Biaya Umroh Saat Pandemi Naik Jadi Rp 26 Juta

Wasathiyyah.com, Jakarta — Kementerian Agama (Kemenag) RI secara resmi menaikkan tarif standar atau tarif referensi umrah dari Rp 20 juta menjadi Rp 26 juta bagi para umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah umrah di masa pandemi virus Corona (Covid-19).

Tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan disahkan oleh Menteri Agama periode 2019-2020 Fachrul Razi.

“Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi (BPPIU Referensi) masa pandemi sebesar Rp26 juta,” bunyi Keputusan Menteri Agama tersebut dikutip Senin (18/1/2021).

Penetapan tarif standar umrah di tengah pandemi meliputi tiga komponen pembiayaan yakni, biaya pelayanan jamaah umrah di Indonesia, biaya pelayanan jamaah umrah dalam perjalanan, dan biaya pelayanan jamaah umrah di Arab Saudi.

Tiga komponen itu turut memperhitungkan biaya penerbangan pulang pergi bagi jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya.

Angka tersebut menjadi pedoman wajib bagi Kemenag dan pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kemenag akan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU.
Pengawasan dilakukan agar layanan yang diberikan kepada jemaah umrah sesuai standar pelayanan minimal dan protokol kesehatan Covid-19.

Sementara PPIU wajib merujuk edaran tersebut dalam menetapkan BPPIU sesuai standar pelayanan minimal dan protokol Kesehatan Covid-19.

Aturan tersebut juga mengingatkan pihak PPIU yang menetapkan biaya umrah di bawah Rp 26 juta. Kemenag tidak langsung menetapkan sanksi pada PPIU tersebut.

“Dalam hal PPIU menetapkan BPPIU di bawah besaran BPPIU referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh,” bunyi keputusan tersebut.

Sebelum masa pandemi, Kemenag telah menetapkan biaya referensi penyelenggaraan umrah sebesar Rp20 juta. Angka itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Sejumlah kebijakan diterapkan di antaranya 75 persen bekerja dari rumah atau Work From Home hingga pembatasan jam operasional tempat-tempat umum. (WST/YN/cnnindonesia.com)

Wacana Pemangkasan Subsidi Haji, Ini Saran Sapuhi

Wasathiyyah.com, Jakarta — Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, angkat bicara terkait wacana pemangkasan subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk haji reguler. Ia menyarankan, semua pihak terkait bermuyawarah.

“Sepertinya perlu dibicarakan antara Kemenag, DPR dan BPKH apa maksud tujuan Wapres agar haji reguler tidak perlu disubsidi,” kata Syam di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Syam mengatakan, perlunya pihak terkait seperti Kemenag, DPR, dan BPKH bermusyawarah agar keputusan meniadakan subsidi untuk jamaah haji reguler diputuskan bersama. Karema selama ini jamaah yang berangkat tahun berjalan ongkos hajinya disubsidi.

“Harus dimusyawarahkan agar tidak sepihak keputusannya,” ujarnya.

Syam menambahkan selama ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji umrah diputuskan antara pemerintah dan DPR, tidak diputuskan berdasarkan individu. Karena masalah haji ini menyangkut dengan kepentingan banyak pihak.

“Karena itu haji diputuskan bersama DPR dan BPKH,” katanya.

Sampai saat ini baru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mendukung rencana pemangkasan subsidi haji secara bertahap. Hal ini menyusul pernyataan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang menyebut besaran subsidi haji terlalu tinggi.

“Proses edukasi, berangkat haji itu berprinsip pada kemampuan pembiayaan. Istitha’ah-nya itu termasuk kemampuan keuangan yang memadai,” kata Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, dalam kegiatan media briefing yang dilakukan daring, Rabu (13/1/2021).

Diketahui sebelumnya, dalam pertemuan antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, ia menitipkan pesan agar dana haji dikelola dengan baik dan jangan sampai terjebak dalam skema ponzi.

Anggito mengapresiasi pemikiran Wapres Ma’ruf Amin dan respons yang diberikan Menteri Agama. Menurut Anggito, sudah saatnya, memulai kebijakan mengurangi subsidi haji secara gradual, dengan begitu, alokasi nilai manfaat bisa diberikan secara adil.

“Baik bagi yang berangkat atau yang masih menunggu dalam virtual account. Mudah-mudahan edukasi ini terus dilakukan,” lanjutnya.

Sebagai langkah lanjutan dari pengurangan secara bertahap subsidi haji, Anggito menyebut pemerintah berencana mengajak anggota DPR untuk bersama-sama mendesain kebijakan jangka panjang.

“Dengan cara ini, keuangan haji bisa berjangka panjang atau sustainable,” katanya.

Untuk 2020, dia melaporkan dana kelolaan haji yang dilakukan BPKH mengalami peningkatan. Pada 2020, terjadi peningkatan di angka 15 persen dari tahun sebelumnya.

“Dana kelolaan haji tahun 2020 meningkat 15 persen dibanding 2019. Peningkatan  ini dicapai di tengah situasi pandemi dan kontraksi ekonomi global,” kata dia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 memang mengalami kontraksi. Namun, BPKH melihat pengelolaan dana yang dilakukan masih mengalami pertumbuhan. Bahkan, jika pelaksanaan haji 2020 lalu tetap berjalan, Anggito menyebut masih ada pertumbuhan sebesar 10 persen. (WST/YN/ihram.co.id)

Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Halal

Wasathiyyah.com, Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin virus corona buatan perusahaan asal China, Sinovac halal digunakan. Keputusan ini diambil usai Komisi Fatwa MUI menggelar sidang pleno untuk membahas aspek kehalalan vaksin Covid-19 pada Jumat siang (8/1/2021).

Ketua Harian Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam mengatakan sidang digelar selama hampir dua jam diikuti pimpinan dan anggota komisi fatwa serta tim auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

“Setelah dilakukan diskusi panjang, rapat komisi fatwa sepakat bahwa Vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang diajukan proses sertifikasi oleh Bio Farma hukumnya suci dan halal” kata Asrorun usai sidang pleno, Jumat (8/1/2021)

Namun Asrorun menambahkan, kebolehan penggunaan terkait aspek keamanan vaksin harus menunggu keputusan BPOM.

“Dengan demikian Fatwa MUI terkait dengan produk vaksin Covid-19 dari Sinovac akan menunggu hasil final dari Badan POM dari aspek Thoyib. Jadi Fatwa utuh akan disampaikan setelah aspek keamanan untuk digunakan.

Vaksin Sinovac, untuk sementara ini, menjadi satu-satunya yang tersedia dari total tujuh vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia. Hingga pengujung Desember 2020, total ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang telah didatangkan dari Beijing dan telah didistribusikan ke sejumlah provinsi di Indonesia.

Pemerintah menjadwalkan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan pada Rabu (13/1) mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Selain Jokowi, vaksin juga bakal disuntikkan ke para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pada hari berikutnya, proses vaksinasi akan dilanjutkan secara serentak bagi tenaga kesehatan.

Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan vaksinasi baru akan berlangsung jika Sinovac mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM dan kajian halal MUI.

Namun begitu, pada akhir Desember 2020 lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj sempat mengungkapkan bahwa vaksin Covid-19 tetap boleh digunakan sekalipun nantinya ditemukan unsur tak halal. Sebab, dia menjelaskan, saat ini tergolong dalam kondisi darurat.

“Tapi yang dharar itu apa saja boleh. Karena darurat. Apa aja boleh. Misalkan, misalkan nanti mentoknya [vaksin] ada unsur yang tak halal, boleh, boleh,” kata Said saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (29/12). (WST/YN/cnnindonesia.com)

Komisi Fatwa MUI Gelar Sidang Bahas Kehalalan Vaksin Sinovac

Wasathiyyah.com, Jakarta — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar sidang pleno untuk membahas kehalalan vaksin Covid-19 dari perusahaan asal China, Sinovac, hari ini, Jumat (8/1/2021).

“Insyaallah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syari tentang vaksin covid yang diproduksi oleh Sinovac, China, akan dilaksanakan pada Jumat 8/1/2021,” kata Ketua MUI, Asrorun dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (7/1/2021).

Sidang pleno Komisi Fatwa MUI ini akan digelar pukul 14.00 WIB secara langsung di kantor MUI.

“Terjadwal Jumat jam 14, offline dengan protokol kesehatan ketat,” ucapnya.

MUI sebelumnya telah merampungkan pelaksanaan audit lapangan pada Selasa (5/1/2021) lalu. Proses ini dilanjutkan dengan diskusi dan pendalaman oleh tim.

Diketahui, vaksin Covid-19 buatan perusahaan Sinovac telah didatangkan pemerintah. Vaksin-vaksin itu, kini, sudah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Pemerintah pun berencana memulai vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1/2021). (WST/YN/cnnindonesia.com)

Presiden Jokowi Resmikan Masjid Istiqlal Pasca Renovasi

Wasathiyyah.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan renovasi masjid Istiqlal yang telah dikerjakan selama 14 bulan dan memakan biaya Rp511 miliar.

“Hari ini masjid Istiqlal, masjid kebanggaan kita semua telah selesai direnovasi, alhamdullilah,” kata Presiden Joko Widodo di kompleks masjid Istiqlal Jakarta, Kamis sore.

Ikut hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Renovasi masjid Istiqlal ini merupakan renovasi pertama sejak 42 tahun yang lalu seperti tadi juga sudah disampaikan bapak imam besar dan menelan biaya sebesar Rp511 miliar dari APBN,” tutur Presiden.

Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umuar, renovasi masjid terbesar di Indonesia itu memakan waktu selama 14 bulan dengan sekitar 1.000 orang pekerja.

Renovasi juga ikut membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.

“Saya melihat masjid Istiqlal telah berubah total dan tampak seperti baru lagi. Landscape-nya ditata ulang menjadi indah dan semakin kelihatan tertata rapi, lantainya juga saya lihat sudah 3 kali, lebih berkliau,” ungkap Presiden.

Presiden juga menilai tata cahaya kompleks masjid juga diganti sangat modern dan indah serta sungai yang membelah Istiqlal juga semakin bersih dan rapi.

“Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi karena dalam proses renovasi ini tidak hanya memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah tetapi juga memperhatikan aspek arsitektur, aspek seni, aspek estetika dan yang tidak kalah penting tetap memperhatikan kadiah-kaidah cagar budaya bangunan masjid,” ujar Presiden menjelaskan.

Presiden Jokowi berpesan kapada Imam Besar Masjid Istiqlal dan Badan Pengelola Masjid agar menjaga masjid Istiqlal dengan baik sehingga tetap indah dan bersih.

“Menjadi tempat yang nyaman bagi umat Muslim untuk menjalankan aktivitas keagamaan dan tidak kalah penting mengembangkan program kegiatan yang kreatif sehingga masjid Istiqlal, semakin ramai makin makmur dan didatangi umat sebanyak-banyaknya,” ucap Presiden. (WST/RS/ANTARA)

Jumat Ini Abu Bakar Baasyir Bebas Murni

Wasathiyyah.com, Bogor – Abu Bakar bin Abud Ba’asyir alias Abu Bakar Ba’asyir akan bebas pekan ini tepatnya hari Jumat, 8 Januari 2021.

Baasyir telah menjalani masa tahanan selama 15 tahun di di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, atas tindak pidana terorisme.

Rika Aprianti, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), mengatakan, “Yang bersangkutan akan dibebaskan pada 8 Januari 2021 sesuai dengan tanggal ekspirasi atau berakhirnya masa pidana.”

“Ini bebas murni, jadi surat bebasnya nanti di hari H, tidak pakai surat keputusan,” tambah dia.

Proses pembebasan Baasyir nanti, Ditjen PAS bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror. Rika juga menerangkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan keluarga ABB dan pihak-pihak terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyatakan bahwa Baasyir telah menjalani vonis hukuman penjara 15 tahun dikurangi 55 bulan remisi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Imam Suyudi mengatakan pembebasan Baasyir itu telah sesuai prosedur.

“Beliau sudah menjalani pidana secara baik, dan mengikuti semua ketentuan dan prosedur, pelaksanaan pembinaan keamanan di lapas tingkat keamanan maksimum, LP Gunung Sindur, dan hari Jumat akan kami bebaskan,” kata Suyudi, di Bandung, Senin (4/1).

“Jadi tidak ada persyaratan khusus, kalau dia dibebaskan secara murni, kalau remisi itu hak, mereka tetap mendapatkan,” kata Imam.

Suyudi menambahkan bahwa setelah bebas, ABB tetap akan mendapatkan pengawasan oleh sejumlah pihak yang berwenang untuk keamanan dan ketertibannya. Suyudi juga meminta agar para santri dari pesantren Baasyir untuk tidak turut serta menjemput pada hari H pembebasannya untuk memenuhi protokol kesehatan Covid 19.

Suyudi meminta kepada siapa saja yang ingin menjemput Baasyir sebaiknya tetap berada di rumah. Densus 88 akan berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pembebasan ini.

Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Polisi Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa pihak Kepolisian akan terus memantau Baasyir setelah bebas. Ia menjelaskan bahwa pemantauan seperti itu sudah menjadi tugas kepolisian terhadap para narapidana yang sudah bebas, termasuk narapidana kasus terorisme.

Ahmad menambahkan bahwa pemantauan terhadap Baasyir adalah pemantauan biasa sebagaimana pemantauan yang dilakukan terhadap narapidana yang telah bebas pada umumnya. (WST/RS/REPUBLIKA)    

 

Polisi Tangkap Pelempar Molotov ke Masjid di Cengkareng

Wasathiyyah.com, Jakarta — Telah terjadi dugaan percobaan pembakaran menggunakan botol berisi bensin ke sebuah masjid di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Berdasarkan informasi, aksi pelaku berhasil digagalkan oleh warga lalu diamankan pihak kepolisian.

“Saat ini pelaku sudah diamankan oleh personel Polsek Cengkareng, dan akan ditangani Polres Jakarta Barat,” ujar Kasat Reskrim Polres Jakbar, Kompol Teuku Arsya Khadafi dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (26/12/2020).

“Saat ini masih pendalaman,” sambung Arsya.

Adapun tempat kejadian perkara (TKP) tersebut adalah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Kamal Raya, Cengkareng. Diketahui, pelaku mencoba melempar molotov ke arah dalam masjid.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di area masjid yang dilihat CNNIndonesia.com, waktu pelemparan itu terjadi sekitar pukul 19.39 WIB.

Terlihat sebuah botol dilempar ke arah dalam masjid. Namun, lemparan itu hanya sampai ke area parkir sepeda motor yang bersebelahan dengan tempat wudu. Sempat timbul kobaran api, namun terlihat bisa segera dipadamkan.

“Ada diamankan seorang pria yang diduga melempar botol berisi bensin ke Masjid. Saat ini yang bersangkutan sudah ditangani Polres Jakarta Barat,” ujar Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Arnold Simanjuntak kepada wartawan. (WST/YN/cnnindonesia.com)

UNIDA Gontor Targetkan Jadi Universitas Kelas Dunia

Wasathiyyah.com, Ponorogo – Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor yang baru masa bakti 2021-2025, Prof. Dr. Hamdi Fahmi Zarkasyi menyampaikan bahwa UNIDA ke depan harus menjadi world class university, universitas kelas dunia.

Cita-cita besar ini ia sampaikan dalam sambutannya sesaat setelah Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) melantiknya sebagai rektor UNIDA.

Ia mencanangkan UNIDA Gontor menjadi perguruan tinggi yang diakui secara nasional dan internasional.

“Paling tidak, UNIDA Gontor terakreditasi di ASEAN,” katanya.

Pimpinan pondok modern Gontor melantik Prof. Dr. Hamdi Fahmi Zarkasyi pada Rabu (23/12).

Acara pelantikan ini dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Rektor UNIDA lama, Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, kepada Rektor UNIDA yang baru.

Acara berlangsung di Hall Gedung Terpadu UNIDA. Hadir dalam acara itu Pimpinan PMDG, KH Hasan Abdullah Sahal, KH Amal Fathullah Zarkasyi, dan KH Akrim Mariyat. Hadir pula Anggota Badan Wakaf Gontor, dosen, dan mahasiswa UNIDA.

Sidang Badan Wakaf PMDG ke-86 memutuskan sekaligus menetapkan Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi sebagai Rektor UNIDA yang baru menggantikan Prof Amal Fathullah Zarkasyi yang mendapatkan amanat sebagai Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Hal ini sebagaimana dilansir unida.gontor.ac.id.

Selain melantik Rektor, Pimpinan Gontor juga melantik jajaran rektorat yang baru.

Untuk Wakil Rektor I UNIDA bidang Akademik dan Kemahasiswaan diemban oleh Dr Abdul Hafidz Zaid MA; Wakil Rektor II bidang Keuangan diemban oleh Dr Setiawan bin Lahuri MA . Sementara Wakil Rektor III bidang Penelitian dan Kerjasama diemban oleh Dr Khoirul Umam MEc.

Dalam rangka memperingati 100 tahun Gontor, pada tahun 2026 nanti UNIDA berharap semua program sutdi sudah terakreditasi A.

Sementara Pimpinan PMDG, KH Hasan Abdullah Sahal, meminta UNIDA untuk meneguhkan identitas dan jati diri.  “UNIDA Gontor harus punya identitas diri. Kalau tidak, lebih baik tidak usah berdiri saja!” tegas Kiai Hasan.

Secara implisit, Pimpinan Gontor meminta agar UNIDA  tetap memegang teguh prinsip dan nilai pendidikan Gontor serta tidak mudah terombang-ambing arus yang berlawanan dengan Islam. (WST/RS/gontornews)

Bank Syariah Indonesia Siap Majukan UMKM

Wasathiyyah.com, Jakarta – Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) sekaligus Ketua Project Management Office (PMO) Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi, mengatakan bahwa pihaknya akan mengutamakan pelaku UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia.

Bank Syariah Indonesia yang merupakan merger dari tiga bank BUMN syariah akan efektif beroperasi tahun depan.

Hery Gunardi dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa BSI memiliki semangat yang sama dengan ormas Islam seperti Muhammadiyah dalam dukungannya terhadap UMKM di Indonesia.

“Bank Syariah Indonesia dan Muhammadiyah punya kesepahaman sama mengenai pentingnya peran UMKM untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik dan adil di Indonesia. Kami akan mengembangkan dan melakukan pemberdayaan UMKM bersama-sama ke depannya,” katanya, Kamis (24/12).

Dukungan BSI kepada UMKM akan terwujud dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjangkau dan mudah.

Selain KUR, BSI juga akan menyediakan produk layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM agar kegiatan usaha mereka semakin berkembang.

Hery menuturkan bahwa BSI ini diproyeksikan bisa menyalurkan pembiayaan untuk UMKM minimal 23 persen dari total portofolio pada Desember 2021. Kemudian, porsinya akan terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Muhammadiyah.

“Bank Syariah Indonesia akan menjadi bagian ekosistem dan sinergi pemberdayaan pelaku usaha UMKM, mulai dari fase pemberdayaan hingga penyaluran KUR Syariah, dukungan bagi UMKM tidak akan berkurang, justru hendak ditambah dan diperkuat,” pungkasnya. (WST/RS/republika)

Kemenag Susun Naskah Akademis Penyatuan Kalender Hijriah

Wasathiyyah.com, Jakarta — Kementerian Agama hingga saat ini terus menyusun naskah akademis untuk penyatuan kalender Hiriah yang menjadi panduan waktu bagi umat Islam di Indonesia untuk berbagai peringatan hari besar keagamaan.

“Saat ini sedang menyusun naskah akademis,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag Agus Salim saat berdiskusi dengan insan media di Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Program penyatuan kalender Hijriah merupakan upaya untuk menyamakan hari besar umat Islam di Indonesia yang saat ini banyak berbeda di antara kalangan Muslim karena memiliki referensi masing-masing.

Dampak dari realisasi penyatuan kalender Hijriah itu nantinya, umat Islam di Indonesia akan merayakan hari besar keagamaan secara bersama-sama, seperti saat Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk awal mula Puasa Ramadhan.

Agus mengatakan penyatuan kalender Hijriah diinisiasi oleh Kemenag sejak era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Saat itu, Lukman menyerap aspirasi dan melakukan konsolidasi dari berbagai ormas Islam di Indonesia untuk upaya penyatuan kalender Hijriah.

“Kami sudah menggagas ini. Kami temui langsung Majelis Ulama Indonesia mendiskusikan tentang itu dan mereka merespons dengan baik. Kami terus melakukan pertemuan-pertemuan dengan tim falakiah, menyusun langkah-langkah,” katanya.

Kemenag juga menggandeng para pakar astronomi dalam upaya menyatukan kalender Hijriah, seperti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan ilmuwan lainnya.

Agus optimistis penyatuan kalender Hijriah dapat terlaksana. Kendati begitu, dia mengatakan penyatuan kalender Hijriah merupakan upaya yang tergolong sukar karena harus menyatukan berbagai keyakinan pendekatan ilmu pengetahuan dan keagamaan. (WST/YN/ihram.co.id)