Home Berita Internasional Maafkan dan Lupakan, Jalan Damai Afghanistan

Maafkan dan Lupakan, Jalan Damai Afghanistan

155
0
SHARE
Keluarga para korban berkumpul di pemakaman anggota keluarga mereka yang menjadi korban dalam konflik, di pinggiran Kabul, pada Senin (14/9). (Gambar : Arabnews)

Wasathiyyah.com, Dhaka – Dengan terbata-bata menahan sedih, pandangan mata Baz Mohammed Timoory menerawang mengenang malam ketika 13 anggota keluarganya, termasuk ibunya, tewas dalam serangan udara di pinggiran provinsi Kunduz, sebuah daerah agraris subur di utara Kabul, Afghanistan.

Satu setengah tahun sudah berlalu sejak serangan itu, tetapi pekerja 30 tahun itu masih belum tahu apakah serangan tersebut dilakukan oleh pemerintah Afghanistan atau pasukan pimpinan AS yang ditempatkan di negara itu.

“Tidak mudah melihat kematian saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan keponakan anda,” ungkap Timoory kepada¬†Arab News.

Tetapi, dengan kesungguhan pemerintah dan negosiator Thaliban yang mengadakan perundingan damai di Doha, Qatar, untuk mengakhiri konflik puluhan tahun di negara itu, Timoory menyatakan siap untuk memaafkan dan melupakan masa lalu.

“Saya tidak ingin membalas dendam. Saya ingin kedua pihak menemukan jalan keluar untuk membawa Afghanistan kepada perdamaian,” kata Timoory.

Timoory bukanlah satu-satunya yang memiliki perasaaan yang sama. Menurut laporan PBB pada Februari lalu, 100.000 warga Afghanistan tewas dalam konflik sejak 2009.

PBB mengatakan jumlah itu bisa jauh lebih besar jika ditambahkan dengan angka kematian akibat konflik sebelumnya.

“Kami ingin mengakhiri perang di negara ini agar warga kami bisa hidup aman, harmonis, tidak ada lagi ada anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu akibat perang,” kata Bashir Ahmad, anak tertua dari petugas polisi Nasir Ahmad yang tewas dalam serangan Taliban beberapa minggu yang lalu.

Keluarga Ahmad adalah salah satu korban perang yang menyatakan siap memaafkan dan melupakan tragedi masa lalu asalkan semua pihak konsisten membangun perdamaian.

Keluarga ini menitipkan pesan kepada kedua belah pihak yang sedang berunding di Doha, Qatar, agar merumuskan jalan perdamaian yang solid, sehingga perdamaian yang dibangun di masa depan tidak berdiri di atas landasan yang rapuh yang bisa memicu konflik lagi di masa depan.

Perundingan di Doha, Qatar, diperkirakan akan memakan waktu cukup lama dan rumit karena kedua pihak berupaya mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lama. Ada 42 orang negosiator dari kedua belah pihak, termasuk 5 orang perempuan dari pihak pemerintah. Sayangnya tidak ada yang mewakili keluarga para korban.

Seremonial pembukaan perundingan damai intra-Afghanistan di Doha, Qatar, 12 September 2020. (Aljazeera)

Saat ditanya mengenai keterwakilan keluarga korban dalam perundingan, Fawzia Koofi, salah satu negosiator kubu pemerintah mengatakan, “Ada kemungkinan tim negosiasi ini akan tetap sama personelnya hingga selesai perundingan atau akan ada perubahan. Seiring waktu dan situasi bisa jadi ada penambahan.”

Perundingan damai yang telah lama ditunggu ini didasarkan pada kesepakatan yang ditandatangani AS dan Thaliban pada Februari tahun ini di Qatar, tempat di mana Thaliban memiliki kantor politik sejak 2013.

Perundingan damai intra-Afghanistan ini sempat mengalami beberapa kali penundaan. Awalnya akan diselenggarakan pada Maret, namun tertunda karena ada penundaan pembebasan sekitar 5.000 tahanan sebagai pertukaran untuk sandera pemerintah yang ditahan pihak Thaliban.

Presiden Afghanistan dinilai lamban membebaskan 320 tahanan Thaliban yang tersisa yang dituduh melakukan kejahatan serius oleh beberapa negara seperti Prancis dan Australia.

Sementara operasi yang dipimpin AS terhadap Thaliban dituduh telah menyebabkan jatuhnya korban sipil.

Para aktivis HAM menyerukan agar perundingan damai di Qatar mau mendengar suara-suara warga sipil yang menjadi korban perang.

Lal Gul Lal, kepala organisasi HAM Afghanistan mengatakan, “600.000 warga sipil tewas dalam konflik selama 19 tahun terakhir.”

“Kegagalan menghadirkan rasa keadilan atas kejahatan kemanusiaan di masa lalu, itulah yang menjadi alasan utama berlanjutnya konflik dan gagalnya upaya perdamaian saat itu,” kata Gul Lal mengacu pada penarikan tentara Uni Soviet dari Afghanistan pada 1980 dan kegagalan upaya perundingan damai kala itu.

“Jika kita ingin perdamaian, maka tidak bisa menafikan keadilan. Keduanya saling berkaitan. Aspirasi keluarga para korban harus didengar,” kata Gul Lal kepada¬†Arab News.

“Dalam kesepakatan Bonn tahun 2001, yang ditandatangani setelah kekuasaan Thaliban digulingkan, ada dorongan untuk keadilan transisi. Tapi karena ada tekanan dan kepentingan asing dan domestik, kesepakatan itu tidak pernah diterapan,” katanya.

Sharzad Akbar, ketua Komisi HAM Independen yang ditunjuk pemerintah mengatakan bahwa keluarga para korban harus diberikan fasilitas untuk menyampaikan aspirasinya.

“Penderitaan mereka harus diakui dan kebutuhan kemanusiaan mereka harus mendapatkan ruang dalam perundingan,” kata Akbar.

“Kami mengakui semua korban sipil yang jatuh dalam konflik baik akibat serangan udara, serangan bom bunuh diri, bom mobil dan lain sebagainya. Pengakuan ini bukan hanya menjadi persyaratan hukum internasional, tapi memang sudah menjadi tanggung jawab tim negosiator dan dipandang sebagai hak dalam sudut pandang Islam,” pungkas Akbar. (WST/RS/arabnews)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.