagi mereka, pada dasarnya fungsi kepemimpinan bersifat administratif untuk urusan-urusan sipil.

Ketiga, perbedaan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang bernuansa pengharaman pemimpin non-Muslim bagi umat Islam. Kelompok yang mengharamkan pemimpin non-Muslim akan berlandaskan pada dzahir Surat an-Nisa ayat 141, al-Maidah ayat 51, Ali Imran ayat 28, dan ayat-ayat lainnya yang senada. Namun bagi yang memperbolehkan pemimpin non-Muslim berpendapat bahwa di dalam Surat an-Nisa ayat 141 sebenarnya tidak menunjukkan syarat pemimpin harus beragama Islam, sebab ayat tersebut berbicara tentang keadaaan umat manusia di Hari Kiamat.

Sedangkan maksud dari larangan mengambil pemimpin kafir, Yahudi dan Nasrani di dalam Surat al-Maidah ayat 51 maupun Ali Imran ayat 28 dikaitkan dengan pertolongan, dimana adanya anggapan bahwa orang kafir tidak akan menolong umat Islam. Namun jika anggapan tersebut tidak benar, maka tidak ada masalah menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin, dalam konteks hubungan kerjasama antara Muslim dengan non-Muslim. Hal ini dipertegas di dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8-9.

Berdasarkan tiga aspek perbedaan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum non-Muslim menjadi pemimpin atas umat Islam berada pada zona khilafiyah (perbedaan pendapat).

Khuruj Minal Khilaf

Untuk menyikapi khilafiyah pemimpin non-Muslim, maka ada baiknya mengedepankan kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabbun, yang berarti bahwa keluar dari perbedaan adalah dianjurkan. Maksudnya adalah menghindari perpecahan umat hanya karena perbedaan pendapat sangatlah dianjurkan, terlebih jika hanya didasari oleh nafsu pragmatis belaka.

Salah satu cara keluar dari perbedaan pendapat ini adalah dengan cara mengembalikannya pada akad awal berdirinya negara ini yang tertuang di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sistem politik yang telah disepakati berdasarkan konstitusi adalah demokrasi. Secara konstitusional, semua warga negara memiliki hak politik yang sama, baik untuk memilih maupun dipilih. Pentingnya menghormati akad berupa konstitusi ini didasarkan Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-muslimuun ‘inda syuruthihim, orang Islam adalah menurut kesepakatan mereka. Artinya umat Islam harus menjalankan kesepakatan yang sudah mereka buat.

Alhasil, biarlah proses demokratisasi berjalan sesuai dengan arahnya yang telah digariskan berdasarkan konstitusi. Secara konstitusional, non-Muslim tidak boleh dilarang untuk mencoba peruntungan jadi pemimpin lewat sarana demokrasi. Meskipun secara politik terbuka pintu yang lebar untuk tidak memilihnya. Wallahu’alam.[WST/YNF]

Oleh: Ahmad Sadzali

Dosen Fakulas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Wasathiyyah.com — Ancaman disintegrasi bangsa masih terus gentayangan hingga saat ini. Ancaman terberatnya tentu saja pada level ideologi. Di Indonesia, salah satu ancaman datang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang meski sudah dibubarkan, tapi aroma ideologi khilafahnya masih dapat dirasakan. Bahkan di beberapa kesempatan, bendera yang diidentikkan dengan HTI masih sering muncul.

Secara kasat mata, selama ini HTI sangat getol mengkritisi sistem politik yang berjalan di Indonesia. Selain itu, seperti yang jamak diketahui, gerakan HTI bertujuan untuk membentuk khilafah islamiyah. Dua hal inilah yang sangat lekat dengan ideologi HTI.

Kritikan HTI yang kerap menganggap kegagalan Indonesia adalah bermula dari kerusakan konsep negaranya, perlu dicermati dengan seksama. Konstruksi berpikir HTI untuk mencapai tujuannya, yaitu mendirikan khilafah islamiyah, diawali dengan pembeberan fakta-fakta kegagalan sistem yang dianut saat ini. Misalnya, mereka kerap mengkritik kapitalisme dan menunjukkan bahaya-bahaya kapitalisme. Begitu juga dengan demokrasi dan konsep negara bangsa (nation state).

Setelah melakukan dekonstruksi terhadap sistem yang berlaku, mereka kemudian menghadirkan tawaran alternatif, yaitu khilafah islamiyah. Argumentasi yang dibangun adalah khilafah merupakan sistem politik dan pemerintahan yang islami. Dan hanya dengan sistem yang islami itulah kesejahteraan dan kemajuan dapat dicapai.

Konsep khilafah islamiyah sendiri sebetulnya masih menjadi diskursus yang belum tuntas dalam kajian hukum tata negara Islam (fiqhu al-siyasah al-syar’iyyah). Terjadi tarik ulur antara khilafah sebagai sebuah bentuk formal sistem, dengan khilafah sebagai nilai substansial atau prinsip-prinsip dari suatu sistem.

Namun terlepas dari diskursus tentang khilafah tersebut, tulisan ini akan terfokus pada pengubahan konsep suatu negara. Mengubah konsep maupun dasar negara, sama dengan mengubah negara itu sendiri. Lalu apakah ada yang salah dengan upaya mengubah negara? Ataukah konsep negara bersifat absolut sehingga tidak dapat diubah sampai kapan pun juga?

Pertimbangan Mengubah Negara

Mengacu kepada teori kedaulatan rakyat, maka negara pada dasarnya adalah sebuah kesepakatan (kontrak sosial). Kemudian mengacu kepada teori kedaulatan Tuhan, maka negara merupakan ciptaan dan anugerah dari Tuhan. Tuhan bisa saja memberikan kekuasaan negara kepada siapa dikehendaki, dan tentu bisa juga mencabut kekuasaan negara itu.

Berdasarkan pada dua teori tersebut, sebenarnya tidak ada konsep negara yang absolut dan kekal. Dari perspektif kedaulatan rakyat, konsep suatu negara bisa saja berubah jika seluruh rakyat sepakat untuk mengubahnya. Dan dari perspektif kedaulatan Tuhan, negara bahkan bisa bubar jika Tuhan menghendakinya. Dan fakta historis pun telah banyak yang membuktikannya.

Oleh karenanya, jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada konsep negara yang berjalan saat ini, karena mungkin dinilai masih belum mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka ada dua opsi yang dapat kita lakukan. Pertama, konsep negara ini tetap dipertahankan dengan dilakukan berbagai pembenahan dan perbaikan. Kedua, konsep negaranya diganti dengan konsep baru, baik dilakukan secara konstitusional—jika konstitusinya memang membuka peluang untuk itu—maupun secara inkonstitusional seperti revolusi.

Maka dari dua opsi ini, manakah yang kita pilih? Saya mencoba menganalisanya dari perspektif kaidah hukum Islam.

Kaidah hukum Islam mengatakan, “al-akhdzu bi akhaffi dhararain.” Bahwa mengambil keputusan yang risiko kerusakannya paling kecil dari dua opsi yang sama-sama mengandung risiko, lebih diutamakan. Mengubah konsep suatu negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali risiko kerusakan yang muncul dari pengubahan konsep negara secara radikal. Mulai dari risiko konflik sosial dan perpecahan, hingga terjadinya pertumpahan darah.

Kaidah hukum Islam lainnya mengatakan, ”tarkul-mafaasid muqaddamun ‘alaa jalbil-mashalih.” Artinya, mencegah kerusakan lebih utama daripada mencari kemaslahatan. Dalam tawaran alternatif konsep negara yang baru bisa saja mengandung kemaslahatan dan kebaikan. Namun jika penggantian konsep negara yang lama itu justeru menimbulkan berbagai kerusakan seperti pertumpahan darah, maka mempertahankan konsep yang lama lebih diutamakan daripada menggantinya dengan konsep yang baru.

Maka kemudian di sinilah kaidah hukum Islam yang lain berlaku, yaitu baqaausy-syaii ahwanu min ibtidaaihi”. Artinya, membiarkan sesuatu itu tetap lebih mudah daripada memulainya dari awal. Mempertahankan konsep yang ada saat ini kemudian memperbaikinya, lebih mudah daripada harus menggantinya dan memulai dari awal lagi. Apalagi fakta sejarah telah menunjukkan betapa rumit dan susahnya bangsa ini mencapai kesepakatan luhur dalam bernegara yang tertuang di dalam konstitusi.

Lagi pula, belum tentu kegagalan negara mewujudkan sejahtera disebabkan karena kesalahan konsep negara. Bisa jadi karena faktor manusianya. Karena sebaik apapun konsep negara, jika tidak dijalankan oleh manusia yang baik, maka negara itu tetap tidak akan berjalan dengan baik. Maka faktor ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih dalam sistem demokrasi, pemimpin negara berasal dari rakyat. Logikanya, jika rakyatnya baik maka pemimpin yang lahir dari rahim rakyat itu juga akan baik. Sebaliknya, jika rakyatnya buruk maka besar potensinya pemimpin yang lahir juga buruk.

Alhasil, mengubah konsep negara bukanlah opsi yang tepat. Lebih baik kita mempertahankan konsep negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila ini, sembari memperbaikinya. Yakinlah bahwa konsep negara Pancasila adalah jalan keluar terbaik bagi bangsa dan negara. Dan justeru yang semestinya diubah adalah kualitas manusianya agar lebih baik lagi dalam menjalankan negara. (WST/YNF)

Oleh: Ahmad Sadzali

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Wasatahiyyah.com — Suatu ketika seorang dosen di sebuah Fakultas Hukum bertanya kepada mahasiswa, “Apa hubungan matematika dan hukum?” Mahasiswa itu sontak tertawa disertai ekspresi heran. Ia menjawab, “Jauh sekali Pak. Matematika kan ilmu sains, sedangkan hukum itu ilmu sosial. Jadi gak ada hubungannya, Pak.”

Kemungkinan besar yang memiliki pemikiran seperti itu tidak hanya mahasiswa tersebut saja. Patut diduga, masih banyak sekali mahasiswa hukum yang juga berpikiran bahwa hampir tidak ada hubungan antara matematika dan hukum. Bisa jadi, para dosen pengajar mereka pun juga berpikiran seperti itu. Sebab tidak jarang pemikiran mahasiswa merupakan refleksi dari pemikiran dosennya, dan bahkan institusi pendidikannya.

Hal tersebut sudah cukup untuk menggambarkan betapa dikotomisnya ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang. Ini merupakan sebuah efek samping dari modernisme ilmu pengetahuan yang sangat positivistik. Ilmu kealaman dan terapan begitu menghegemoni, sehingga cara pandangnya yang positivistik itu juga dipaksakan kepada ilmu-ilmu sosial, termasuk Ilmu Hukum.

Korban lainnya adalah Ilmu Matematika. Konsekuensi lain dari cara pandang epistemologi yang positivistik adalah perbudakan terhadap Ilmu Matematika. Ilmu Matematika memang tidak ditinggalkan, akan tetapi fungsinya direduksi sedemikian rupa. Sehingga yang tersisa dari Ilmu Matematika adalah melayani nafsu ilmu-ilmu yang berhubungan dunia fisik atau terapan. Ilmu Matematika hanya dianggap dan digunakan sebagai ilmu alat yang bertugas untuk membantu pengembangan ilmu-ilmu empiris, seperti fisika, kimia, astronomi, atau teknologi.

Matematika Gerbang Metafisika

Ikhwan al-Shafa di dalam Risalat al-Jami’ah (1949) menulis: “Sesungguhnya bentuk bilangan dalam jiwa manusia berkorespondensi dengan bentuk yang ada dalam materi. Bilangan adalah contoh dari dunia yang lebih tinggi. Melalui pengetahuan tentang bilangan, murid kearifan secara bertahap mengenal sains matematika lainnya, sains alam, dan metafisika. Ilmu bilangan adalah akar dari ilmu-ilmu, dasar kebijaksanaan, awal ilmu-ilmu ketuhanan, pilar dari makna, eliksir pertama, dan alkimia yang mujarab.”

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa matematika memiliki posisi yang sangat vital bagi semua ilmu pengetahuan. Ia bahkan menjadi pintu masuk kepada dunia metafisika dan berkaitan erat dengan nilai transendental. Matematika menyimpan sejuta rahasia alam semesta. Untuk mengungkapnya dibutuhkan kejernihan berpikir dan kebijaksanaan yang tinggi. Sebagai eliksir, matematika berarti memiliki daya transformasi yang mengubah dan sekaligus menyempurnakan.

Dalam Mazhab Pythagorean, terdapat doktrin bahwa segala sesuatu adalah bilangan. Artinya unsur-unsur dan prinsip bilangan merupakan juga prinsip yang terdapat di dalam segala sesuatu. Mempelajari bilangan berarti juga merenungi hakikat kosmos, yang selanjutnya akan mengantarkan pada dunia intelligible, sebuah alam yang sifatnya abstrak, namun riil dan nyata. Plato menyebutnya sebagai Dunia Idea. Bagi Plato, pengatahuan sejati adalah apa yang disebutnya sebagai episteme, yaitu pengetahuan yang tunggal dan tidak berubah-ubah. Dengan begitu, mempelajari matematika seharusnya dapat mengantarkan kita pada Dunia Idea, karena memiliki prinsip-prinsip yang sifatnya abadi, pasti, dan universal (Husain: 2011).

Matematika mengajar manusia sebuah hakikat dan absolutisme kebenaran. Angka tujuh adalah angka yang terletak setelah enam dan sebelum delapan. Itulah hakikat dari angka tujuh, meskipun namanya kita sebut dengan ‘tiga’. Begitu pula ketika bilangan atau angka-angka tersebut dijumlahkan. Satu ditambah satu adalah dua. Ini adalah sebuah absolutisme kebenaran yang diakui oleh siapapun dan akan terus berlaku sampai kapanpun.

Penjelasan tersebut mengambarkan begitu dekatnya relasi matematika dengan filsafat. Begitu kentalnya relasi matematika dengan filsafat, sampai-sampai Plato menuliskan sebuah semboyan di depan gerbang perguruan miliknya, Akademia, yang berbunyi: “Medeis ageometretos eisito”. Artinya, yang tidak berpengalaman dalam matematika dilarang masuk.

Problem Filsafat Hukum

Seperti yang disinggung sebelumnya, aliran Positivisme sebagai efek dari modernisme juga menjamah Ilmu Hukum. Dalam pandangan Auguste Comte, perintis aliran Positivisme, sebuah ilmu harus bersifat netral dan tidak memihak pada sebuah ideologi manapun. Aliran ini memandang perlunya memisahkan secara tegas antara hukum dengan moral. Implikasinya, tidak ada hukum lain selain apa yang sudah ditetapkan oleh penguasa.

Abad ini, yang digadang-gadang sebagai era Postmodernisme, aliran Positivisme ini mendapatkan hujatan yang bertubi-tubi, hampir di semua cabang ilmu sosial, tak terkecuali Ilmu Hukum. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah pemakaian metodologi ilmu-ilmu kealaman dapat diterapkan dalam persoalan penelitian sosial? Para kritikus aliran Positivisme telah banyak menunjukkan bahwa penerapan aliran ini dalam ilmu-ilmu sosial sungguh merupakan masalah yang serius.

Dalam kajian hukum, aliran Positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran meta yuridis mengenai hukum. Norma hukum harus eksis di dalam alamnya yang objektif sebagai norma yang positif atau lex. Hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang keadilan. Hukum dipaksa untuk memenuhi tuntutan kepastian dan objektifitas sesuai dengan aturan yang sudah tertulis. Sehingga keadilan telah direduksi sedemikian rupa, dan terbatas hanya norma-norma yang sudah diketuk palu oleh negara saja.

Inilah sebab fundamental mengapa hukum yang berlaku kerap kali jauh dari rasa keadilan. Cara berpikir hukum dengan paradigma Positivisme telah merasuki pikiran-pikiran pembentuk dan penegak hukum, sehingga keadilan hanya dimaknai sesempit kepastian hukum. Tak salah juga ketika hukum dirasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas, karena hukum dijauhkan dari aspek transendental, sehingga penegakannya tunduk pada penguasa materi.

Lantas siapa yang bertanggung jawab? Pendidikan tinggi hukum tentu saja pemegang saham terbesar atas pembentukan paradigma Positivisme tersebut. Dan dunia pendidikan secara umum juga turut bertanggung jawab atas carut-marutnya pengembangan ilmu pengetahuan ini.

Metematika-Hukum-Etika

Sampai di sini, ternyata apa yang dialami Ilmu Metematika juga terjadi pada Ilmu Hukum. Keduanya diperbudak oleh kepentingan pragmatis. Batas jangkauan keduanya dipersempit. Keduanya tidak dapat lagi menjangkau alam metafisika, dimana justru di alam itulah bersemayam hakikat. Jika persoalan inti dari hukum adalah keadilan, maka hakikat keadilan dapat ditemukan di alam metafisika itu, bukan alam norma-norma tertulis di dalam undang-undang.

Selain senasib, lalu apa relasi antara matematika dengan hukum? Apakah matematika berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum? Pertanyaan inilah yang muncul ketika mendengar kata matematika dan hukum disandingkan.

Selain pada aspek metafisika (yang keduanya mengalami reduksi), salah satu titik temu antara matematika dan hukum adalah pada etika. Pada titik ini bahkan pertemuan keduanya lebih bersifat praktis dan aplikatif.

Jika ditelusuri hakikatnya sampai pada level filosofis, matematika merupakan salah satu jalan menuju pengembangan etika. Tujuan dari etika adalah pembentukan karakter. Pada gilirannya, karakter itulah yang menentukan kualitas kemanusiaan seseorang. Matematika sangat berperan penting dalam pembentukan karakter ini. Matematika melatih pendayagunaan akal untuk membentuk kematangan karakter dan jiwa manusia.

Pada ranah pembinaan karakter ini, matematika memiliki sejumlah etos yang berhubungan dengan hukum. Matematika memiliki etos kecintaan terhadap kebenaran absolut dan universal yang melintasi sekat-sekat tradisi-primordial manusia, bahkan melintasi ruang dan waktu. Keadilan dalam hukum juga berlaku secara universal, dan diharamkan baginya untuk dimasuki ruang diskriminasi. Kebenaran matematika akan tetap berlaku meskipun hari kiamat tiba, seperti halnya keadilan yang harus tetap ditegakkan meskipun langit runtuh (fiat justitia ruat caelum).

Matematika juga menghantarkan kepada sikap adil, proporsional dan bijak. Misalnya, jika terdapat sebuah garis yang dibagi menjadi dua bagian yang tidak sama, maka ia harus mengambil dari yang panjang, lalu menambahkannya pada bagian yang lebih pendek, sehingga diperolehlah suatu persamaan. Sikap ini tentu saja menjadi modal dasar bagi siapapun yang bergelut di bidang hukum, mulai dari pembentukan hingga penegakannya. Sebab dalam menemukan keadilan, hukum sangat bergantung pada kualitas manusianya.

Selain itu, matematika juga membetuk logika berpikir yang objektif serta sikap yang jujur dan apa adanya. Atas dasar inilah, Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya belajar Ilmu Matematika terutama pada generasi pelajar, karena tidak hanya berfungsi sebagai pembinaan kecerdasan, melainkan juga dapat menumbuhkan kejujuran, menyukai kebenaran, serta menghindari dan membenci perbuatan bohong.

Mengubah Cara Pandang

Ke depan, cara pandang kita mengenai matematika perlu diubah. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis dikotomis ini harus disudahi. Efeknya sudah banyak terbukti membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Maka, matematika harus ditempatkan kembali pada tempatnya yang semula. Bukan hanya pelayan bagi ilmu-ilmu kealaman, tetapi basis ontologis, epistemologis dan aksiologis bagi semua ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial.

Cara pandang mengenai pengajaran matematika di semua level kurikulum pendidikan di Indonesia juga perlu diubah. Pengajaran matematika harus mampu menyentuh level etika, sehingga tidak saja berguna untuk pembinaan kecerdasan kognitif saja, melainkan juga kecerdasan spiritual.

Bayangan penulis, jika pengajaran matematika sudah sampai pada level seperti itu hingga sekolah menengah akhir, maka di level perguruan tinggi hukum akan mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas, baik secara kognitif maupun spiritual. Mahasiswa perguruan tinggi hukum inilah yang nantinya menjadi aset berharga bagi pengembangan hukum yang berkeadilan.(WST/YNF)

Oleh : Yendri Junaidi

Di masa-masa awal saat menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, saya sempat bertanya-tanya, kenapa bahan ajar (diktat) yang digunakan di kampus (khususnya di Fakultas Ushuluddin) bukan kitab-kitab klasik para ulama terdahulu. Padahal hampir semua disiplin ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang sudah ada sejak zaman dulu. Tentunya kitab yang ditulis para ulama dahulu sudah sangat memadai.

Yang dipakai sebagai bahan ajar justeru kitab yang ditulis oleh dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Untuk mata kuliah Ulumul Quran, misalnya, yang diajarkan bukan al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkasyi, atau al-Itqan fi Ulumuil Quran karya Imam Suyuthi, bahkan tidak juga Manahil ‘Irfan karya Imam Zarqani yang merupakan seorang dosen di Al-Azhar semasa hidupnya, dan kitabnya lebih kontemporer. Yang diajarkan justeru kitab yang ditulis Guru Besar Ilmu Tafsir yang juga Ketua Jurusan Tafsir waktu itu; Prof. Dr. Ibrahim Abdurrahman Khalifah, yang berjudul (kalau tidak salah) Minnatur Rahman, dan beliau sendiri yang langsung mengajarkannya.

Untuk mata kuliah Ilmu Tauhid, misalnya juga, yang diajarkan bukan Kitab al-Mawaqif karya Imam al-Iji, atau Syarah Ummul Barahin karya Imam Sanusi, atau bahkan Jauharah Tauhid karya Imam Bajuri yang pernah menjadi Syaikhul Azhar di masanya, melainkan kitab yang ditulis oleh Dr. Rabi’ Jauhari; yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin. Demikian juga dalam cabang ilmu Mantiq, yang diajarkan juga kitab karya beliau yang berjudul Dhawabith al-Fikr. Jadi bukan kitab-kitab klasik seperti Matan Isaghuji, Tahdzib al-Manthiq karya Imam Taftazani atau Talkhis Qiyas karya Aristotle yang diringkas oleh Imam Ibnu Rusyd.

Tentu saja sumber rujukan dan referensi yang digunakan para guru besar dan dosen pengampu mata kuliah itu adalah kitab-kitab klasik yang lebih luas dan mendalam.

☆☆☆

Tapi ini berbeda ketika saya mengikuti durus dan talaqqi ilmu di Masjid al-Azhar. Yang diajarkan adalah kitab-kitab klasik para ulama dahulu, seperti Syarah al-Maqashid karya Imam Taftazani yang diajarkan langsung oleh Syaikhuna Hasan asy-Syafi’i (Guru Besar Ilmu Kalam yang saat ini menjadi mustasyar/penasehat Grand Syaikh Al-Azhar), al-Mustashfa karya Imam al-Ghazali yang diajarkan langsung oleh Syaikhuna Ahmad Thayyib Syaikhul Azhar, Nihayatus Suul karya Imam Isnawi yang diajarkan langsung oleh Syaikhuna Ali Jum’ah Mufti Mesir as-Sabiq, dan kitab-kitab klasik lainnya.

Saya mencoba memahami hal ini. Kenapa di bangku perkuliahan yang diajarkan adalah kitab karya dosen pengampu mata kuliah sendiri, bukan kitab-kitab klasik sebagaimana halnya di masjid. Kalau pun ada kitab klasik yang diajarkan di bangku kuliah maka biasanya ada syarah (penjelasan) atau hamisy (catatan kaki) dari dosen pengampu, seperti kitab al-Iqtishad fi al-I’tiqad karya Imam al-Ghazali dalam ilmu kalam yang saya pelajari pada tahun ketiga dengan catatan kaki dari Guru Besar Ilmu Kalam Syaikhuna Abdul Fudhail al-Qushi (mantan Menteri Wakaf Mesir yang saat ini juga menjadi mustasyar/penasehat Grand Syekh al-Azhar) yang berjudul Hawamisy ‘ala al-Iqtishad fi al-I’tiqad; sebuah kitab yang sangat ‘memanjakan’ nalar dan daya kritis.

Pertama, orang yang belajar di bangku kuliah tentu tidak semua memiliki basic yang memadai dalam keilmuan. Apalagi sebagian dari mahasiswa Al-Azhar adalah wafidin (orang dari luar Mesir yang datang belajar ke Al-Azhar), dan sebagian mereka adalah non-Arab. Maka, untuk memberikan pondasi yang cukup kuat kepada mereka yang baru ‘mencicipi’ ilmu disajikanlah kitab yang simpel, mudah dicerna dan dapat memunculkan ‘selera’ untuk lebih bersemangat dalam mengejar ilmu.

Saya tidak bisa membayangkan andaikan di tahun pertama kuliah sudah langsung disodorkan kitab al-Mawaqif karya Imam al-Iji yang saking rumitnya sering disebut sebagai lughzu ilmil kalam. Barangkali banyak mahasiswa asing yang langsung beli tiket pulang kampung. 😁

Kedua, karena dosen akan berinteraksi dengan berbagai level kemampuan mahasiswa, baik dari segi bahasa maupun penguasaan ilmu, maka sangat tepat jika ia menjelaskan buku yang dikarangnya sendiri. Ia bisa lebih ‘bebas’ memilih pola dan pendekatan yang tepat dan sesuai agar mahasiswa -dengan berbagai latar belakang bahasa dan kemampuan tersebut- mampu menyerap apa yang dijelaskan dengan baik.

Ketiga, ketika sang dosen mengarang kitab untuk cabang ilmu yang diajarkannya, ini menjadi bukti tersendiri terhadap kompetensi yang dimilikinya; bahwa ia memang menguasai disiplin ilmu yang akan ia ajarkan secara baik. Bagi kami para mahasiswa, menjadi kebanggan dan kebahagiaan tersendiri ketika bisa belajar langsung dengan sang pengarang kitab.

☆☆☆

Barangkali ini juga yang menjadi penyebab kenapa kitab-kitab yang diajarkan di banyak pesantren di Indonesia ditulis sendiri oleh para kiyai, buya atau pengasuhnya, meskipun sebenarnya mereka bisa saja menjadikan kitab para ulama klasik dari Arab sebagai bahan ajar bagi para santrinya, sehingga ia tidak ‘capek-capek’ menulis kitab.

Saya ambil sampel dari pesantren tempat saya pernah menimba ilmu; Perguruan Thawalib Padang Panjang – Sumatera Barat; pesantren dengan sistem klasikal pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1911 M oleh Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka). Adalah sebuah kebanggan bagi saya menjadi santri di perguruan bersejarah ini selama enam tahun. Bahkan, dengan rahmat Allah, saya sempat memimpin perguruan ini selama lebih kurang 10 bulan (saja).

Di Thawalib, kitab Nahwu dan Sharaf yang dijadikan sebagai bahan ajar (khususnya untuk santri baru) adalah kitab Mabadi Ilmu Nahwu dan Mabadi Ilmu Sharaf yang ditulis oleh Syekh Abdurrahim Manaf, seorang ulama dari Pariaman – Sumatera Barat. Untuk santri di tingkat aliyah, buku yang diajarkan adalah al-Ushul an-Nahwiyyah (untuk cabang ilmu Nahwu) dan Sabil azh-Zharf (untuk cabang ilmu Sharaf) yang ditulis oleh Buya Mawardi Muhammad (Pimpinan Perguruan Thawalib Ketiga); seorang ulama kharismatik Minangkabau yang hampir semua karyanya berbahasa Arab walaupun tidak pernah belajar di Arab.

Untuk cabang ilmu Fiqih, yang diajarkan adalah kitab al-Mu’in al-Mubin. Sementara untuk cabang ilmu Ushul Fiqih, yang diajarkan adalah kitab Mabadi Awwaliyyah, yang dilanjutkan dengan as-Sullam dan ditutup dengan al-Bayan. Semuanya adalah karya Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim; Pimpinan Perguruan Thawalib Kedua yang merupakan murid kesayangan dari sang Pendiri Thawalib; Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah. Ia juga merupakan guru Buya Hamka yang sangat disegani dan dihormatinya.

Hampir seluruh buku Tuanku Mudo juga berbahasa Arab, walaupun ia tidak pernah mengecap pendidikan di tanah Arab. Buku-buku tersebut juga dijadikan rujukan di banyak pesantren di Indonesia, termasuk diantaranya di Pondok Modern Gontor Darussalam, karena memang Kiyai Zarkasyi adalah salah seorang murid Tuanku Mudo.

[Sebagai tambahan : Tuanku Mudo disebut-sebut pernah melanjutkan Syarah kitab al-Muhadzab karya Imam Syairazi yang telah dimulai oleh Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab. Namun beliau ‘keburu’ wafat sebelum sempat menyelesaikan syarah tersebut. Kerja besar itu dilanjutkan oleh Imam Taqiyyuddin as-Subki. Tapi beliau juga ‘keburu’ wafat sebelum menyelesaikan seluruh syarahnya. Akhirnya proyek syarah kitab al-Muhadzab karya Imam Syairazi ini terhenti selama lebih kurang enam abad. Tidak ada yang ‘berani’ men-syarah kitab agung itu. Barulah kemudian proyek tersebut dilanjutkan oleh seorang ulama Al-Azhar bernama Syekh Najib al-Muthi’i.

Nah, Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim disebut-sebut juga telah mensyarah kitab itu].

Dalam beberapa mata pelajaran, seperti fiqih dan tarbiyah, kitab yang ditulis oleh Prof. Mahmud Yunus, seorang ulama ternama asal Batusangkar – Sumatera Barat, juga dijadikan sebagai bahan ajar seperti kitabnya al-Fiqh al-Wadhih.

Saya yakin, hal yang sama juga berlaku di berbagai pesantren di Indonesia, terutama di daerah Jawa, dimana para kiyai dan ulama di sana sangat produktif menulis kitab.

☆☆☆

Kenapa para ulama tersebut mengarang sendiri kitab-kitab yang akan diajarkan kepada para santri dan tidak ‘mengandalkan’ kitab-kitab klasik semata?

Diantara sebabnya, menurut saya, adalah karena mereka ingin menyederhanakan ilmu agar mudah diserap oleh para santri, terutama yang baru mulai menapaki tangga keilmuan.

Mereka tentu sangat memahami bagaimana tingkat kemampuan santri terutama dari segi bahasa dan daya tangkap. Bagaimanapun juga, kitab Nahwu seperti Matan al-Ajurrumiyyah ditulis untuk anak-anak Arab, sehingga belum tentu cocok seratus persen jika diajarkan langsung kepada anak-anak Indonesia. Begitu juga kitab al-Majmu’ karya Imam Nawawi, misalnya, meskipun sangat lengkap, tapi tentu tidak cocok jika dijadikan sebagai bahan ajar untuk para santri. Bahkan ia belum tentu cocok juga untuk sebagian guru dan ustadz pesantren.

Tapi apakah para ulama Nusantara itu menulis kitab-kitab tersebut hanya dari ijtihad pribadi mereka saja? Tentu tidak. Mereka pasti merujuk kepada kitab-kitab para ulama terdahulu.

Kesimpulannya, kitab-kitab para ulama terdahulu dijadikan sebagai sumber (مصادر), bukan sebagai bahan ajar (مقرر دراسي).

Untuk bahan ajarnya adalah kitab yang langsung ditulis oleh buya, kiyai atau ustadz pesantren.

☆☆☆

Sisi lain yang saya tangkap kenapa dosen di Universitas al-Azhar menulis sendiri kitab yang akan diajarkannya adalah untuk memberikan ruang yang cukup baginya mengkritisi pendapat para ulama terdahulu yang perlu dikritisi.

Ini poin yang sangat penting. Tidak semua pendapat ulama terdahulu bisa diterima mentah-mentah. Selama ianya pendapat manusia maka ia bisa didiskusikan dan dikaji ulang. Tapi, bagaimana cara mendiskusikannya? Apakah dengan merendahkan pribadi ulama yang pendapatnya dikritik? Atau memandang sebelah mata ijtihad dan analisa yang mereka lakukan?

Jangan menjadi seperti kata seorang penyair:

يا ناطح الجبل العالى لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل

“Hai (kamu) yang hendak menyerunduk bukit yang tinggi untuk meretakkanya…

Kasihani kepalamu, jangan kasihan pada bukitnya….”

Pendapat para ulama itu boleh didebat dan dikritisi, tapi dengan adab dan argumentasi.

Saya masih ingat bagaimana dosen ilmu tafsir kami; Prof. Dr. Ibrahim Khalifah, mendebat habis-habisan pendapat Imam Suyuthi dan ulama-ulama tafsir lainnya dalam masalah turunnya al-Quran ke Baitul ‘Izzah di langit dunia dalam muqarrar yang ditulis dan diajarkannya. Saya sangat kagum dengan berbagai argumentasi kuat yang beliau kemukakan. Tampak jelas kekuatan logika dan kekayaan rujukan yang beliau miliki. Padahal beliau sendiri adalah seorang yang kafif (buta). Namun semua kritikan itu disampaikan tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ulama yang didebatnya.

Inilah yang menumbuhkan sense of critic dalam diri mahasiswa al-Azhar. Maka tidak benar kalau dikatakan bahwa al-Azhar mengajarkan ta’ashub (fanatis). Buktinya dalam diktat yang diajarkan kepada para mahasiswa saja, sudah ada ‘pelajaran’ bagaimana bersikap kritis terhadap pendapat siapa saja walaupun datang dari para ulama ternama. Tapi tetap disampaikan dengan adab dan argumentatif.

☆☆☆

Kalau mencukupkan belajar di bangku kuliah (unversitas) saja, wajar kalau ‘semangat’ mengkritik dalam diri mahasiswa al-Azhar terasa lebih dominan. Apalagi beberapa kritikan yang disampaikan dalam muqarrar itu memang terkesan ‘keras’ dan ‘pedas’.

Tapi ketika seorang mahasiswa ikut ‘ngaji’ di masjid al-Azhar, talaqqi dari para ulama al-Azhar yang ilmunya bersanad, dimana kitab yang dijadikan rujukan adalah karya para ulama klasik, maka ‘semangat’ mengkritik tadi lebih bisa ‘diredam’.

Tapi ini tidak berarti para masyayikh yang mengajarkan kitab di masjid ‘nurut’ saja pada setiap pendapat yang ada di dalam kitab. Mereka tetap kritis. Walaupun ‘kebebasan’ untuk itu tidak seperti ‘kebebasan’ di kuliah, karena memang kitab yang diajarkan di masjid adalah kitab karya para ulama terdahulu, sementara yang diajarkan di universitas adalah kitab karya dosen sendiri.

☆☆☆

Perpaduan kedua hal inilah yang terasa sangat indah. Daya kritis tidak boleh hilang, ta’zhim kepada ulama tidak boleh luntur. ‘Masjid’ mengajarkan pemuliaan terhadap para ulama tanpa mengabaikan sikap kritis, sementara Universitas melatih nalar dan daya kritis tanpa mengabaikan adab.

Karena itulah al-Azhar ; Masjid dan Universitas

الأزهر جامعا وجامعة ؛ الأصالة والتجديد ؛ التقدير والاحترام مع النقد والتمحيص

☆☆☆

حفظ الله الأزهر وشيوخه وطلبته وأعلى الله مقامه وجعله كعبة للعلم والعلماء ، اللهم آمين

{ Catatan seorang murid yang tak akan mampu membalas jasa guru-gurunya. Hanya doa dan munajat kepada Allah –عز وجل- semoga mereka dijaga dan ditempatkan pada posisi terbaik }

Keterangan Foto :

1. Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah (Pendiri dan Pimpinan Pertama Perguruan Thawalib)
2. Syekh Abdul Hamid Hakim Tuanku Mudo (Pimpinan Kedua Perguruan Thawalib)
3. Buya Mawardi Muhammad (Pimpinan Ketiga Perguruan Thawalib)

رحمهم الله ورضي عنهم ونفعنا بعلومهم فى الدارين ، آمين

Oleh : Syamsu Alam Darwis, Pemerhati Sosial Keagamaan

Wasathiyyah.com — LAPAR adalah perasaan dan keinginan untuk makan, kelanjutannya berarti kelemahan dan rasa sakit di tubuh yang membuat seseorang berhenti bergerak. Sudah menjadi naluri dan kodrat kemanusiaan, penuh harap agar persoalan lapar ini tidak datang menghampiri dapur rumah kita, semua menghendaki perut kenyang, kebutuhan primer terpenuhi, anak istri terbebas dari lapar.

Akibat pandemi Covid-19, berdampak pada hilangnya pendapatan di berbagai sektor, baik itu yang berkecimpung di sektor pariwisata, moda transportasi, restoran, terhentinya remittance, kiriman keluarga dan anak yang bekerja di perantauan, hilangnya pendapatan dari bisnis properti dan proyek pengembangan, serta beberapa bisnis sektor offline.

Badan Pangan Dunia (WFP) menyatakan bencana non alam ini dapat mengakibatkan sekitar 135 juta orang mengalami kelaparan akut di tahun 2020 ini. WFP memperingatkan jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut dapat meningkat dua kali lipat tahun ini hingga menyentuh angka 265 juta akibat Covid-19 yang berdampak pada krisis ekonomi.

Di Indonesia, sejak 2020, angka kemiskinan terus naik imbas dari adanya Pandemi Covid-19. Sebanyak 1,1 juta orang berpotensi menjadi miskin, bahkan, angka itu bisa naik diatas 3,78 juta orang jika kondisi kian memburuk. Miskin Lama belum terpenuhi hajat kebutuhannya, Miskin Baru telah datang bergelombang, deras dan bertubi-tubi.

Kerawanan pangan akut tampaknya akan berlabuh di berbagai daerah di Nusantara, dan hal ini mengancam ketahanan pangan kita, selain masalah sosial-ekonomi, kini tindakan PHK merebak di berbagai sektor perdagangan umum, terjadinya gelombang pengangguran, belasan juta pelaku usaha informal bangkrut kehilangan konsumen, lilitan hutang mengiringi ribuan perusahaan yang gulung tikar,  juga berkurangnya lahan pertanian memberi kontribusi pada penurunan produksi. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama.

Persoalan Lapar dan sifat kelaparan ini sudah dibahas dalam kisah Adam AS dan sang Istrinya, Hawa AS dalam Al Quran. Tuhan Sang Pencipta telah menunjukkan kepada Nabi Adam AS, jika dia mengikuti aturannya dan tidak makan dari pohon terlarang, maka dia tidak akan kelaparan dan juga tidak akan menderita sesuai firman Allah SWT, “Sungguh telah ada jaminan dari Allah bagimu di dalam Surga ini, engkau tidak akan kelaparan, dan Dia memberimu pakaian sehingga engkau tidak akan telanjang,” (QS: Thaha: 118).

Allah SWT juga menyebut dengan jelas tentang jaminan Allah SWT bagi suku Quraisy, yang diabadikan dalam al Quran ; “Dialah Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakuta.,” (QS: Quraisy ayat 4).

Qatadah bin Di’amah, Ulama tabiin (lahir 60H) Mufassir di zamannya, menyatakan, perjalanan yang dilakukan Kabilah Quraisy adalah nikmat yang Allah berikan, mereka mampu melakukan perjalanan jauh dengan nyaman dan tidak merasa berat. Bahkan ketika kelaparan, Allah menyediakan hidangan makanan yang lezat.

Islam memandang kelaparan, salah satu dari buah kemiskinan menjadi problem yang harus secara bersama kita tuntaskan. “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (QS. ‘Abasa : 24). Allah SWT telah memerintahkan kita, disini termasuk pemerintah, para cendekia, para pengambil kebijakan baik pusat maupun di daerah untuk memikirkan nasib kaumnya, nasib bangsanya, nasib tentang apa yang akan dimakan oleh rakyat esok pagi, lusa, bulan depan dan tahun depan.

Keberadaan satu manusia dengan lainnya sebagai makhluk sosial, sejatinya dapat saling mendukung, saling menutupi celah kekurangan, menghilangkan rasa lapar, saling menjaga suplai makanan,  demi keberlanjutan hidup bersama. Islam berpendapat bahwa kelaparan bukan sepenuhnya disebabkan oleh kelangkaan sumber daya produksi, melainkan adanya ketamakan nafsu manusia itu sendiri. Dan Allah Yang Mahakuasa berfirman: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai,” (QS. Ibrahim :32).

Wahbah Az Zuhaili, dalam Tafsir Al Wajiznya menjelaskan hamparan rezeki Allah berikan agar sesama manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, melakukan perniagaan dengan cara-cara yang makruf, “Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”, untuk mengairi sawah pertanian, perkebunan dan sawah ladang, memakmurkan bumi.

Islam memandang harta yang kita miliki adalah titipan, bukan sepenuhnya milik kita. Allah SWT  membagi-bagi rezeki diantara para hamba-Nya agar tegak maslahat dan kepentingan bersama. Bila semua hamba-Nya kaya, tentu banyak di antara mereka yang akan bertindak melampaui batas, sebaliknya bila semua hamba-Nya dijadikan miskin, akan banyak urusan yang terbengkalai, karena banyak urusan kebangsaan yang memerlukan harta dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana firman Allah SWT “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfa’atkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf:32).

Kehadiran orang miskin adalah ujian sekaligus rahmat bagi orang kaya, si kaya mendermakan sebagian harta kekayaannya sebagai wujud syukur kepda Sang Khalik, si miskin senantiasa berlaku sabar atas ujian kehidupan ini sembari tetap berusaha memuliakan dan menjaga kehormatannya. Syaikh Sudani Abdul Baqi Al-Mukasyifi, seorang Waliyullah dalam khutbahnya beliau menasehati,“Satu suapan di perut seorang yang kelaparan itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami”. Memberi suapan bagi yang lapar, menguatkan jiwa raganya, pemberi mulia di sisi Langit.

Dalam pengajian Gus Baha’, saat membaca Kitab Al-Hikam, karya Ibnu Atha’illah As-Sakandari halaman 60-64, disebutkan, “Tidak akan subur cabang-cabang kehinaan, kecuali karena adanya bibit ketamakan”. Apa itu?” “Jika ingin duniamu tidak habis, sedekahkan.” Hartamu itu hanya tiga; yang kamu makan jadi tinja, yang engkau belikan pakaian jadi usang dan rusak, dan yang engkau sedekahkan jadi abadi.

Hal ini dipertegas lagi oleh Badiuzzaman Said Nursi, Ulama Terkemuka Turki, Zakat merupakan pintu keberkahan bagi setiap manusia serta cara untuk menangkal bala dan musibah. Ia adalah pilar penting dalam membangun kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi umat manusia. (Misteri Puasa, Hemat & Syukur h. 47).

Semoga hari-hari ke depan kita makin tergerak lagi mengulurkan tangan dan pikiran membantu sesama, Ramadhan bulan latihan ‘jiwa-raga’ untuk mengarungi sebelas bulan ke depan, agar angka kemiskinan di negeri kita bisa semakin menurun, orang-orang lapar di sekitar kita terpenuhi hajat hidupnya. Saat bencana dan cobaan datang perbanyaknya harapan-harapan hidup (roja’), bangun optimisme dengan usaha dan kerja keras. Saat limpahan nikmat menggapai langit-langit rumahmu, perkuat rasa kehati-hatian (khauf), agar waspada dan tidak lupa diri. (WST/YNF)