Home Berita Nasional Butir-Butir Rekomendasi Bangka Belitung Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Tahun 2020

Butir-Butir Rekomendasi Bangka Belitung Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Tahun 2020

163
0
SHARE

Wasathiyyah.com, Bangka – Selain menghasilkan “Deklarasi Bangka Belitung”, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Tahun 2020 di Ballroom Novotel Bangka tanggal 26-29 Pebruari 2020 itu, juga menghasilkan Rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia VII di Pangkal Pinang,

Pertemuan 1000 umat Islam dari seluruh daerah di Indonesia hingga luar negeri seperti Afganistan, Pakistan, Malaysia, Singapura, Ukraina, Amerika Serikat, Jordania, dan Moroko di Bangka, dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Ma’ruf Amin.

Acara bertema “Strategi Perjuangan Umat Islam dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil dan Beradab,” merupakan wahana kaum Muslimin untuk bermusyawarah dan berdiskusi, serta berusaha mengurai dan menyelesaikan masalah umat Islam di Indonesia.

Berikut adalah butir-butir lengkap Rekomendasi Bangka Belitung:

 

REKOMENDASI KONGRES UMAT ISLAM INDONESIA VII

 DI PANGKAL PINANG,

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

26-29 Februari 2020

 

بســم الله الرحــمن الرحيــم

Atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’alaa, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 02-05 Rajab 1441 H bertepatan dengan tanggal 26-29 Februari 2020, dihadiri oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia, pimpinan Ormas-Ormas Islam, pimpinan organisasi kemahasiswaan kepemudaan (OKP) Islam, pengasuh pondok pesantren dan sekolah Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, dunia usaha, lembaga filantropi Islam, media, pejabat Pemerintah, partai politik, dan para tokoh Islam lainnya.

Sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kebangsaan untuk memajukan bangsa dan negara, dengan ini menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

PEMERINTAH DAN LEGISLATIF
1. Menyusun kurikulum dan buku pedoman Wasathiyat al-Islam untuk penguatan ajaran agama di satuan pendidikan dan pesantren, serta berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Operasionalisasi paradigma Wasathiyat al-Islam meliputi: tawasuth (mengambil jalan tengah), tawazun (berkeseimbangan), tasamuh (toleransi), i’tidal (lurus dan tegas), musawah (egaliter non diskriminasi), syura (musyawarah), awlawiyah (mendahulukan yang prioritas), islah (reformasi), tahaddur (berkeadabaan), dan tathawur wa ibtikar (dinamis, kreatif, dan inovatif), muwathanah (pendidikan kebangsaan)
2. Meluruskan pandangan konsep Haakimiyyah dengan cara menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan penegasan bahwa putusan hukum yang diambil oleh seseorang selama dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dan tidak bertentangan dengan hukum Allah, adalah hukum Allah, termasuk di dalamnya persoalan bernegara.
3. Mensosialisasikan konsep filantropi Islam yang ideal untuk berkontribusi pada penguatan ekonomi keumatan sesuai prinsip universal (rahmatan lil’alamin) dan berkeadilan dalam bingkai ke-Indonesia-an.

 

 

LEGISLATIF

1. Membentuk Undang-undang perkoperasian yang lebih fleksibel dalam operasi bisnisnya, mengakomodasi ekonomi komunitas dan rumah tangga khususnya di pedesaan.
2. Mendorong lembaga legislatif untuk melakukan pengkajian, evaluasi, dan penggantian terhadap peraturan-peraturan kolonial yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan kondisi masyarakat saat ini.
3. Mendorong para legislator untuk konsisten melakukan harmonisasi, sinkronisasi, pemantauan, serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh naskah akademik dan melibatkan peran serta umat dalam pembentukan Undang-undang.
4. Mendorong legislator agar menolak dengan tegas RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, Revisi UU KUHP dan semua RUU yang tidak berpihak kepada kemasalahatan umat dan bangsa.
5. Memprioritaskan amandemen UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat dan UU No. 48 tahun 2014 tentang Wakaf dengan menjadikan Ziswaf sebagai instrument peningkatan kesejahteraan ekonomi umat Islam.
6. Mengawal pembentukan PP atas UU tentang pesantren yang mengakomodir keragaman bentuk pesantren.
 

PEMERINTAH

Bidang Politik
1. Mendesak untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan warga negara dari penyebaran wabah virus yang membahayakan seperti: Virus Corona.
2. Mengembalikan kewenangan penafsiran Pancasila kepada MPR sebagaimana yang diamanahkan oleh sila ke empat Pancasila. Karena itu, keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diperlukan, dan mendesak Presiden untuk membubarkan BPIP.
Bidang Hukum
1. Melakukan sosialisasi keterkaitan antara Pancasila dan Agama serta pendampingan penguatan nilai-nilai agama dalam Pancasila untuk menghilangkan stigma bahwa peraturan perundang-undangan yang bermuatan ajaran agama tidak Pancasilais
2. Melakukan penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih secara tuntas terhadap kasus-kasus mega korupsi dan penyebaran kebencian.
3. Membuat sistem pola rekruitmen aparatur negara non-diskriminatif dan berbasis digital yang dapat diakses oleh seluruh warga negara sehingga terjadi proses transparansi dengan pelibatan pengawasan seluruh rakyat Indonesia.

 

Bidang Wasathiyah Islam
1. Toleransi beragama dalam konsep wasathiyat al-Islam adalah menghormati umat beragama lain menjalankan ajaran agamanya, tidak mencampuradukkan ajaran suatu agama dengan agama lainnya, dan tanpa melibatkan diri dalam ritual kegiatan agama lain. Adapun dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif sebagaimana dalam Fatwa MUI No. 7/MUNASVII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme.
 

Bidang Filantropi

1. Mengembalikan BAZNAS dan BWI pada fungsi regulator dan pengawasan, melakukan pendataan, kajian maupun penelitian mendalam terkait aktivitas filantropi Islam di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang.
2. Mendorong Pemerintah untuk melibatkan MUI dan ormas-ormas Islam dalam membangun sistem pengawasan lembaga filantropi untuk mencegah terjadinya moral hazard;
3. Mendorong Pemerintah membuat regulasi dan MUI untuk mengeluarkan fatwa yang bisa mendukung praktik filantropi Islam yang berkeadilan sosial.
 

Bidang Ekonomi

1. Mengejawantahkan sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,   yang bertumpu pada mekanisme pergerakan ekonomi yang berkeadilan dan berkeadaban, mengutamakan kolaborasi daripada kompetisi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta memperhatikan kemaslahatan umat.
2. Menjadikan Indonesia sebagai kiblat produk halal dengan melaksanakan UU Jaminan Produk Halal secara utuh dan mendorong UMKM untuk menjadi produsen produk halal.
3. Menggiatkan promosi destinasi pariwisata halal (halal tourism) dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
4. Menguatkan peranan MUI dalam mengambil kebijakan tentang produk halal dengan berdasar pada Fatwa MUI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Membuat pelatihan dan inkubasi bisnis untuk menciptakan pengusaha baru melalui program Pendidikan vokasional.
6. Mendorong terjalinnya kemitraan pengusaha besar, menengah dan kecil.
7. Memberikan kemudahan dalam pembiayaan dan pemanfaatan lahan bagi pelaku UMKM dalam rangka kebangkitan ekonomi umat untuk pemerataan kesejahteraan.
8. Mengembangkan sistem kedaulatan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dengan menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan dan harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi berkelanjutan yang dilindungi dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan redistribusi aset dengan mengembangkan kebijakan pertanahan yang pro umat untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat dan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku.
10. Mencintai produk Indonesia melalui promosi cintai produk Indonesia  atau dalam negeri dengan membangun brand produk dalam negeri yang bermutu tinggi yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, dan mengenakan pajak yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka meminimalisir ketergantungan terhadap produk luar negeri.
11. Mendirikan dan memperbanyak koperasi yang efektif, efisien dan produktif yang berbasis syariah.
12. Mengoptimalkan peranan intervensi terbatas dari negara (state limited intervention) dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan dominasi kekuatan-kekuatan pasar yang tidal beradilan dan berperadaban, membebaskan berbagai  hambatan UMKM memasuki pasar, melalui regulasi yang berimbang, layanan publik yang memadai, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memperkuat kelembagaan pendidikan yang maju dan adil melalui kebijakan :

a.      Mengembangkan manajemen/pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat dan fleksible sesuai dengan tuntutan zaman

b.      Mendorong pemerintah untuk melakukan keadilan dalam pembiayaan Pendidikan

c.       Melakukan rekruitmen tenaga pendidik sesuai standar

d.      Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik

e.      Melakukan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

f.        Mengembangkan model pembelajaran yang berbasis informasi dan teknologi

Bidang Media
1. Mendorong pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang menyebarkan konten negatif dan berita hoax.
Bidang Internasional
1. Melakukan kajian mendalam tentang pemulangan WNI ex-ISIS ke Indonesia dengan memperhatikan pada ketahanan nasional, penguatan Wasathiyat al-Islam, pengaruh yang ditimbulkan dari kedatangan, dan komitmen Indonesia bebas terorisme dan radikalisme beragama.
2. Indonesia harus memiliki integritas kedaulatan penuh dalam seluruh bidang kehidupan bernegara serta bermartabat dengan menghentikan segala macam bentuk intervensi negara lain.
3. Meneguhkan kembali peran Indonesia dalam mendukung pembebasan Masjidil Aqsha dari cengkeraman Zionis Israel, serta mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan terlibat secara aktif melindungi umat Islam yang teraniaya di berbagai negara.
4. Memberikan dukungan kepada umat Islam yang mengalami diskriminasi, kekerasan, dan dicabut hak kewarganegaraannya, dan menyeru Pemerintah agar berkontribusi aktif dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam dimana pun, seperti: Perlakuan Pemerintah India terhadap warga Muslim perihal perubahan undang-undang kewarganegaraan (CAA) yang menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan korban serta konflik berkepanjangan di Yaman, Rohingya, Uighur, Kashmir, Suriah, dan lainnya.
PARTAI POLTIK
Mendorong sistem kaderisasi yang berkelanjutan khususnya di lingkungan partai politik sehingga memiliki kemampuan optimal dalam membangun budaya politik yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan beradab.
MUI
1. Mengamanahkan kepada MUI untuk segera membentuk badan pekerja untuk menindaklanjuti isi Kongres Umat Islam Indonesia VII dan mengevaluasi putusan-putusan kongres sebelumnya.
2. Melakukan penetrasi dakwah dengan memaksimalkan berbagai platform media sosial.
3. Melakukan pendampingan literasi untuk umat dalam menggunakan media sosial, terutama dalam upaya mengisi media sosial dengan konten-konten positif.

 

Hasbunallah wa ni’ma al-wakil, ni’ma al-maula wa ni’mal al-nashir.

 

Pangkalpinang, 5   Rajab   1441   H

               28 Februari 2020 M

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.