Home Berita Nasional Peran Penting Desa Meredam Konflik dan Radikalisme Menurut TGB

Peran Penting Desa Meredam Konflik dan Radikalisme Menurut TGB

235
0
SHARE
TGB M. Zainul Majdi menjadi pembicara pada bedah buku "Desa Millenium Ketiga : Prospek & Tantangan Bisnis", di Jakarta Pusat pada Rabu 9 Agustus 2019.

Wasathiyyah.com, Jakarta – Muhammad Zainul Majdi atau dikenal juga sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan beberapa poin pandangannya terkait pemberdayaan desa dan kaitannya dengan solusi konflik, pada acara bedah buku “Desa Millenium Ketiga : Prospek & Tantangan Bisnis” di sebuah rumah makan di bilangan Jakarta Pusat, Rabu 15 Agustus 2019.

TGB menilai bahwa desa mempunyai peran penting dalam meredam potensi konflik horizontal bahkan radikalisme di tengah masyarakat.

Pertama, pemberdayaan desa. “Pemberdayaan desa menjadi penghalau bagi masuknya paham-paham radikalisme di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Menurut TGB, institusi pemahaman kebudayaan maupun keagamaan di desa bisa diampu oleh petani kaya atau petani yang bukan buruh dengan kaum pedagang. Kaum ini menjadi penopang dan penyandang dana bagi kegiatan masjid, sekolah, madrasah, hingga kegiatan keagamaan yang menanamkan nilai-nilai di tengah masyarakat. Oleh karenanya, desa-desa perlu diberdayakan seperti upaya yang selama ini telah dilakukan salah satunya adalah dengan dana desa.

Kedua, tradisi musyawarah. “Manusia nusantara ini selalu berusaha mencari titik temu, dan yang masih mengamalkannya ya masyarakat desa,” pungkasnya.

TGB menilai bahwa tabiat manusia nusantara atau bangsa Indonesia itu tidak pernah menerima pemahaman yang memutlakan dirinya dan menegasikan yang lain.

Ketiga, melestarikan kearifan lokal. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode ini mengungkapkan bahwa konflik horizontal di masyarakat yang seringkali dipicu oleh faktor agama, sumber daya alam dan lemahnya hukum dapat diredam dengan kekuatan dan nilai-nilai kearifan lokal.

Sebagai contoh, di Lombok Utara dikenal istilah awig-awig yang merupakan produk hukum adat yang telah disepakati bersama.

Dalam mengatasi pencurian misalnya, masyarakat di Lombok Utara menghukum pencuri dengan membawanya keliling desa dengan kalung bertuliskan “saya pencuri” sebelum akhirnya dikeluarkan dari kampung.

Menariknya, kata TGB Zainul Majdi, meski secara pengamanan syariah Lombok Utara dikenal tidak terlalu kental, tapi nilai budaya dan kearifan yang tumbuh ternyata paralel dengan penghayatan keagaman.

“Tatanan sosial, keagamaan dan lingkungan bisa selaras karena punya kearifan lokal yang efektif dan itu adanya di Indonesia. Di Lombok Utara mereka punya tata nilai yang tidak hanya diapresiasi secara kolektif tapi efektif difungsikan,” ujar dia.

Oleh karena itu, TGB Zainul Majdi melihat Undang-undang Desa secara positif karena azas rekognisi dan subsidiaritas di dalamnya. Dari sisi basis legal upaya untuk memberdayakan desa sudah bagus dan ditangkap oleh masyarakat desa.

“Artinya ada kesadaran yang tumbuh untuk mengkonsolidasikan dirinya, tumbuh, belajar, agar jadi ruang, geografis, demografis, dan sosiologisnya. Kadang kita bicara tentang mereka dalam paradigma yang keliru, padahal mereka yang punya khazanah untuk kita,” ucap dia. (WST/RS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.