Home Berita Nasional Pemerintah Pilih Jalur Diplomasi Lunak Soal Uighur Ketimbang Bersuara Lantang

Pemerintah Pilih Jalur Diplomasi Lunak Soal Uighur Ketimbang Bersuara Lantang

151
0
SHARE

Wasathiyyah.com, Jakarta — Sejumlah pihak meminta agar Indonesia bersuara lantang dan bersikap tegas atas perlakuan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur. Juru bicara wakil presiden, Masduki Baidlowi mengatakan, pemerintah tidak bersikap lantang atau yang dia sebut sebagai ‘megaphone diplomacy’ dan lebih menempuh pendekatan diplomasi lunak.

“Indonesia mengambil sikap soft diplomacy yang proporsional. Soft diplomacy bukan berarti lemah, kami juga lakukan langkah-langkah,” ujar Masduki, Rabu (18/12/2019).

Masduki yang juga Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah isu organisasinya dirayu Pemerintah China terkait Muslim Uighur.

Baca juga: Soal Uighur, Pemerintah RI Diminta Bersuara Lantang di PBB

Surat kabar Wall Street Journal sebelumnya melaporkan bahwa pemerintah China mendanai sekelompok delegasi asal Indonesia yang terdiri dari organisasi Islam dan wartawan untuk berkunjung ke Xinjiang dalam upaya meraih dukungan internasional dan membentuk opini publik.

Tudingan bahwa dua ormas Islam terbesar Indonesia dibungkam dengan gelontoran dana dari pemerintah China agar tidak menyuarakan penderitaan Muslim Uighur di Xinjiang, China langsung dibantah oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Masduki menyebut bahwa pernyataan itu tidak benar. Dia beralasan kunjungan perwakilan organisasinya bersama Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Februari silam adalah untuk memastikan pemberitaan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM berat dan kamp-kamp konsentrasi yang didedikasikan untuk Muslim Uighur di Xinjiang.

“Setelah sampai sana, ternyata memang ada sebagian pemberitan itu benar, ada yang tidak,” ujar Masduki.

“Memang tidak ada kamp konsentrasi yang dibayangkan ada penyiksaan segala macam, karena yang terjadi itu semacam kelas-kelas pelatihan yang sangat besar. Orang-orang yang terpapar radikalisme memang dilatih vokasi,” kata dia.

“Tetapi yang menjadi problem buat kami, saudara-saudara muslim kami disana tidak mendapat hak-hak sepenuhnya, terutama dalam hal beribadah. Ini yang menjadi soal buat kami,” terang Masduki.

Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, juga membantah dan menyebut tudingan itu dan menyebutnya fitnah.

Sekjen Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengakui kunjungan perwakilan organisasinya bersama NU dan MUI, ke beberapa pusat pelatihan untuk Muslim Uighur di Xinjiang Februari lalu diadakan atas undangan pemerintah China. Dia pula menegaskan, kunjungan itu tidak membuat sikap mereka terhadap pelanggaran HAM, melunak.

“Sikap Muhammadiyah, tidak pernah berubah. Muhammadiyah akan senantiasa menyampaikan sikap dan pandangannya berdasar prinsip-prinsip dakwah amar ma’ruf nahi munkar,” tegasnya.

“Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM itu, Muhammadiyah akan senantiasa tegas dan menentang segala bentuk pelanggaran HAM di mana pun, oleh siapa pun, kepada siapa pun,” ujar Mu’ti dalam keterangan pers, Selasa (17/12/2019).

Dia pun mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

“Pemerinta Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan KEamanan PBB untuk menggalang diplomasi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan ormas Islam dari Indonesia yang terdiri dari 15 orang menemukan adanya pelanggaran HAM berupa dikekangnya kebebasan beragama yang dialami Muslim Uighur, seperti diungkapkan oleh salah satu delegasi yang juga merupakan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi.

“Kunjungan ke beberapa tempat, masjid, ke insitut agama Islam semakin meyakinkan kami bahwa tidak ada kebebasan beragama, freedom of religion itu tidak terbukti,” ujar Muhyiddin.

Hal ini disebabkan dalam konstitusi China disebutkan bahwa agama hanya bisa dipraktikkan di ruang tertutup dan dilarang dipraktikkan di ruang terbuka.

“Kalau menggunakan jilbab dan keluar ruangan, Anda dianggap radikal. Kalau Anda radikal maka Anda berhak dikirim ke re-education center,” katanya.

“Selama di re-education center, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Al Quran, makan seadanya yang disajikan pemerintah dan itu under heavy surveilance,” tutur Muhyiddin.

Gambaran yang disampaikan Muhyiddin konsisten dengan berbagai temuan sejumlah lembaga internasional.

PBB memperkirakan sekitar satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp penjara yang oleh pemerintah China disebut pusat re-edukasi. (WST/YN/bbc.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.