Home Berita Internasional Indonesia Dorong DK PBB Tolak Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

Indonesia Dorong DK PBB Tolak Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

211
0
SHARE
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Timur Tengah pada Rabu (24/6). (Gambar : antara)

Wasathiyyah.com, Jakarta – Indonesia bersama Tunisia dan Afrika Selatan memprakarsai pertemuan Dewan Keamanan PBB di tingkat menteri untuk membahas penolakan rencana aneksasi Tepi Barat, Palestina oleh Israel.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara virtual pada Rabu (24/06) itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan di hadapan forum DK PBB tentang bahaya dari rencana aneksasi Israel terhadap Tepi Barat. Tindakan itu akan mengancam masa depan upaya perdamaian yang selama ini dibangun oleh dunia internasional.

“Pilihan ada di tangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional, atau menutup mata dan berpihak di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional,” tegas Menlu Retno.

Menlu Retno juga menekankan bahwa Palestina sudah terlalu lama mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan situasi kemanusiaan yang buruk.

Dalam pertemuan yang dipimpin Prancis selaku presiden DK PBB bulan ini, Menlu Retno mengemukakan tiga alasan mengapa masyarakat internasional perlu menolak rencana Israel itu.

Pertama, rencana aneksasi Israel atas Tepi Barat, Palestina itu merupakan tindakan melawan hukum internasional. Jika rencana Israel ini dibiarkan, maka itu bisa menjadi preseden buruk bahwa penguasaan wilayah dengan aneksasi adalah hal yang legal dalam kacamata hukum internasional.

Oleh karenanya, Menlu RI mendorong semua pihak dalam berbagai forum internasional untuk menolak rencana aneksasi Israel, baik dengan tulisan maupun tindakan nyata untuk menegaskan bahwa aneksasi adalah ilegal.

Kedua, rencana aneksasi Israel ini menjadi ujian bagi kredibelitas dan legalitimasi DK PBB di hadapan warga dunia. DK PBB harus segera mengambil tindakan yang sejalan dengan Piagam PBB.

Retno menegaskan, “Siapapun yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya di hadapan DK PBB. Tidak boleh ada standar ganda.”

Ketiga, rencana aneksasi Israel secara langsung mengancam bangunan perdamaian dunia. Aneksasi ini juga mengancam stabilitas Timur Tengah dan Dunia.

“Ini waktu yang tepat untuk memulai proses perdamaian dalam kerangka multilateral berdasarkan parameter internasional yang disepakati,” ungkap Retno.

Dalam kesempatan pertemuan ini Menlu Retno juga menyerukan pentingnya mendukung masyarakat Palestina dalam menghadapi penyebaran virus Covid 19. Termasuk memperhatikan kehidupan para pengungsi.

Menlu Retno mengajak semua pihak pada pertemuan itu untuk meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap lembaga kemanusiaan internasional khususnya badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Indonesia sendiri sudah meningkatkan kontribusi bantuan untuk Palestina baik itu yang diserahkan secara langsung maupun yang melalui UNRWA.

“Ketidakadilan terjadi bukan karena absennya keadilan itu sendiri. Ketidakadilan terjadi karena kita membiarkan itu terjadi. Ini waktunya kita hentikan ketidakadilan itu,” Menlu Retno menyudahi pidatonya di hadapan DK PBB. (WST/RS/antara)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.