Home Berita Daerah Kemenag Mediasi Pihak Gereja St. Joseph dan Pemkab Karimun Pasca Demo Warga

Kemenag Mediasi Pihak Gereja St. Joseph dan Pemkab Karimun Pasca Demo Warga

280
0
SHARE
Usai pertemuan, perwakilan gereja St. Josep, Pemkab Karimun dan Kanwil Kemenag Kepri berfoto bersama Menag Fachrul Razi.

Wasathiyyah.com, Jakarta – Bertempat di gedung Kementerian Agama RI, jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kemenag memadiasi pertemuan antara keuskupan Pangkalpinang mewakili pihak gereja St. Joseph dengan Pemkab Karimun dan Kanwil Kemenag Kepulauan Riau.

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (11/02) ini dimaksudkan untuk segera menemukan solusi atas polemik yang sempat terjadi di Karimun pada Kamis (06/02) dimana sejumlah massa berdemo di depan gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjungbalai Karimun karena dianggap melanggar penjanjian bahwa gereja tersebut tidak boleh mengadakan kegiatan sebelum keluarnya putusan PTUN.

Pertemuan itu dihadiri oleh staf khusus Menag RI, Ubaidillah Amin. Adapun Menag Fachrul Razi menyusul beberapa saat kemudian.

Menurut Ubaidillah dalam pertemuan itu disepakati bahwa setiap pihak akan sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan dimana pihak gereja St. Joseph tengah melayangkan gugatan terkait IMB kepada PTUN.

“Selama proses hukum berlangsung, kedua belah pihak mengupayakan dialog dan silaturahmi. Pihak gereja tidak melakukan aktivitas pembangunan dan semua pihak tidak melakukan aktivitas demo,” kata Ubaidillah.

Semua pihak juga sepakat akan melakukan dialog dan silaturahim dengan masyarakat Karimun demi sama-sama menjaga suasana agar tetap kondusif.

Isi kesepakatan dari pertemuan keuskupan Pangkalpinang, Pemkab Karimun dan Kanwil Kemenag Kepri yang dimediasi oleh Kemenag RI. (Foto : Kemenag RI)

Sebelumnya diberitakan bahwa sempat viral di media sosial sejumlah massa yang berdemo di depan gereja St. Joseph Karimun.

Demo ini dipicu oleh adanya aktifitas renovasi di dalam gereja St. Joseph. Padahal, menurut massa pendemo, berdasar perjanjian tidak boleh ada kegiatan apapun di gereja tersebut sebelum keluarnya putusan inkrah dari PTUN.

Sementara Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Romo Agustinus Dwi Pramodo mengatakan bahwa PTUN tidak ada hubungan dengan IMB sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan.

Polemik pembangunan gereja ini sudah muncul sejak tahun 2013. Aksi massa juga sempat terjadi saat peletakan batu pertama renovasi gereja tersebut pada 25 Oktober 2019.

“Semua pihak harus menghormati keputusan PTUN,” tutup stafsus Menag RI, Ubaidillah Amin. (WST/RS)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + thirteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.