Home Berita Daerah UIN Imam Bonjol Gelar Seminar Nasional tentang Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia

UIN Imam Bonjol Gelar Seminar Nasional tentang Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia

127
0
SHARE

Wasathiyyah.com, Padang – Bertempat di auditorium Prof. M. Yunus, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang menggelar seminar nasional bertajuk ‘Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia’ pada Selasa, 26 November 2019.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini Laode Muhammad Nusrim, SH., MH. selaku koordinator bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dr. Muchlis M. Hanafi, MA selaku Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Kemenag RI, dan Dr. Eka Putra Wirman, Lc., MA. sebagai Rektor UIN Imam Bonjol Padang.

Bertindak sebagai pembicara pertama, Rektor Eka Putra Wirman memaparkan bahwa umat Islam Indonesia perlu menjaga komitmen kebangsaan sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dan, gagasan kebangsaan itu terwujud pada Pancasila sebagai ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, gagasan lain mengenai idologi yang berupaya menggantikan posisi Pancasila, itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen kebangsaan.

Fenomena pergeseran paradigma tentang ideologi ini harus diakui memang ada. Maka, rektor Eka Putra Wirman menambahkan bahwa perlu pendekatan persuasif dalam meluruskan kembali kesadaran berbangsa dan beragama.

Ia mengamini pendapat Buya Syafii Maarif bahwa ada 3 faktor yang memicu munculnya gerakan radikal di Indonesia. Pertama, kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang, modernitas bangkit dan ketika umat gagal menghadapi perubahan itu mereka mencari dalil agama untuk mengibur diri dalam sebuah dunia yang dibayankan belum tercemar.

Kedua, rasa kesetiakawanan dengan beberapa negara Islam yang mempunyai konflik seperti palestina, Afganistan, Suriah, Mesir. Dan ketiga, kegagalan negara dalam mewujudkan cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi  masyarakat.

Kesempatan berikutnya diberikan kepada Dr. Muchlis M. Hanafi. Ia menyampaikan bahwa isu radikalisme dan intoleransi mulai mencuat dan semain populer dan menemukan momentumnya itu sejak pemilukada DKI Jakarta 2016/2017. Kita bisa melihat indeks demokrasi Indonesia yang ikut terpengaruh karena memuat unsur toleran dan intoleran.

Dr. Muchlis menambahkan bahwa di periode kedua pemerintahan Jokowi, pemerintah dengan tegas melawan bahkan mengatakan perang terhadap radikalisme. Bukti keseriusan pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap isu radikalisme iu diwujudkan dengan penandatangan SKB 11 Menteri dan kepala lembaga.

Persoalan Radikalisme telah menjadi ancaman global termasuk juga kasus intoleransi. Tahun 2019 ini ada 3 kejadian berturut turut, yaitu penembakan secara massal rumah ibadah di New Zealand, penyerangan 3 gereja di Srilangka, dan kejadian Sinagog di California, ini menjadi bukti bahwa intoleransi itu sudah menjadi persolaan global. Persoalan jilbab di prancis, persoalan menara di Swiss, ini menambah contoh intoleransi yang sekarang menjadi ancaman global.

Dr. Muchlis menjelaskan bahwa radikalisme yang dimaksud oleh pemerintah  adalah  ujaran kebencian, atau kegiatan yang mengarah kepada memprovokasi, membenci, menghina terhadap 4 pilar kebangsaan : Pancasila, UUD 45, Bhineka tunggal ika, dan NKRI.

Adapun faktor pemicu radikalisme diantaranya adalah: fanatisme agama, keterancaman. Terjadi distrubsi dalam keagamaan akibat pengaruh medsos. Literasi keagamaan yang masih sangat rendah sehingga memunculkan ekstrimisme dan fanatisme yang berlebihan. Sedangkan faktor eksternal pemicu radikalisme adalah globalisasi yang memicu munculnya ketidakadilan ekonomi, perasaan tertindas dan terancam pada sebagian orang.

Dr. Muchlis menambahkan bahwa Kementerian Agama menawarkan program moderasi beragama dan sudah dideklarasikan. Bulan Oktober lalu Kemenag RI sudah melaunching buku induk moderasi beragama yang memaparkan 3 landasan utama dalam membangun harmoni dan menciptakan toleransi. Tiga landasan tersebut adalah :

  1. Konsep tanawwu’ (keragaman adalah sunnatullah).
  2. Konsep taaruf (ada kesamaan asal usul manusia yaitu dari nabi Adam).
  3. Penguatan terhadap al-muwathanah (menyatukan beragam suku, agama, dalam satu bangsa sebagai umat).

Kesempatan ketiga diberikan kepada Laode Muhammad Nusrim SH. MH., koordinator bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Ia menyampaikan bahwa dalam isu radikalisme dan intoleransi ini, kejaksaan memiliki posisi yang cukup sentral. Karena sumber informasi dari inteligen dan ditangani kepolisian, kemudian yang meneliti adalah jaksa. Boleh atau tidaknya sebuah kasus masuk ke pengadilan terletak di Kejaksaan, apakah masuk ke pidana umum atau pidana teroris.

ia menambahkan bahwa muara dari sikap radikal dan intoleran adalah terorisme. Dan, berbicara penegakan hukum maka berbicara peraturan. Ada aturan hukum di negara kita. Proses penegakan hukum di kejaksaan berpedoman pada undang undang. Tidak disebut pidana kalau tidak ada undang undang yang mengatur. Seseorang akan dikatakan sebagai teroris kalau wujud perbuatannya sudah terjadi. Terorisme itu adalah cap, cap untuk orang yang memenuhi ketentuan perbuatan yang dasarnya adalah hukum positif.

Ia menambahkan bahwa radikalisme perlu dicegah. Salah satu upaya pencegahan terorisme adalah dengan adanya BNPT (Badan Nasional Pengangulangan Terorisme). Kemudian pencegahan paham radikalisme dengan pertukaran informasi dan data.

Ia juga merekomendasikan upaya pencegahan radikalisme dengan beberapa langkah : 1) Memahami setiap agama adalah mengajarkan kedamaian. 2) Membangun komunitas kecil dan mengkampanyekan indahnya keberagaman. 3) Mengikuti kegiatan dialog dan mempromosikan keberagaman.

Seminar nasional ini diikuti oleh 250 orang peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan dosen. Serta para tamu undangan dari PTKIS di bawah binaan Kopertais wilayah VI Sumatera Barat. (WST/RS/SH)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.