Home Berita Internasional Kekerasan Pada Muslim di India Belum Reda, Dewan HAM PBB Turun Tangan

Kekerasan Pada Muslim di India Belum Reda, Dewan HAM PBB Turun Tangan

189
0
SHARE
Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Michelle Bachelet.

Wasathiyyah.com, New Delhi – Ketegangan di India pasca bentrokan Selasa (25/02) belum sepenuhnya reda. Polisi dan paramiliter masih terus berpatroli di titik-titik bentrokan. Puing-puing bangunan dan kendaraan hangus masih terlihat di beberapa sisi kota New Delhi.

Juru bicara kepolisian Delhi Anil Mittal melaporkan angka kematian akibat bentrokan kemarin mencapai 33 orang dan 200 orang terluka. Korban tewas rata-rata mengalami luka tembak, sebagaimana diinformasikan Sunil Kumar, Direktur Rumah Sakit Guru Teg Bahadur (GTB).

Kekerasan ini bermula dari gerakan demontrasi pada Senin (24/02) lalu yang memprotes Undang-Undang Kewarganegaraan baru yang dinilai diskriminatif terhadap kaum muslim. Secara tiba-tiba demontrasi berubah menjadi bentrokan setelah kelompok ekstrim Hindu menyerang pendemo.

PBB turun tangan atas kekerasan yang berlangsung di India. Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Michelle Bachelet mengatakan bahwa undang-undang kewarganegaraan baru yang direstui parlemen India itu sangat memprihatinkan.

Bachelet juga menyoroti absennya polisi ketika pendemo muslim mendapatkan kekerasan dari kelompok lain. “Saya menghimbau semua pemimpin politik untuk mencegah kekerasan,” kata Bachelet dalam pidatonya di Dewan HAM PBB di Jenewa.

Undang-undang kewarganegaraan baru di India mendapat banyak kritikan dan dianggap merusak konstitusi sekuler India. Namun partai nasionalis Hindu yang berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP), yaitu partainya Perdana Menteri Narendra Modi menyangkal adanya diskriminasi terhadap Muslim India.

Atas kekerasan yang terjadi kemarin, pemimpin partai kongres oposisi Manish Tiwari menyerukan agar para pengacara dan hakim di India harus bergerak melawan ketidakadilan pemerintah.

Sementara menteri Informasi dan Penyiaran Prakash Javadekar mengatakan bahwa gerakan protes atas undang-undang kewarganegaraan baru yang terjadi beberapa bulan terakhir ini telah ditumpangi oleh opsisi.

Dewan HAM PBB terus menyoroti perkembangan yang terjadi. Bachelet menilai bahwa pemerintah berkuasa di bawah Narendra Modi telah menarik otonomi wilayah Jammu dan Kashmir pada Agustus lalu dengan tujuan memperketat cengkraman kekuasaan New Delhi di kedua wilayah bergejolak itu.

Selama berbulan-bulan pemerintah memberlakukan pembatasan ketat di Kashmir termasuk memutus saluran telepon dan Internet, sambil menahan ratusan orang, termasuk para pemimpin politik arus utama dalam tahanan karena khawatir mereka dapat memobilisasi gerakan massa.

Bachelet mengatakan pemerintah India terus memaksakan pembatasan berlebihan pada penggunaan media sosial di wilayah tersebut, meski beberapa pemimpin politik telah dibebaskan dan kehidupan warga sudah mulai stabil kembali. (WST/RS/arabnews)

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.