Biaya Umroh Saat Pandemi Naik Jadi Rp 26 Juta

Wasathiyyah.com, Jakarta — Kementerian Agama (Kemenag) RI secara resmi menaikkan tarif standar atau tarif referensi umrah dari Rp 20 juta menjadi Rp 26 juta bagi para umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah umrah di masa pandemi virus Corona (Covid-19).

Tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan disahkan oleh Menteri Agama periode 2019-2020 Fachrul Razi.

“Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi (BPPIU Referensi) masa pandemi sebesar Rp26 juta,” bunyi Keputusan Menteri Agama tersebut dikutip Senin (18/1/2021).

Penetapan tarif standar umrah di tengah pandemi meliputi tiga komponen pembiayaan yakni, biaya pelayanan jamaah umrah di Indonesia, biaya pelayanan jamaah umrah dalam perjalanan, dan biaya pelayanan jamaah umrah di Arab Saudi.

Tiga komponen itu turut memperhitungkan biaya penerbangan pulang pergi bagi jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya.

Angka tersebut menjadi pedoman wajib bagi Kemenag dan pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kemenag akan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU.
Pengawasan dilakukan agar layanan yang diberikan kepada jemaah umrah sesuai standar pelayanan minimal dan protokol kesehatan Covid-19.

Sementara PPIU wajib merujuk edaran tersebut dalam menetapkan BPPIU sesuai standar pelayanan minimal dan protokol Kesehatan Covid-19.

Aturan tersebut juga mengingatkan pihak PPIU yang menetapkan biaya umrah di bawah Rp 26 juta. Kemenag tidak langsung menetapkan sanksi pada PPIU tersebut.

“Dalam hal PPIU menetapkan BPPIU di bawah besaran BPPIU referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh,” bunyi keputusan tersebut.

Sebelum masa pandemi, Kemenag telah menetapkan biaya referensi penyelenggaraan umrah sebesar Rp20 juta. Angka itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Sejumlah kebijakan diterapkan di antaranya 75 persen bekerja dari rumah atau Work From Home hingga pembatasan jam operasional tempat-tempat umum. (WST/YN/cnnindonesia.com)

Diminta Macron, Dewan Muslim Serahkan Piagam Landasan Islam di Prancis

Wasathiyyah.com, Paris — Dewan Muslim Prancis hampir mencapai kesepakatan pada landasan Islam yang diterakan di Prancis sesuai keinginan Presiden Macron

Para pemimpin Muslim di Prancis telah mengusulkan piagam baru yang diminta oleh Presiden Emmanuel Macron dalam upayanya untuk memberantas sektarianisme dan ekstremisme, dengan kesepakatan dari federasi Muslim negara itu, Minggu (17/1/2021).

Macron mendesak Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM) untuk merancang piagam itu pada November, setelah pembunuhan ekstremis terhadap seorang guru sekolah yang mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada para siswa.

Dorongan itu adalah bagian dari harapan Macron untuk membebaskan Islam dari pengaruh radikal yang melanggar sekularisme ketat Prancis dan yang disalahkan atas gelombang pembunuhan ekstremis dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintahnya telah memulai tindakan keras terhadap masjid dan asosiasi ekstremis, dan berencana untuk memecat sekitar 300 imam di Prancis yang dikirim untuk mengajar dari Turki, Maroko, dan Aljazair.

Tetapi beberapa federasi anggota CFCM mengkritik gagasan piagam yang menyatakan Islam sesuai dengan hukum dan nilai Prancis langkah pertama menuju pembentukan dewan sertifikasi nasional untuk para imam (CNI).

Pada Sabtu (16/1/2021) presiden CFCM Mohammed Moussaoui dan dua wakil presidennya mencapai kesepakatan dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, yang diserahkan ke federasi dewan untuk ditandatangani.

 “Ada kesadaran bahwa ketidaksepakatan ini menghalangi komunitas Muslim untuk menegaskan dirinya sendiri. Kesadaran ini memungkinkan kami untuk mengatasi perbedaan kami,” kata Moussaoui kepada AFP dilansir di alarabiya.net

Piagam tersebut menolak menginstrumentasi Islam untuk tujuan politik dan menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sementara mencela praktik seperti sunat perempuan, kawin paksa atau sertifikat keperawanan untuk pengantin perempuan.

Ia juga secara eksplisit menolak rasisme dan anti-Semitisme, dan memperingatkan bahwa masjid tidak diciptakan untuk menyebarkan pidato nasionalis yang membela rezim asing.

Pemerintah Macron juga mendorong melalui undang-undang untuk memerangi radikalisme Islam yang merusak, yang akan memperketat aturan tentang berbagai masalah mulai dari pendidikan berbasis agama hingga poligami.

Tindakan tersebut, bersama dengan pembelaan presiden terhadap kartun Nabi Muhammad yang kontroversial yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo, telah memicu kemarahan di antara banyak orang di dunia muslim yang percaya Macron secara tidak adil menargetkan seluruh agama. Macron telah menolak klaim tersebut, dengan mengatakan undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi sekitar empat hingga lima juta muslim di negara itu, jumlah terbesar di Eropa. (WST/YN/republika.co.id)

Wacana Pemangkasan Subsidi Haji, Ini Saran Sapuhi

Wasathiyyah.com, Jakarta — Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, angkat bicara terkait wacana pemangkasan subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk haji reguler. Ia menyarankan, semua pihak terkait bermuyawarah.

“Sepertinya perlu dibicarakan antara Kemenag, DPR dan BPKH apa maksud tujuan Wapres agar haji reguler tidak perlu disubsidi,” kata Syam di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Syam mengatakan, perlunya pihak terkait seperti Kemenag, DPR, dan BPKH bermusyawarah agar keputusan meniadakan subsidi untuk jamaah haji reguler diputuskan bersama. Karema selama ini jamaah yang berangkat tahun berjalan ongkos hajinya disubsidi.

“Harus dimusyawarahkan agar tidak sepihak keputusannya,” ujarnya.

Syam menambahkan selama ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji umrah diputuskan antara pemerintah dan DPR, tidak diputuskan berdasarkan individu. Karena masalah haji ini menyangkut dengan kepentingan banyak pihak.

“Karena itu haji diputuskan bersama DPR dan BPKH,” katanya.

Sampai saat ini baru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mendukung rencana pemangkasan subsidi haji secara bertahap. Hal ini menyusul pernyataan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang menyebut besaran subsidi haji terlalu tinggi.

“Proses edukasi, berangkat haji itu berprinsip pada kemampuan pembiayaan. Istitha’ah-nya itu termasuk kemampuan keuangan yang memadai,” kata Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, dalam kegiatan media briefing yang dilakukan daring, Rabu (13/1/2021).

Diketahui sebelumnya, dalam pertemuan antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, ia menitipkan pesan agar dana haji dikelola dengan baik dan jangan sampai terjebak dalam skema ponzi.

Anggito mengapresiasi pemikiran Wapres Ma’ruf Amin dan respons yang diberikan Menteri Agama. Menurut Anggito, sudah saatnya, memulai kebijakan mengurangi subsidi haji secara gradual, dengan begitu, alokasi nilai manfaat bisa diberikan secara adil.

“Baik bagi yang berangkat atau yang masih menunggu dalam virtual account. Mudah-mudahan edukasi ini terus dilakukan,” lanjutnya.

Sebagai langkah lanjutan dari pengurangan secara bertahap subsidi haji, Anggito menyebut pemerintah berencana mengajak anggota DPR untuk bersama-sama mendesain kebijakan jangka panjang.

“Dengan cara ini, keuangan haji bisa berjangka panjang atau sustainable,” katanya.

Untuk 2020, dia melaporkan dana kelolaan haji yang dilakukan BPKH mengalami peningkatan. Pada 2020, terjadi peningkatan di angka 15 persen dari tahun sebelumnya.

“Dana kelolaan haji tahun 2020 meningkat 15 persen dibanding 2019. Peningkatan  ini dicapai di tengah situasi pandemi dan kontraksi ekonomi global,” kata dia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 memang mengalami kontraksi. Namun, BPKH melihat pengelolaan dana yang dilakukan masih mengalami pertumbuhan. Bahkan, jika pelaksanaan haji 2020 lalu tetap berjalan, Anggito menyebut masih ada pertumbuhan sebesar 10 persen. (WST/YN/ihram.co.id)

Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Halal

Wasathiyyah.com, Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin virus corona buatan perusahaan asal China, Sinovac halal digunakan. Keputusan ini diambil usai Komisi Fatwa MUI menggelar sidang pleno untuk membahas aspek kehalalan vaksin Covid-19 pada Jumat siang (8/1/2021).

Ketua Harian Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam mengatakan sidang digelar selama hampir dua jam diikuti pimpinan dan anggota komisi fatwa serta tim auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

“Setelah dilakukan diskusi panjang, rapat komisi fatwa sepakat bahwa Vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang diajukan proses sertifikasi oleh Bio Farma hukumnya suci dan halal” kata Asrorun usai sidang pleno, Jumat (8/1/2021)

Namun Asrorun menambahkan, kebolehan penggunaan terkait aspek keamanan vaksin harus menunggu keputusan BPOM.

“Dengan demikian Fatwa MUI terkait dengan produk vaksin Covid-19 dari Sinovac akan menunggu hasil final dari Badan POM dari aspek Thoyib. Jadi Fatwa utuh akan disampaikan setelah aspek keamanan untuk digunakan.

Vaksin Sinovac, untuk sementara ini, menjadi satu-satunya yang tersedia dari total tujuh vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia. Hingga pengujung Desember 2020, total ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang telah didatangkan dari Beijing dan telah didistribusikan ke sejumlah provinsi di Indonesia.

Pemerintah menjadwalkan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan pada Rabu (13/1) mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Selain Jokowi, vaksin juga bakal disuntikkan ke para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pada hari berikutnya, proses vaksinasi akan dilanjutkan secara serentak bagi tenaga kesehatan.

Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan vaksinasi baru akan berlangsung jika Sinovac mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM dan kajian halal MUI.

Namun begitu, pada akhir Desember 2020 lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj sempat mengungkapkan bahwa vaksin Covid-19 tetap boleh digunakan sekalipun nantinya ditemukan unsur tak halal. Sebab, dia menjelaskan, saat ini tergolong dalam kondisi darurat.

“Tapi yang dharar itu apa saja boleh. Karena darurat. Apa aja boleh. Misalkan, misalkan nanti mentoknya [vaksin] ada unsur yang tak halal, boleh, boleh,” kata Said saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (29/12). (WST/YN/cnnindonesia.com)

Komisi Fatwa MUI Gelar Sidang Bahas Kehalalan Vaksin Sinovac

Wasathiyyah.com, Jakarta — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar sidang pleno untuk membahas kehalalan vaksin Covid-19 dari perusahaan asal China, Sinovac, hari ini, Jumat (8/1/2021).

“Insyaallah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syari tentang vaksin covid yang diproduksi oleh Sinovac, China, akan dilaksanakan pada Jumat 8/1/2021,” kata Ketua MUI, Asrorun dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (7/1/2021).

Sidang pleno Komisi Fatwa MUI ini akan digelar pukul 14.00 WIB secara langsung di kantor MUI.

“Terjadwal Jumat jam 14, offline dengan protokol kesehatan ketat,” ucapnya.

MUI sebelumnya telah merampungkan pelaksanaan audit lapangan pada Selasa (5/1/2021) lalu. Proses ini dilanjutkan dengan diskusi dan pendalaman oleh tim.

Diketahui, vaksin Covid-19 buatan perusahaan Sinovac telah didatangkan pemerintah. Vaksin-vaksin itu, kini, sudah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Pemerintah pun berencana memulai vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1/2021). (WST/YN/cnnindonesia.com)

Observatorium Al-Azhar Sebut Boko Haram Teroris Paling Mematikan

Wasathiyyah.com, Kairo — Observatorium Al-Azhar Mesir menyebut Boko Haram sebagai kelompok teroris paling mematikan di Afrika selama bulan Desember 2020.

Dilaporkan Ahram Online, Observatorium pada Rabu (6/1/2021) menyatakan, Afrika menyebut total ada 52 serangan pada bulan Desember dari berbagai kelompok dan organisasi teroris. Jumlah tersebut sama juga terjadi pada bulan November. Namun, beberapa negara menyatakan serangan teroris lebih banyak dari jumlah itu pada bulan terakhir tahun 2020.

Dalam laporannya, observatorium tersebut menyatakan organisasi teroris Al-Shabab melancarkan 22 serangan, termasuk 7 serangan di Kenya yang mengakibatkan terbunuhnya 52 orang. Sementara aktivitas kelompok tersebut di Somalia turun akibat adanya upaya kontra terorisme pasukan Somalia dibantu Misi Uni Afrika di Somalia.

Pengamat menambahkan, karena operasi keamanan pasukan Somalia, organisasi Al-Shabab harus mengalihkan operasinya ke negara lain.

Soal kelompok teroris Boko Haram, Observatorium menyatakan bahwa kelompok itu mengintensifkan operasinya di Afrika barat, khususnya di Nigeria pada bulan Desember.

Karenanya, Boko Haram melancarkan 12 serangan teroris di Nigeria, 5 serangan teroris di Niger, dan satu serangan di Kamerun, menewaskan total 91 orang dan melukai 120 lainnya, menjadikan kelompok itu paling berdarah di Afrika pada bulan Desember.

Sementara itu, wilayah Sahel mengalami penurunan serangan teroris, karena hanya tercatat 9 serangan, beberapa di antaranya dilakukan oleh ISIS. Ditambahkan bahwa serangan di daerah Sahel mengakibatkan tewasnya sepuluh orang dan melukai 14 lainnya. (WST/YN/english.ahram.org.eg)

Islamofobia di Jerman Meningkat, 122 Masjid Jadi Sasaran Serangan

Wasathiyyah.com, Cologne — Komunitas Muslim-Turki di Jerman khawatir dengan meningkatnya kejahatan rasial Islamofobia. Hal itu diungkapkan tokoh senior Muslim kepada Anadolu Agency pada Senin (4/1/2021).

Presiden asosiasi Turki-Muslim IGMG Kemal Ergun mengatakan, banyak masjid menjadi sasaran ancaman, vandalisme atau pembakaran dalam beberapa bulan terakhir.

“Sedikitnya 122 masjid menjadi sasaran serangan semacam itu tahun lalu,” kata Ergun.

Ia menambahkan bahwa puluhan masjid mendapatkan banyak ancaman bom oleh kelompok neo-Nazi atau kelompok ekstremis lainnya, yang memicu kekhawatiran di antara anggota komunitas.

“Kami mengimbau aparat kepolisian untuk melakukan investigasi yang lebih efektif dan menangkap para pelaku penyerangan tersebut,” tutur dia.

Pucuk pimpinan salah satu organisasi Muslim-Turki terbesar di negara itu mengatakan, Muslim di sana mengalami lebih banyak permusuhan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari mereka karena meningkatnya tindakan anti-Muslim.

Menurutnya, wanita Muslim khususnya yang memakai jilbab sering dilecehkan secara verbal di jalan, dan insiden penyerangan fisik yang dilaporkan juga meningkat.

Menurut angka resmi, polisi mencatat 632 kasus kejahatan Islamofobia di Jerman dari Januari hingga November 2020.

Ini termasuk penghinaan, surat ancaman, gangguan praktik keagamaan, serangan fisik dan perusakan properti.

Angka sebenarnya yang diyakini lebih tinggi, karena banyak korban tidak mengajukan pengaduan pidana ke polisi, sebagian besar karena ketidakpercayaan mereka pada penegak hukum.

Durmus Yildirim, ketua ATIB, salah satu organisasi Muslim Turki terbesar di Jerman, mengkritik politisi populis sayap kanan karena memicu kebencian dan diskriminasi terhadap imigran dan Muslim.

“Kami ingin mengakhiri retorika rasis dan populis ini, harus dilakukan upaya untuk hidup berdampingan secara damai,” kata Yildirim kepada Anadolu Agency, menyerukan sikap yang lebih kuat terhadap kebencian anti-Muslim dan anti-Turki.

Yildirim mengatakan komunitas Turki yang berpenduduk 3 juta orang di negara itu tidak akan menyerah pada ancaman dari kelompok dan partai sayap kanan.

“Kami bagian dari Eropa, kami tinggal bersama di sini. Generasi ketiga, keempat kami lahir dan besar di Jerman, negara itu juga menjadi tanah air kami,” ujar dia.

Sebagai negara berpenduduk lebih dari 80 juta orang, Jerman memiliki populasi Muslim terbesar kedua di Eropa Barat setelah Prancis.

Di antara hampir 4,7 juta Muslim di negara itu, 3 juta di antaranya berasal dari Turki.

Negara ini mengalami peningkatan kasus rasisme dan Islamofobia dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh propaganda kelompok neo-Nazi dan partai oposisi sayap kanan AfD, yang berusaha untuk menimbulkan ketakutan terhadap para Muslim dan imigran untuk memenangkan lebih banyak suara. (WST/YN/aa.com.tr)

Amnesty Serukan Israel Beri Pasokan Vaksin Corona ke Palestina

Wasathiyyah.com, London – Amnesty International menyerukan kepada Israel untuk memberikan pasokan vaksin virus Corona (COVID-19) kepada warga Palestina yang ada di Tepi Barat dan Gaza. Amnesty menegaskan Israel wajib melakukan hal itu di bawah hukum internasional.

Seperti dilansir AFP, Rabu (6/1/2021), Otoritas Palestina di Tepi Barat, yang menjadi rumah bagi sekitar 2,8 juta warga Palestina, belum secara terbuka meminta bantuan Israel untuk pengadaan vaksin Corona.

Sedangkan Hamas yang menguasai Jalur Gaza, yang ditinggali 2 juta warga Palestina lainnya, sangat tidak mungkin untuk berkoordinasi secara terbuka dengan Israel dalam upaya vaksinasi Corona.

Namun organisasi HAM internasional, Amnesty International, yang berbasis di Inggris menyatakan bahwa Israel perlu berhenti mengabaikan kewajibannya.

“Berhenti mengabaikan kewajiban internasionalnya sebagai kekuatan pendudukan dan dengan segera bertindak untuk memastikan vaksin COVID-19 diberikan secara adil dan setara kepada warga Palestina yang tinggal di bawah pendudukannya di Tepi Barat dan Jalur Gaza,” demikian pernyataan Amnesty.

Otoritas Palestina menuturkan bahwa warganya di Tepi Barat dan Gaza akan divaksinasi Corona melalui program COVAX yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kementerian Kesehatan Palestina mengharapkan akan menerima pasokan dosis pertama vaksin Corona melalui COVAX pada bulan depan.

Sementara Israel diketahui telah mulai memvaksinasi warganya, termasuk para pemukim Israel di Tepi Barat, sejak 9 Desember lalu. Program vaksinasi Corona di Israel dimulai dengan para tenaga medis dan warga berusia 60 tahun ke atas, dan sejauh ini sudah lebih dari 1 juta orang menerima suntikan dosis pertama vaksin Corona.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengharapkan agar dalam sebulan, sedikitnya 2,25 juta orang — seperempat dari total populasi Israel 9 juta jiwa — telah menerima suntikan dua dosis vaksin Corona buatan Pfizer-BioNTech yang dibutuhkan agar dampaknya optimal.

Pada Selasa (5/1) waktu setempat, Kementerian Kesehatan Israel mengonfirmasi 451 ribu kasus Corona di wilayahnya, dengan lebih dari 3.400 kematian.

Secara terpisah, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi lebih dari 100 ribu kasus Corona di Tepi Barat, dengan 1.100 kematian. Sedangkan di Gaza, tercatat ada 43.134 kasus Corona dengan 404 kematian.

Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam perang tahun 1967 silam. Israel telah menarik diri dari Gaza namun masih menerapkan blokade ketat, yang ditegaskan perlu untuk menangkal Hamas. (WST/YN/detik.com)

Mesir Ikuti Arab Saudi Rekonsiliasi dengan Qatar

Wasathiyyah.com, Al Ula — Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengumumkan negara itu menandatangani perjanjian rekonsiliasi dengan Qatar di KTT ke-41 Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Selasa (5/1/2020). Langkah ini menjadi upaya rekonsiliasi untuk menghadapi tantangan regional.

Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan keputusan ini berangkat dari langkah rekonsiliasi dengan Qatar, bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain.

“Menghargai setiap upaya tulus yang dilakukan untuk mencapai rekonsiliasi antara negara-negara kuartet Arab (Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain) dan Qatar,” ujar Kementerian itu dikutip dari laman Ahram Online.

Shoukry menyatakan perjanjian tersebut akan mengonsolidasikan tindakan Arab dalam menghadapi tantangan regional. Dia pun memuji upaya rekonsiliasi antara kuartet Arab dan Qatar, terutama dukungan oleh Kuwait.

Sebelum pengumuman resmi kembalinya hubungan kuartet tersebut, Menteri Luar Negeri Kuwait, Ahmad Nasser al-Sabah, mengumumkan Arab Saudi membuka kembali perbatasan darat dan laut untuk Qatar. Kuwait menjadi negara yang telah memediasi perbaikan hubungan negara-negara tersebut.

Selain Kuwait, Amerika Serikat pun memiliki peranan besar dalam rekonsiliasi hubungan itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan AS menyambut baik apa yang disebutnya sebagai terobosan untuk memulihkan persatuan Teluk dan Arab.

“Kami berharap negara-negara Teluk akan terus mendamaikan perbedaan mereka. Memulihkan hubungan diplomatik penuh sangat penting bagi semua pihak di kawasan ini untuk bersatu melawan ancaman bersama,” ujar Pompeo.

Selain itu, keempat negara itu pun adalah sekutu AS. Qatar menjadi tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan itu, Bahrain adalah rumah bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS, dan Arab Saudi serta UEA menampung pasukan AS. (WST/YN/ahram.org.eg)

India Larang Sekolah Islam, 700 Madrasah Ditutup

Wasathiyyah.com, Jakarta — Negara bagian Assam, India mengesahkan undang-undang yang melarang sekolah Islamdi wilayahnya. Negara bagian yang dipimpin partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) itu mengesahkan aturan tersebut pada pekan lalu.

Mereka menganggap sekolah Islam menyediakan pendidikan di bawah standar.

Menteri Pendidikan Himanta Biswa Sarma mengatakan lebih dari 700 sekolah agama yang biasa disebut madrasah akan ditutup pada April.

“Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam masjid,” kata Sarma seperti dikutip dari Reuters.

Pemerintah akan mengubah madrasah menjadi sekolah biasa karena pendidikan yang disediakan dinilai tidak dapat mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi tantangan dunia.

Namun langkah tersebut mendapat kritik dari pihak oposisi. Mereka menilai keputusan itu mencerminkan sikap anti-Muslim.

Politisi oposisi mengatakan langkah itu merupakan serangan terhadap Muslim.

“Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim,” kata anggota parlemen dari Partai Kongres Wajed Ali Choudhury.

Sementara itu ratusan pensiunan pegawai negeri dan diplomat senior mendesak pemerintah di negara bagian Uttar Pradesh mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi pindah agama secara paksa pada pengantin wanita. UU ini dianggap menargetkan kelompok Muslim laki-laki. (WST/YN/cnnindonesia.com)