Home Berita Nasional Ulama Madura Surati Presiden Terkait UU Omnibus Law

Ulama Madura Surati Presiden Terkait UU Omnibus Law

158
0
SHARE
Badan Shilaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menolak UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. (gambar:radarmadura)

Wasathiyyah.com, Sampang – Badan Shilaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) mengeluarkan surat pernyataan sikap bernomor 41/BASSRA/A/X/2020. Surat ini ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo yang isinya berupa penolakan terhadap UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Para ulama Madura ini tegas menolak UU baru tersebut karena pertimbangan dari aspek formal/prosedur, aspek substansi/materi, hingga aspek sosial.

Melalui surat ini ulama Madura yang tergabung dalam BASSRA menyoroti bahwa pemerintah baik eksekutif maupun legislatif telah mengabaikan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan UU ini. Padahal sinyal penolakan dari masyarakat sudah muncul sejak awal rencana UU ini.

BASSRA juga menilai pengesahan UU ini terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Terbukti pada saat UU itu disahkan belum ada draft final yang bisa disepakati bersama. Baleg DPR RI mengatakan di banyak media bahwa draft UU tersebut masih dalam proses koreksi/finalisasi.

BASSRA juga menyoroti kerancuan UU ini dari sisi substansi yang mana tidak memiliki relefansi dengan visi misi pendidikan Indonesia. UU ini juga dinilai kurang memiliki keberpihakan terhadap tenaga kerja dalam negeri, seperti aturan PHK yang rigid, penghapusan masa kerja tenaga kontrak (PKWTT) untuk diangkat menjadi karyawan tetap dan perluasan cakupan pekerjaan yang dapat dialihdayakan (outsourching).

UU ini juga dinilai tidak bersahabat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan petani.

BASSRA juga memprihatinkan dampak sosial yang timbul dari pengesahan UU Omnibus Law ini yang ditunjukkan dengan munculnya gelombang demontrasi di berbagai tempat, di daerah maupun di ibu kota. Padahal masyarakat saat ini masih belum keluar dari pandemi Covid 19 yang masih dalam level mengkhawatirkan.

Atas berbagai pertimbangan itu, BASSRA meminta kepada Presiden RI untuk tidak mengundangkan UU Omnibus Law dan menerbitkan Perpu yang mencabut UU tersebut.

Adapun jika hal itu tidak dipenuhi Presiden, maka BASSRA akan mengambil langkah hukum berupa permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). (WST/RS/SAD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.