Home Berita Internasional Badan HAM PBB akan Intervensi India, Pemerintah Modi Menolak

Badan HAM PBB akan Intervensi India, Pemerintah Modi Menolak

102
0
SHARE

Menanggapi upaya Badan HAM PBB yang hendak intervensi, pemerintah India di bawah Narendra Modi menyatakan bahwa CAA adalah masalah internal

Wasathiyyah.com, New Delhi – Badan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengajukan permohonan intervensi ke Mahkamah Agung India terhadap undang-undang kewarganegaraan baru (Citizenship Amandement Act/CAA) negara tersebut.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, meminta pengadilan tinggi India untuk menjadikan badan internasional itu sebagai pihak yang menentang CAA yang kontroversial, yang sedang digelar di Mahkamah Agung.

Bachelet mempertanyakan pembedaan atau pengecualian orang di depan hukum berdasarkan agama sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

CAA, yang disahkan pada Desember tahun lalu, berupaya untuk memberikan kewarganegaraan jalur cepat kepada migran non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan yang tiba di India pada atau sebelum 31 Desember 2014.

Undang-undang ini sontak memicu protes dan kekhawatiran berskala nasional khususnya di kalangan komunitas muslim India. Mereka mengkhawatirkan lambat laun muslim India tidak punya lagi kewarganegaraan.

Seruan agar dunia internasional turun tangan mengintervensi masalah ini semakin kencang terdengar setelah pecahnya kerusuhan komunal pada Selasa pekan lalu (25/02) yang merenggut 46 orang tewas, kebanyakannya muslim dan ratusan lainnya terluka di timur laut New Delhi.

Menanggapi upaya Badan HAM PBB yang hendak intervensi, pemerintah India di bawah Narendra Modi menyatakan bahwa CAA adalah masalah internal dan menyangkut kedaulatan parlemen India dalam membuat undang-undang.

Kementerian Luar Negeri India menyatakan, “Kami sangat percaya tidak ada pihak asing yang memiliki hak ikut campur pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan India.”

Kemenlu India juga mengatakan bahwa CAA sudah sah secara konstitusional dan konsisten dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Wajid Ali Alvi, salah satu korban yang kehilangan rumahnya karena kerusuhan pekan lalu memuji upaya Badan HAM PBB untuk turun tangan pada masalah ini.

“Pemerintah sedang mendiskriminasi warga muslim. Kami tidak pernah merasa takut terhadap pemerintah penguasa seperti yang kami rasakan sekarang. Komunitas dunia perlu menekan Delhi agar warga muslim di India aman,” ujar Wajid kepada Arab News.

Hilal Ahmad, seorang peneliti di Pusat Studi Masyarakat Berkembang, mengatakan bahwa secara moral intervensi PBB bisa dibenarkan. Tapi, dia ragu jika hal itu akan berdampak pada pemerintah India.

“CAA telah mereduksi citra India sebagai negara sekuler. Dewan HAM PBB jelas memiliki kapasitas untuk memperhatikan apa yang menjadi keprihatinan publik khususnya terkait kehidupan umat minoritas agama di India,” jelas Ahmad.

Dia menambahkan, “Tapi sangat sulit bagi pemerintahan Modi untuk peduli dengan pendapat dunia.”

Bharat Karnard, pakar urusan strategis yang bermaskas di New Delhi, menyatakan bahwa perkembangan yang sedang terjadi di India saat ini sebagai bencana sosial bagi perdana menteri, karena slogan “Bersama semua dan Membangun untuk Semua” yang kerap dia kampanyekan, kini telah tersesat. (WST/RS/arabnews)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.