Home Berita Internasional Pasca Rangkaian Teror, Muslim di Prancis Merasa Tertekan

Pasca Rangkaian Teror, Muslim di Prancis Merasa Tertekan

142
0
SHARE
Siswi muslimah tengah mengikuti kelas di Institut Ilmu Sosial Eropa di Paris. (Gambar : alaraby)

Wasathiyyah.com, Paris – Setelah beberapa serangan teror dalam lima minggu terakhir, umat muslim di Prancis merasa semakin tertekan. Sorotan kecurigaan semakin mengarah kepada mereka terutama pasca pemenggalan guru Samuel Paty dan serangan di gereja Notre Dame, Nice.

“Ini sangat mengkhawatirkan bagi umat Islam,” kata sosiolog yang mengkhususkan kajian dalam dunia Islam, Hicham Benaissa.

“Mereka berbicara tentang bagaimana cara meninggalkan Prancis. Situasi mereka tegang dan ada suasana ketakutan,” ungkapnya.

Islam adalah agama terbesar kedua di Prancis yang memiliki populasi muslim terbesar di Eropa Barat. Tapi, diperkirakan 5 juta muslim di negara Eiffel itu telah menghadapi proses yang rumit untuk menemukan penerimaan penuh di negara itu. Diskriminasi terus-menerus membayangi kehidupan mereka.

Presiden Prancis Emanuel Marcon bergeming atas gelombang protes yang datang pasca pembelaannya atas penerbitan kartun Nabi Muhammad Saw. oleh media Charlie Hebdo. Marcon melegitimasi itu sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi.

Di waktu yang hampir bersamaan Marcon pun mengkampanyekan apa yang ia sebut sebagai pembersihan muslim Prancis dari ekstrimisme, sebagai bagian dari yang ia labeli dengan ‘separatisme’.

Semua istilah tersebut membuat warga muslim di Prancis menundukkan kepala, karena istilah-istilah tersebut yang disusul dengan beberapa kejadian semakin membuat mereka merasa dianggap bertanggungjawab.

Nilai sekularisme yang dijunjung tinggi di Prancis dan menjamin kebebasan beragama, dalam beberapa tahun terakhir telah digunakan negara untuk mengatur warga muslim lebih ketat. Undang-undang yang sedang digodok presiden Marcon nampaknya lebih condong menguta-atik undang-undang sekularisme 1905 yang lahir dari konflik dengan pendeta Katholik Roma.

Presiden Marcon telah mengundang gelombang amarah untuk datang kepada diri dan negaranya. Dia dituduh menabuh genderang anti-Muslim terutama saat ia memuji Samuel Paty, guru yang menjadi korban pemenggalan di dekat Paris. Marcon menyanjung sebagai martir dari kebebasan berekspresi dan menyatakan bahwa Prancis menjamin kebebasan orang untuk membuat karikatur nabi Muhammad.

Beberapa hari kemudian, dua wanita muslim Prancis-Aljazair ditikam di dekat menara Eiffel di Paris.

Tak lama berselang, seorang pemuda asal Tunisia membunuh tiga orang di gereja Notre Dame, Nice. Salah seorangnya bahkan mengalami pemenggalan seperti yang dialami Paty.

Rangkaian tragedi ini dimulai sejak 25 september ketika seorang pemuda pengungsi asal Pakistan melukai dua orang di luar gedung bekar kantor berita Charlie Hebdo.

Pada Januari 2015 penyerang membantai 12 orang di kantor majalah satir itu setelah mereka menerbitkan kartun nabi Muhammad.

Imam masjid Ar Rahman Nice, Otman Oissaoui mengungkapkan bahwa warga muslim turut berduka atas rangkaian tragedi itu. “Tetapi, kami terlanjur terstigma dan orang-orang bergerak begitu cepat untuk mengambil kesimpulan,” ungkapnya.

Kebanyakan warga muslim di Prancis berasal dari koloni Prancis di Afrika Utara.

“Muslim tidak bersalah dan tidak bertanggungjawab atas rangkaian serangan itu,” tegas Abdallah Zekri, pejabat French Council for The Muslim Faith. 

Rencana kebijakan presiden Marcon untuk memperketat kehidupan warga muslim dengan dalih mengantisipasi ekstrimisme dan separatisme, seperti pengetatan imam masjid, pengetatan lembaga pendidikan Islam non-formal, telah memicu bibit perpecahan.

Bahkan ketegangan juga sudah terjadi di masa lalu ketika pemerintah Prancis memberlakukan larangan pemakaian jilbab di ruang kelas dan melarang cadar.

“Sekularisme menjadi dalih di balik semua kebijakan itu, ia menjadi jalan rahasia untuk menekan Islam,” kata Benaissa.

Rim Sarah Alouane, kandidat doktor di di Universitas Toulouse Capitole mengatakan, “Sekularisme telah dipersenjatai dan disalahgunakan sejak 1990-an sebagai alat politik untuk membatasi visibilitas simbol-simbol agama, khususnya Islam.”

“Seharusnya negara menghormati dan merangkul sepenuhnya keragaman umat beragama dan tidak menjadikan mereka sebagai ancaman,” kata Alouane. (WST/RS/alaraby)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.