Home Berita Nasional PBNU Sampaikan Pernyataan Sikap Soal India, Mengapa Pemerintah Indonesia Belum?

PBNU Sampaikan Pernyataan Sikap Soal India, Mengapa Pemerintah Indonesia Belum?

88
0
SHARE
PBNU mendesak pemerintah melakukan langkah diplomatis atas sikap diskriminatif atas umat Islam di India. (Foto : nuonline)

Wasathiyyah.com, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan pernyataan sikap resmi atas kekerasan yang terjadi di India pada akhir Februari lalu. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU H Ahmad Helmi Faishal Zaini pada Sabtu (7/3).

Melalui pernyataan sikap ini PBNU mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut andil dengan mengambil langkah diplomatis dalam membangun perdamaian di India, mengingat Indonesia dan India merupakan dua negara yang bersahabat sejak lama.

PBNU juga mendesak PBB untuk melakukan investigasi dan menindak setiap pelanggaran HAM di India. Hal ini demi menghadirkan suasana yang damai dan kondusif di India serta mengantisipasi agar konflik tidak meluas.

Melalui pernyataan sikapnya, PBNU menegaskan, “Upaya ini penting dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab internasional yakni turut berperan dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.”

PBNU mengecam segala bentuk kekerasan termasuk di dalamnya perbuatan kekerasan terhadap pihak-pihak yang dipadang berbeda. PBNU menekankan bahwa kekerasan bukanlah ciri Islam yang rahmatan lil’alamin. 

Perdamaian, kebebasan, dan juga toleransi, bagi NU, adalah prinsip utama dalam menjalankan kehidupan di samping prinsip maqasid syariah (tujuan utama agama) yang terdiri dari hifdhud din wal aql (menjaga agama dan akal), hifdhul nafs (menjaga jiwa), hifdhun nasl (menjaga keluarga), dan hifdhul mal (menjaga harta), dan hifdhul irdh (menjaga martabat). “Kelima prinsip tersebut merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan di manapun bumi dipijak,” tulisnya.

Mengapa Indonesia Belum Bersikap?

Indonesia merupakan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, sekaligus negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, mengapa pemerintah Indonesia belum bersikap atas peristiwa yang terjadi di India?

Pengamat India Yumni Al-Hilal melihat adanya kehati-hatian dari pemerintah Indonesia mengingat hal tersebut merupakan persoalan dalam negeri.

“Indonesia yang kita lihat belum menyatakan sikap resminya terkait isu ini. Tentu karena pemerintah berhati-hati dalam menyikapi isu ini, masih dalam posisi wait and see karena memandang masalah ini adalah masalah dalam negeri mereka,” katanya kepada NU Online pada Rabu (4/3).

Faktor kedua adalah persahabatan yang terjalin sejak lama di antara Indonesia dan India membuat pemerintah Indonesia menahan diri untuk menyatakan sikapnya.

“Dan Indonesia dan India adalah dua negara sahabat yang sudah sekian lama terjalin erat sejak lama. Sejak massa Soekarno Presiden RI pertama,” ujar akademisi yang menamatkan studi sarjana dan masternya di India itu.

Menurutnya, kerusuhan itu adalah dampak dari kebijakan politik yang arahnya mau menghindukan India dengan demokrasinya, tirani mayoritas terhadap minoritas. Mestinya dampak sudah bisa diantisipasi dengan perlindungan dan kehadiran negara di wilayah tempat kerusuhan. Namun, aparat keamanan juga kerap bersikap sektarian.

“Jadi, harus diakui ada diskriminasi dalam law justice yang dilakukan oleh oknum aparat,” katanya.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Perdana Menteri Narendra Modi telah memutuskan memberi garansi terhadap minoritas non-Muslim di wilayah Asia Selatan. Hal ini mengundang demonstrasi ratusan orang yang diinisiasi oleh pelajar dan kelompok muslim sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut. (WST/RS/nuonline)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.